Berita DeputiDeputi 4

Bahas Penataan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir, Deputi Nani: “Integrasi Tiap Pihak Mampu Pulihkan Lingkungan Maupun Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir”

Dibaca: 32 Oleh Sabtu, 20 Maret 2021Maret 22nd, 2021Tidak ada komentar
Bahas Penataan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir, Deputi Nani: “Integrasi Tiap Pihak Mampu Pulihkan Lingkungan Maupun Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir”
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-182/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2021

Marves, Jakarta – Miliki potensi besar di ruang laut dan wilayah pesisir, para ahli yang berasal dari berbagai latar belakang baik akademisi, peneliti, dan perwakilan pemerintah berdiskusi bersama secara daring melalui Webinar Temu Ilmiah Studi Doktor Ilmu Kelautan FPIK Universitas Sam Ratulangi pada Sabtu, (20-03-2021). Menjadi salah satu pembicara, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti memperkaya diskusi dengan membahas kebijakan pengelolaan dan penataan lingkungan wilayah pesisir sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

“Banyak Kementerian dan Lembaga terkait yang terlibat dalam Mandat RPJMN 2020-2024 dalam konteks Pengelolaan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir,” ungkap Deputi Nani. Ada beberapa target program prioritas yang harus dikawal melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Indonesia juga memegang teguh komitmen dalam pencapaian target SDGs 14, yaitu terkait ekosistem lautan. Target ini memiliki beberapa strategi konkrit, seperti mengurangi semua jenis pencemaran laut, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan. Diharapkan sampai dengan tahun 2030 target tersebut dapat dicapai.

Baca juga:  Kemenko Kemaritiman Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Laut Kawasan Strategis

“Pengelolaan wilayah pesisir begitu kompleks,” tegas Deputi Nani. Banyak parameter lain yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan wilayah yang ada. Menurutnya, seluruh pihak harus bersinergi untuk mengembangkan wilayah pesisir di Indonesia. Manajemen Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang tercantum dalam UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, yang perlu menjadi perhatian khususnya adalah mengenai aspek pemanfaatan dan pengendalian agar tetap menjaga keseimbangan antara rencana pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Menambahkan, adanya UU Cipta Kerja memberikan implikasi terkait perencanaan ruang laut. Matra Laut dan Matra Darat harus berintegrasi satu dengan yang lainnya, sehingga seluruh aktivitas pembangunan dan pengembangan wilayah di laut dan di darat harus terus terintegrasi. Oleh karena itu, perlu terus dikawal oleh pemerintah pusat hingga daerah.

Membahas sistematika perencanaan tata ruang, Deputi Nani menjelaskan bahwa kedepannya diperlukan integrasi dari seluruh pengaturan ruang sektoral ke dalam satu produk hukum rencana tata ruang yang disebut sebagai One Spatial Planning Policy. “Dokumen Rencana Tata Ruang harus dikaji dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang merupakan koridor pelestarian lingkungan hidup,”ungkap Deputi Nani. KLHS merupakan instrumen perlindungan lingkungan hidup, hal ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan tata ruang demi mendukung pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.

Baca juga:  Lokakarya Dan Kunjungan Lapangan Pengembangan Pulau Morotai

Kembali menjelaskan, Kemenko Marves khususnya Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, memiliki beberapa program prioritas strategis khususnya dalam penataan lingkungan wilayah pesisir yang sedang dikawal, yaitu program Rehabilitasi Mangrove Nasional, Penanganan Sampah Laut, Penanganan Land Subsidence, Pengendalian Oil Spill di Kepulauan Riau, serta Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami. “Semua program prioritas ini menempatkan akademisi sebagai salah satu pihak yang begitu penting untuk bersinergi demi kelancaran dan keberhasilannya,” tegasnya.

Turut memperkaya diskusi yang ada, hadir pula Prof. Agus Heri Purnomo selaku Peneliti Utama di BBRSE KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dr. Miftahul Huda selaku Direktur Jasa kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Tidak hanya fokus menjaga ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir juga menjadi poin yang penting. Melalui program Desa Wisata (Dewi) yang ada, masyarakat tentu akan meningkatkan kepeduliannya terhadap keseimbangan ekosistem khususnya di wilayah pesisir,” ungkap Miftahul Huda.

Sebagai kesimpulan, Deputi Nani menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir harus berdasar pada rencana tata ruang dan rencana zonasi yang ditetapkan. Selain itu, pembangunan perlu dilakukan secara terpadu mulai dari hulu ke hilir. Kebijakan satu peta (One Map Policy) juga diperlukan sebagai basis utama pengembangan wilayah, diperlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pihak yang ada, dan kedepannya konsep sustainable ocean economy harus diimplementasikan, sehingga terdapat keseimbangan antara tetap menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

Baca juga:  Tingkatkan Kebersamaan, Kinerja Maksimal, dan Kolaborasi Bersama, Deputi 1 Laksanakan Konsolidasi Melalui Rapat Kerja Teknis dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2021

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel