Berita DeputiDeputi 1

Begini Upaya Pemerintah Dalam Menurunkan Risiko Pelayaran dari Kerangka Kapal

Dibaca: 32 Oleh Jumat, 8 Oktober 2021Oktober 10th, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 10 09 at 7.28.49 PM 1
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-635/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2021

Marves, Bandung – Keberadaan kerangka kapal di perairan Indonesia adalah sumber bahaya dan risiko terhadap keselamatan manusia, properti, dan lingkungan maritim. Oleh karena itu, memastikan agar kerangka kapal dapat disingkirkan secara cepat dan efektif menjadi kepentingan seluruh anggota masyarakat maritim. Terkait hal ini, Kemenko Marves melalui Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Analisis Kebutuhan Aturan Perundang-undangan terkait Penanganan Kerangka Kapal di Perairan Indonesia pada Jumat, (08-10-2021).

Kegiatan diskusi dibuka oleh Asisten Deputi dari unit Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. “Kami menerima masukan untuk mengkaji beberapa isu pada aturan hukum kita terkait penanganan kerangka kapal. Selain mencari solusi untuk menyingkirkan kerangka yang masih tertinggal di perairan kita, pemerintah juga terus menerus berupaya melakukan perbaikan sistem tata peraturan yang ada. Hal ini penting, agar bila terjadi kecelakaan kapal di masa mendatang, kerangka kapalnya bisa tertangani secara cepat dan tepat,” buka Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim, Nanang Widiyatmojo.

Baca juga:  Holding BUMN Industri Pertambangan Bersinergi menjadi Perusahaan Kelas Dunia

Pesan ini dilanjutkan oleh Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Radian Nurcahyo. “Indonesia telah meratifikasi Konvensi Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal. Hal ini menunjukkan semangat masyarakat maritim Indonesia dalam memastikan kerangka kapal tidak menimbulkan bahaya navigasi terhadap kapal lain maupun terhadap lingkungan laut dan pesisir. Perlu kita pastikan kesiapan aturan-aturan di level nasional untuk mendukung semangat ini“ lanjut Radian.

Melalui FGD ini, diharapkan adanya hasil inventarisasi kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan yang kemudian menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan. Pada sesi diskusi pertama ini, secara khusus diagendakan pengumpulan masukan dari empat perwakilan sektor swasta, yaitu dari para pemilik kapal (Indonesian National Shipowner’s Association/INSA), pelaku industri kapal dan sarana lepas pantai (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia/Iperindo), Perkumpulan P&I Club (Proteksi Maritim Indonesia/Promindo) dan konsorsium asuransi kerangka kapal (Consortium for Wreck Removal Insurance/CWRI) sebagai perwakilan para pelaku usaha.

DPP INSA, diwakili Sekretaris I Capt. Otto K.M. Caloh dan Kepala Bidang Organisasi dan Keanggotaan Zaenal A. Hasibuan, menyampaikan komitmen para pemilik kapal untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum. Hal ini akan membantu para pemilik kapal mengetahui dan menjalankan tanggung jawab mereka.

Baca juga:  Kemenko Maritim Adakan Tinjauan Sekaligus Rapat Koordinasi Bersama PT INKA Madiun

Permindo, diwakili Chief Operating Officer (COO) Riani Pusparini Soedarmo dan Senior Underwriter Rachmat Sahap, menyampaikan bahwa sejak didirikan tahun 2010 lalu Permindo telah siap membantu pemerintah dan para pemilik kapal melaksanakan tanggung jawab perlindungan yang harus dimiliki kapal Indonesia. Hal senada disampaikan perwakilan CWRI, Rizki Ali Akbar. “Kami secara bertahap membangun industri proteksi untuk melayani kebutuhan para pemilik kapal dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, dalam hal ini termasuk menyingkirkan kerangka kapal bila terjadi kecelakaan. Dengan dukungan konsumen dan pemerintah, kami berharap ke depannya dapat terus mengembangkan produk-produk proteksi yang lebih sophisticated untuk kapal-kapal Indonesia,” jelas Rizki.

Perwakilan Dewan Penasehat Iperindo, Tjahjono Roesdianto, menyampaikan peran galangan kapal dalam melaksanakan penutuhan dan daur ulang kerangka kapal setelah disingkirkan dari laut. “Anggota kami terus berupaya mewujudkan praktek daur ulang kerangka kapal yang aman dan dan ramah lingkungan. Salah satunya sejak tahun 2016 kami mendorong dan mendukung upaya Kementerian Perhubungan menjajaki kemungkinan Konvensi Hongkong 2009 untuk dapat diratifikasi Indonesia,” pungkasnya.

Baca juga:  Kemenko Marves Tinjau Rencana Usulan Pembangunan Infrastruktur di Jembrana, Bali

Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Haryo Satmiko, turut menyampaikan pandangan dan rekomendasi yang disusun berdasarkan pengalaman KNKT menyelenggarakan investigasi kecelakaan. Selain yang telah disebut, turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Kabinet, Pusat Hidro-oseanografi TNI AL, serta Indonesian Maritime Centre Universitas Indonesia.

Para peserta diskusi menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan masukan penting terkait kebutuhan rancangan perundang-undangan nasional dari perspektif masing-masing. FGD ini memang bertujuan mengumpulkan dan mempertemukan berbagai perspektif dan diskursus terkait poin-poin isu yang ada. Asdep Nanang menekankan Kemenko Marves akan menyelenggarakan rangkaian pertemuan untuk menindaklanjuti kebutuhan koordinasi pada isu-isu yang diangkat para peserta diskusi.

Diharapkan kedepannya, aturan hukum di Indonesia semakin tertata dan sepenuhnya siap untuk menangani kerangka kapal di perairan Indonesia demi menekan potensi bahaya di laut sebagai perwujudan kedaulatan maritim Indonesia.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel