FotoBerita DeputiDeputi 2Siaran Pers

Adakan Rakor Bersama Kementerian dan Lembaga Terkait, Kemenko Marves Bahas Progres Proyek Terkait Isu Kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau

Dibaca: 54 Oleh Selasa, 9 Maret 2021Tidak ada komentar
Adakan Rakor Bersama Kementerian dan Lembaga Terkait, Kemenko Marves Bahas Progres Proyek Terkait Isu Kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-152/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2021

Marves – Tanjung Pinang, Progres proyek mengenai isu kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau kembali dibahas melalui rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Isu kemaritiman yang dibahas ini berkaitan dengan beberapa hal, seperti penetapan 6 (enam) lokasi labuh jangkar sekaligus peluncuran pungutan perdana jasa labuh, peluncuran Batam Logistics Ecosystem (BLE), pengendalian Vessel Traffic Service (VTS), pelaporan terkait kondisi Karang Singa, dan kesiapan pengoperasian pengelolaan limbah dari PT BSSTEC. Seluruh isu kemaritiman dibahas bersama dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin, Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Marsetio, serta bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait lainnya di Tanjung Pinang pada Selasa (09-03-2021).

Pembahasan mengenai proyek isu kemaritiman ini diawali dengan pembukaan dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang memaparkan terkait penetapan dari titik potensial untuk jasa labuh jangkar, yaitu di Perairan Pulau Nipah, Perairan Karimun, Perairan Galang, Perairan Kabil Selat Riau, Perairan Tanjung Berakit, dan Perairan Batam. “Labuh jangkar di Kepulauan Riau ini akan meningkatkan kepercayaan dunia maritim internasional, memperbesar peluang usaha terkait, memacu menumbuhkan produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan, serta memberi kontribusi pendapatan daerah dan negara,” pungkas Gubernur Ansar Ahmad saat membuka rakor tersebut.

Baca juga:  Menko Maritim Luhut Jadi Pembicara "Aku (Cinta) Indonesia" Di GBI Basilea

Sebelumnya, sudah ada peluncuran untuk labuh jangkar sebagai pemungutan penerimaan daerah untuk Perairan Galang dan Perairan Kabil Selat Riau. Kemudian akan dilanjutkan dengan peluncuran untuk Perairan Tanjung Berakit, Perairan Nipah dan Perairan Karimun. Untuk ketiga tempat tersebut, peluncurannya dilaksanakan secara resmi melalui rapat koordinasi ini. Berdasarkan data pada kegiatan kapal yang berlayar di sekitar Kepulauan Riau Februari 2021, telah masuk 56 unit kapal yang mampu meningkatkan pendapatan daerah sebesar 42 juta per hari dan setara 1.382.180.100 per tahun.

“Data ini menjadi landasan untuk target 4 kapal di 5 lokasi labuh jangkar yang sudah kita tetapkan. Dengan ukuran kapal 50.000 GT maka potensi daerah yang bisa di dapat bisa mencapai 700 juta per hari atau kurang lebih 200 milyar per tahun,” papar Gubernur Ansar Ahmad menutup paparannya.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin ikut menambahkan, bahwa secara keseluruhan untuk proyek labuh jangkar sudah selesai dalam penetapan lokasi dan tarifnya. Proyek yang berkaitan dengan isu kemaritiman lainnya juga dibahas seperti BLE, VTS, kesiapan pengoperasian pengelolaan limbah dari PT BSSTEC, dan daerah Karang Singa yang perlu menjadi perhatian dari adanya klaim Malaysia sebagai bagian dari negaranya.

Baca juga:  Menko Luhut : Soal 2030, Kita jangan Pesimis

“Ini semua masih dalam tahap proses dan semuanya kami pantau dan koordinasikan betul, tidak ada yang tidak diutamakan karena semuanya penting dan kita semua berkoordinasi dalam hal ini,” kata Deputi Safri secara langsung dalam rakor tersebut.

Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Marsetio juga turut menyampaikan terkait seluruh proyek yang berkaitan tentang isu kemaritiman perlu segera dipercepat, jangan sampai ada hal-hal yang justru memperlambat laju kerja yang ada.

“Seluruh proyek mengenai isu kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau selalu kita pantau dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan sudah memerintahkan untuk terus memantau proyek di isu kemaritiman khususnya di Kepulauan Riau. Jangan sampai kita lengah,” pungkas Penasihat Menteri Marsetio dengan tegas dalam rakor tersebut.

Perlu diketahui, bahwa banyak proyek di isu kemaritiman ini di berbagai bidang, sehingga banyak stakeholder yang juga ikut untuk membantu terselesaikannya berbagai proyek yang ada. Seperti BLE yang menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Kepabeanan dan Cukai, kemudian VTS dipegang kendali oleh Kementerian Perhubungan dari Direktur Kenavigasian, lalu ada juga pengoperasian pengelolaan limbah dari PT BSSTEC yang dipegang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dari Kemenko Marves, dan juga daerah Karang Singa yang menjadi klaim Malaysia akan dibuat Mercusuar dan menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan Tentara Nasional Indonesia.

Baca juga:  Atasi Amblesan Tanah di Daerah Pesisir, Kemenko Bidang Kemaritiman luncurkan Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel