FotoBerita DeputiDeputi 4

Atasi Masalah Sampah Plastik Laut, Kemenko Marves bersama Organisasi Dunia Lakukan Kajian Pengelolaan Bersama

Dibaca: 27 Oleh Kamis, 17 Desember 2020Tidak ada komentar
Atasi Masalah Sampah Plastik Laut, Kemenko Marves bersama Organisasi Dunia Lakukan Kajian Pengelolaan Bersama
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, Untuk mendorong penyelesaian pencemaran plastik laut, Kmeenterian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) melaksanakan dialog kebijakan laut regional secara virtual pada Selasa dan Rabu (15 & 16 – 12 – 2020). Dialog ini akan dilakukan untuk mendalami berbagai analisis dan pengalaman dengan tujuan mengembangkan panduan untuk meningkatkan kerja sama regional, koherensi kebijakan, dan solusi pembiayaan berkelanjutan untuk mengatasi dan mencegah pencemaran plastik laut.

Dialog ini dilaksanakan bersama dengan Sekretariat ASEAN, Badan Koordinasi di Laut Asia Timur (COBSEA), dan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP). Dialog ini merupakan lanjutan dari keberhasilan Regional Ocean Policy Dialogue yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Desember 2019.

“Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut dengan tujuan untuk mengurangi 70% sampah laut pada tahun 2025,” disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti. Target ini menjadi arahan strategis untuk berkontribusi pada pengurangan sampah laut melalui berbagai intervensi baik melalui kebijakan, program perubahan perilaku, pembangunan infrastruktur, serta inovasi pada teknologi dan mekanisme keuangan.

Baca juga:  Menko Luhut Bahas Persiapan Annual Meeting IMF-WB 2018 di Kantor Maritim

“Dalam dialog ini akan dibahas lebih dalam terkait isu yang menyebabkan sampah plastik laut, dan kami akan berbagi pengalaman terkait cara penanganannya baik secara kebijakan serta aksi nyata yang akan dilakukan,” disampaikan oleh OECD Director of Environment Dr. Rodolfo Lacy.

Dialog diisii oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Wakil Gubernur Jawa Timur, perwakilan dari Bank Sampah Induk Indonesia, perwakilan dari National University of Singapore (NUS), perwakilan dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Thailand, perwakilan dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Vietnam, perwakilan dari World Economic Forum Genewa, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Kamboja, Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Jepang, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Kamboja, Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Malaysia, perwakilan dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Myanmar, perwakilan dari World Bank, perwakilan dari Masyarakat Jerman untuk Kerja Sama Internasional, perwakilan dari Asian Development Bank.

Sejak tahun 2017, pemerintah bersama dengan sektor swasta telah mengembangkan berbagai inovasi di berbagai provinsi untuk dapat mengurangi sampah plastik. Pemerintah telah mempercepat pembangunan pabrik pengolahan limbah menjadi energi, serta telah mengembangkan program Refuse-Derived Fuel (RDF) yang bekerja sama dengan industri semen dan pembangkit listrik tenaga uap sebagai calon pembeli potensial. Inovasi terus dibutuhkan dalam inovasi pengurangan plastik untuk dapat mengembangkan standar yang baru dan mengurangi angka sampah plastik yang berakhir di laut.

Baca juga:  Kerja Bersama, Percepatan Kemudahan Berusaha di Indonesia Makin Diakui di Dunia

Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian serius pada penanganan sampah plastik laut. Masalah ini perlu ditangani dengan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dari instansi pemerintah, peneliti, swasta, sektor informal serta masyarakat yang bekerja secara individu maupun bersama-sama di bidang pengelolaan sampah.

“Harapan saya melalui kerja sama di antara para pemangku kepentingan, kita dapat menemukan solusi inovatif untuk pengembangan teknologi dan skema yang saling menguntungkan dari perspektif sosial, ekonomi dan lingkungan,” tutup Deputi Nani Hendiarti.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel