ArtikelFotoPenguatan Implementasi Reformasi BirokrasiRakor RB

Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi, Kemenko Marves Bangun Zona Integritas

Dibaca: 18 Oleh Kamis, 11 Februari 2021Februari 23rd, 2021Tidak ada komentar
Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi, Kemenko Marves Bangun Zona Integritas
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS 

No.SP-79/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021

Marves – Bogor, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko Marves melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Zona Integritas (ZI) (11-02-2021).

“Pelaksanaan Zona Integritas ini adalah usaha untuk mengubah kebiasaan menjadi lebih baik. Jadi bukan membenarkan yang salah, tapi dengan ZI kita membiasakan yang benar” tutur Sekretaris Kemenko Marves, Agung Kuswandono.

Menurutnya untuk melakukan hal yang benar merupakan sebuah proses, cara untuk melaksanakan arahan pimpinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dirinya juga menambahkan bahwa fungsi pengawasan oleh pimpinan juga merupakan faktor penting untuk terbentuknya ZI.

“Pada pagi hari ini kami bertekad, kami bersatu padu untuk melakukan pembangunan zona integritas menjadi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani” terang Kepala Biro Hukum, Budi Purwanto, saat memberikan laporan pelaksanaan Rakor tersebut.

Menurutnya pelaksanaan kegiatan ini merupakan titik sejarah, khususnya bagi Biro Hukum, menunjukkan komitmen menjadikan unit kerjanya sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Baca juga:  Sumur Bor Air Bersih, Dari Rakyat Untuk Rakyat

“Untuk itu pembangunan ZI yang hari ini kita laksanakan adalah untuk menjadi unit kerja yang terbaik sesuai dengan petunjuk dan arahan pimpinan kita” tambah Karo Budi. Dirinya menjelaskan bahwa unit kerjanya memberanikan diri untuk memulai melakukan pembangunan ZI dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Menurutnya, pencanangan ZI sendiri pada Kemenko Marves telah disahkan sejak tahun 2017.

Terkait dengan penilaian ZI, Inspektur Kemenko Marves sekaligus ketua tim penilai ZI internal, Ajum Muchtar, mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek pelaksanaan ZI di unit kerja, selanjutnya pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB) sebagai tim penilai nasional yang akan memberikan penilaian akhir dan menetapkan apakah unit kerja yang di usulkan dapat ditetapkan sebagai unit kerja WBS.

“Pengalaman yang kemarin seperti pada deputi empat bisa di contoh. Apa saja kiat-kiat yang dilakukan oleh deputi 4 sehingga ditetapkan sebagai WBK. Saya juga sudah menyampaikan sejumlah penilaian yang menjadi sorotan evaluator dari KemenPanRB, itu juga bisa dipelajari” jelas Inspetur Ajum.

Baca juga:  Menko Luhut Hadiri Vidcon Rakor Pembahasan Lanjutan Perppu terkait Sektor Keuangan Pimpinan Menko Perekonomian

Inspektur Ajum kemudian berjanji akan memperkuat pengawasan terkait pelaksanaan ZI. Menurutnya setiap pegawai juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai ZI dan ketentuan agar unit kerjanya dapat disematkan sebagai WBK.

Sehubungan denga pelaksanaan ZI menuju WBK, Sesmenko Agung mengingatkan bahwa pemenuhannya merupakan hal yang tidak mudah. Akan ada pengawasan dari Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penilaian dari KemenPanRB.

“Seharusnya zona integritas itu tidak perlu didorong, karena kita sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus berintegritas. Kita harus ingat kalau kita itu di sumpah untuk begitu, namun karena susahnya melaksanakan itu, maka disusunlah penyelenggaraan ZI ini” tambah Sesmenko Agung.

Sesmenko Agung berpesan agar para pegawai mengingat kembali sumpah yang telah diucapkan mulai pada saat masih berstatus Calon PNS sampai saat ini. Menurutnya dengan mengingat sumpah yang telah diucapkankan diharapkan dapat menggerakan hati nurani agar mewujudkan sumpah tersebut.

Terkait hal tersebut, menurut Karo Budi, Biro Hukum telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pembangunan ZI salah satunya dengan pembentukan tim pembangunan ZI.selain itu, Biro Hukum juga telah menghasilkan video sederhana berdurasi 5 menit yang memvisualisasikan Gerakan anti gratifikasi. Semua kegiatan tersebut menurut Karo Budi merupakan upaya Biro Hukum dalam mendukung pembangunan ZI menuju WBK.

Baca juga:  Menko Pimpin Rakor Pembangunan Toba

“Biro Hukum merupakan satu-satunya unit eselon 2 di Kemenko Marves yang nekat dan memberanikan diri untuk melakukan pembangunan zona integritas dengan segala kekurangan dan keterbatasanya” ucap Karo Budi.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel