Berita DeputiDeputi 4

Adakan Lokakarya Mengenai Green Infrastructure Initiative, Kemenko Marves Bahas Usulan Proyek Pengelolaan Sampah Padat di Empat Provinsi

Dibaca: 51 Oleh Selasa, 16 November 2021November 26th, 2021Tidak ada komentar
GII WS Bali
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-760/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves – Bali, Pada Selasa, 16 November 2021, Kemenko Marves, didukung oleh GIZ, mengadakan lokakarya mengenai sektor pengelolaan sampah padat terkait dengan Green Infrastructure Initiative. Hadir dalam acara ini sejumlah pemangku kebijakan baik dari level pusat maupun pemerintah daerah yang diantaranya adalah representatif dari Kemenko Marves: Sekretaris Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Dirhansyah Conbul, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Rofi Alhanif, Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA M.Saleh Nugrahadi, Asisten Deputi Pengelolaan Infrastruktur dan Transportasi Rachman Hidayat, Kepala Bidang Penanganan Limbah Rizal Panrelly.

Lokakarya ini bertujuan untuk melakukan seleksi awal terhadap usulan proyek-proyek infrastruktur pengelolaan sampah padat yang sudah dikumpulkan oleh empat provinsi, yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Hasil serta masukkan dari lokakarya ini nantinya akan menjadi acuan untuk Steering Committee Meeting pada Desember mendatang

Acara dibuka oleh Asisten Deputi M.Saleh Nugrahadi. Beliau menekankan bahwa adanya komitmen bilateral Indonesia – Jerman untuk pendanaan adaptasi perubahan iklim di tiga sektor utama; pengelolaan air dan air limbah, pengelolaan sampah padat, dan transportasi umum di perkotaan. Beliau juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah, terkhusus pada Provinsi Bali, mengingat akan digelarnya pertemuan G20 yang akan dipimpin oleh Indonesia dan dilaksanakan di Bali tahun depan. Hal ini digemakan oleh Sekretaris Deputi Dirhansyah Conbul pada sambutannya

“Kegiatan ini perlu kita dukung dengan salah satunya bagaimana kita menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan hal yang menjadi concern kita. Walaupun mungkin dari sisi kegiatan program masih butuh waktu untuk direalisasikan, tapi hal ini merupakan suatu langkah yang sangat baik”

Baca juga:  Kemenko Marves Adakan Workshop Jurnalistik, Sesmenko Marves: Kuncinya Ada Pada Konten Informasi

Dirhansyah juga menghimbau bahwa pelaksanaan dari GII sudah seharusnya tidak hanya sampai pada tahap perencanaan. Perlu juga untuk memastikan implementasinya; konstruksi yang sampai benar-benar terwujudkan.

Acara dilanjutkan dengan keynote speech dari Kepala Sub. Direktorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ari Sugasri. Beliau menyampaikan progres serta kompleksitas yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengelolaan sampah. Menurut data yang dimiliki oleh KLHK, sekitar 68.7 juta ton sampah yang harus dikelola. Melihat hal tersebut, KLHK telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi kunci yaitu PP No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan PP No.27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Ari Sugasri turut menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Jastrada pemerintah provinsi dan kota, pengelolaan sampah meningkat dari tahun 2019 ke 2020. Peningkatan pengurangan sampah naik sebesar 14,17% dan penanganan sampah naik sebesar 46,31%. Beliau juga memaparkan adanya peningkatan dari aktivitas open dumping menjadi controlled landfill dikarenakan lahan dan TPA yang sangat terbatas. SE Menteri No.5 Tahun 2019 pun menghumbau kepada kabupaten dan kota membuat gerakan pilah sampah dari rumah, mengelola sampah dari sumber agar mempunyai nilai ekonomi.

Dalam kesempatan ini, Konsultan untuk Kriteria Sektor Pengelolaan Sampah Padat di GII Teguh Ariyanto menjelaskan beberapa kriteria yang dimaksud dalam pengelolaan sampah padat, salah satunya mempertimbangkan bahwa ketika kita melakukan pengelolaan sampah perlu memerhatikan tingkatan pengelolaan sampah yang seperti segitiga terbaik dimana focal point-nya terdapat pada pengelolaan sampah dari sumber

Baca juga:  Kunjungi Pura Sakenan Bali, Menko Luhut Titip Kebersihan Sampah ke Mahasiswa Unud

Beberapa hal yang disorot terkait dengan proyek infrastruktur di sektor pengelolaan sampah padat adalah konsistensi pada keberlangsungan dari proyek infrastruktur ketika pergantian kepemimpinan di level daerah. Kepala BAPPEDA Jabar Ferry Sofwan Arif mengutarakan bahwa banyak tantangan yang dihadapi ketika menangani masalah sampah baik dari lebel kabupaten hingga provinsi, sehingga perlu dipastikan pada kriteria sektor yang telah dibuat telah memikirkan jangka panjangnya agar  pengelolaan sampah tidak terhenti dikarenakan pergantian pimpinan daerah. Konsultan GIZ untuk sektor pengelolaan sampah padat Rochim Bakti juga menekankan komitmen dari masing-masing provinsi; bagaimana nantinya provinsi akan mengelola proyek infrastruktur yang diusulkan agar terus berkelanjutan. Selain itu, disorot pula bagaimana pengelolaan sampah dari sumber adalah kunci dari pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Representatif dari masing-masing provinsi juga menjelaskan proyek-proyek yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan. Provinsi Jawa Barat mendorong adanya sistem sarana prasarana di TPS, TPS35, dan TPST Kabupaten – kota dengan Majalengka sebagai salah satu contoh pengelolaan sampah di daerah. Provinsi Jawa Tengah mengusulkan pengembangan TPST Magelang Raya serta peningkatan sistem pengolahan sampah pada kawasan ekonomi strategis di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur mengusulkan rencana pembangunan TPA untuk sampah regional Kediri yang sudah masuk dalam Perpres 80 Tahun 2009 dan Perda Provinsi Jawa Timur No.5 Tahun 2012. Provinsi Bali mengusulkan Low Carbon Toursim Destination Island of Nusa Penida Island yang mana di dalamnya termasuk pembangunan dan replikasi TOSS Center atau TPS3R. Provinsi NTT yang diundang sebagai observer turut menyatakan pendapatnya bahwa perlu adanya pertimbangan terhadap kehidupan sosial dan budaya di masyarakat sekitar ketika melakukan studi kelayakan serta implementasi dari proyek infrastruktur

Baca juga:  Instamagazine Kunjungan Kerja Menko Luhut Labuan Bajo

Acara lalu ditutup oleh M.Saleh Nugrahadi yang menekankan tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mereduksi gas rumah kaca serta kerja sama antar lembaga untuk saling melengkapi demi implementasi yang lebih baik lagi 

Tentang Green Infrastructure Initiative (GII)

GII adalah inisiatif bilateral strategis yang mutakhir antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman. Inisiatif ini disepakati pada tahun 2019 di Berlin dan mencakup fasilitas Kerjasama Keuangan (FC) lima tahun hingga EUR 2,5 miliar untuk mendukung proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim bersama dengan kerjasama teknis yang dibiayai hibah untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mempersiapkan proyek. GII diketuai bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (CMMAI) dan Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Federal Jerman (BMZ).

Tujuan dari GII adalah untuk mempromosikan pengembangan proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim di tiga sektor: Pengelolaan Limbah Padat, Pengelolaan Air dan Air Limbah, dan Angkutan Umum Perkotaan. Saat ini, GII beroperasi di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Biro Komunikasi 

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel Adakan Lokakarya Mengenai Green Infrastructure Initiative, Kemenko Marves Bahas Usulan Proyek Pengelolaan Sampah Padat di Empat Provinsi
Berita DeputiDeputi 4

Adakan Lokakarya Mengenai Green Infrastructure Initiative, Kemenko Marves Bahas Usulan Proyek Pengelolaan Sampah Padat di Empat Provinsi

Dibaca: 51 Oleh Selasa, 16 November 2021November 26th, 2021Tidak ada komentar
GII WS Bali
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-760/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves – Bali, Pada Selasa, 16 November 2021, Kemenko Marves, didukung oleh GIZ, mengadakan lokakarya mengenai sektor pengelolaan sampah padat terkait dengan Green Infrastructure Initiative. Hadir dalam acara ini sejumlah pemangku kebijakan baik dari level pusat maupun pemerintah daerah yang diantaranya adalah representatif dari Kemenko Marves: Sekretaris Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Dirhansyah Conbul, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Rofi Alhanif, Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA M.Saleh Nugrahadi, Asisten Deputi Pengelolaan Infrastruktur dan Transportasi Rachman Hidayat, Kepala Bidang Penanganan Limbah Rizal Panrelly.

Lokakarya ini bertujuan untuk melakukan seleksi awal terhadap usulan proyek-proyek infrastruktur pengelolaan sampah padat yang sudah dikumpulkan oleh empat provinsi, yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Hasil serta masukkan dari lokakarya ini nantinya akan menjadi acuan untuk Steering Committee Meeting pada Desember mendatang

Acara dibuka oleh Asisten Deputi M.Saleh Nugrahadi. Beliau menekankan bahwa adanya komitmen bilateral Indonesia – Jerman untuk pendanaan adaptasi perubahan iklim di tiga sektor utama; pengelolaan air dan air limbah, pengelolaan sampah padat, dan transportasi umum di perkotaan. Beliau juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah, terkhusus pada Provinsi Bali, mengingat akan digelarnya pertemuan G20 yang akan dipimpin oleh Indonesia dan dilaksanakan di Bali tahun depan. Hal ini digemakan oleh Sekretaris Deputi Dirhansyah Conbul pada sambutannya

“Kegiatan ini perlu kita dukung dengan salah satunya bagaimana kita menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan hal yang menjadi concern kita. Walaupun mungkin dari sisi kegiatan program masih butuh waktu untuk direalisasikan, tapi hal ini merupakan suatu langkah yang sangat baik”

Baca juga:  Kemenko Marves Adakan Workshop Jurnalistik, Sesmenko Marves: Kuncinya Ada Pada Konten Informasi

Dirhansyah juga menghimbau bahwa pelaksanaan dari GII sudah seharusnya tidak hanya sampai pada tahap perencanaan. Perlu juga untuk memastikan implementasinya; konstruksi yang sampai benar-benar terwujudkan.

Acara dilanjutkan dengan keynote speech dari Kepala Sub. Direktorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ari Sugasri. Beliau menyampaikan progres serta kompleksitas yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengelolaan sampah. Menurut data yang dimiliki oleh KLHK, sekitar 68.7 juta ton sampah yang harus dikelola. Melihat hal tersebut, KLHK telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi kunci yaitu PP No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan PP No.27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Ari Sugasri turut menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Jastrada pemerintah provinsi dan kota, pengelolaan sampah meningkat dari tahun 2019 ke 2020. Peningkatan pengurangan sampah naik sebesar 14,17% dan penanganan sampah naik sebesar 46,31%. Beliau juga memaparkan adanya peningkatan dari aktivitas open dumping menjadi controlled landfill dikarenakan lahan dan TPA yang sangat terbatas. SE Menteri No.5 Tahun 2019 pun menghumbau kepada kabupaten dan kota membuat gerakan pilah sampah dari rumah, mengelola sampah dari sumber agar mempunyai nilai ekonomi.

Dalam kesempatan ini, Konsultan untuk Kriteria Sektor Pengelolaan Sampah Padat di GII Teguh Ariyanto menjelaskan beberapa kriteria yang dimaksud dalam pengelolaan sampah padat, salah satunya mempertimbangkan bahwa ketika kita melakukan pengelolaan sampah perlu memerhatikan tingkatan pengelolaan sampah yang seperti segitiga terbaik dimana focal point-nya terdapat pada pengelolaan sampah dari sumber

Baca juga:  Kunjungi Pura Sakenan Bali, Menko Luhut Titip Kebersihan Sampah ke Mahasiswa Unud

Beberapa hal yang disorot terkait dengan proyek infrastruktur di sektor pengelolaan sampah padat adalah konsistensi pada keberlangsungan dari proyek infrastruktur ketika pergantian kepemimpinan di level daerah. Kepala BAPPEDA Jabar Ferry Sofwan Arif mengutarakan bahwa banyak tantangan yang dihadapi ketika menangani masalah sampah baik dari lebel kabupaten hingga provinsi, sehingga perlu dipastikan pada kriteria sektor yang telah dibuat telah memikirkan jangka panjangnya agar  pengelolaan sampah tidak terhenti dikarenakan pergantian pimpinan daerah. Konsultan GIZ untuk sektor pengelolaan sampah padat Rochim Bakti juga menekankan komitmen dari masing-masing provinsi; bagaimana nantinya provinsi akan mengelola proyek infrastruktur yang diusulkan agar terus berkelanjutan. Selain itu, disorot pula bagaimana pengelolaan sampah dari sumber adalah kunci dari pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Representatif dari masing-masing provinsi juga menjelaskan proyek-proyek yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan. Provinsi Jawa Barat mendorong adanya sistem sarana prasarana di TPS, TPS35, dan TPST Kabupaten – kota dengan Majalengka sebagai salah satu contoh pengelolaan sampah di daerah. Provinsi Jawa Tengah mengusulkan pengembangan TPST Magelang Raya serta peningkatan sistem pengolahan sampah pada kawasan ekonomi strategis di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur mengusulkan rencana pembangunan TPA untuk sampah regional Kediri yang sudah masuk dalam Perpres 80 Tahun 2009 dan Perda Provinsi Jawa Timur No.5 Tahun 2012. Provinsi Bali mengusulkan Low Carbon Toursim Destination Island of Nusa Penida Island yang mana di dalamnya termasuk pembangunan dan replikasi TOSS Center atau TPS3R. Provinsi NTT yang diundang sebagai observer turut menyatakan pendapatnya bahwa perlu adanya pertimbangan terhadap kehidupan sosial dan budaya di masyarakat sekitar ketika melakukan studi kelayakan serta implementasi dari proyek infrastruktur

Baca juga:  Instamagazine Kunjungan Kerja Menko Luhut Labuan Bajo

Acara lalu ditutup oleh M.Saleh Nugrahadi yang menekankan tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mereduksi gas rumah kaca serta kerja sama antar lembaga untuk saling melengkapi demi implementasi yang lebih baik lagi 

Tentang Green Infrastructure Initiative (GII)

GII adalah inisiatif bilateral strategis yang mutakhir antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman. Inisiatif ini disepakati pada tahun 2019 di Berlin dan mencakup fasilitas Kerjasama Keuangan (FC) lima tahun hingga EUR 2,5 miliar untuk mendukung proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim bersama dengan kerjasama teknis yang dibiayai hibah untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mempersiapkan proyek. GII diketuai bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (CMMAI) dan Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Federal Jerman (BMZ).

Tujuan dari GII adalah untuk mempromosikan pengembangan proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim di tiga sektor: Pengelolaan Limbah Padat, Pengelolaan Air dan Air Limbah, dan Angkutan Umum Perkotaan. Saat ini, GII beroperasi di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Biro Komunikasi 

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel