Berita DeputiBeritaDeputi 1

Belum Berhasil Jalankan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik, Pemda Dituntut Ambil Langkah Taktis dan Berani

Dibaca: 19 Oleh Kamis, 28 Januari 2021Februari 24th, 2021Tidak ada komentar
Belum Berhasil Jalankan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik, Pemda Dituntut Ambil Langkah Taktis dan Berani
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-42/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021

Marves – Jakarta, “Sejak tahun 2018 hingga saat ini, Perpres No. 35 tahun 2018 implementasinya belum optimal dan tidak memberikan realisasi yang diharapkan meski telah banyak kajian yang dilakukan. Hal ini terjadi karena pemahaman dasar yang belum tepat.

Dasar kebijakan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) adalah kebijakan Pengelolaan Sampah, bukan Kebijakan Energi,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio D. Araujo saat menjadi keynote speaker dalam webinar Implementasi Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada Kamis (28-01-2021).

Deputi Basilio melanjutkan, bahwa dalam implementasinya, banyak pihak yang cenderung melupakan arah kebijakan tersebut, dan sebaliknya melihat ke arah lain. Salah satunya adalah pemborosan anggaran, dan lupa dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan yang juga berimplikasi terhadap anggaran.

“Kita melupakan masalah yang dihadapi, bahwa Indonesia tengah mengalami kedaruratan sampah. Kasus di Cipecang, Tangerang Selatan tahun lalu, yakni air sampah mengalir ke sungai Cisadane dan merusak sumber air baku, karena habisnya lahan sampah,” ujarnya. Oleh karena itu, menurutnya,  perlu upaya  pemusnahan secara masif jika mau permasalahan sampah tuntas. “Mana yang lebih perlu diselamatkan, anggaran negara atau kesehatan masyarakat? Beban pembiayaan ini pun tidak akan hilang melainkan hanya berpindah antara PLN dan BPJS. Kalau masyarakat sakit, BPJS yang akan terbebani,” tegas Deputi Basilio.

Baca juga:  Malam Budaya Danau Toba Digelar Buat Percepat Pembangunan Badan Otorita

Webinar yang diselenggarakan oleh Indonesia Solid Waste Association (InSWA) tersebut berangkat dari permasalahan belum tercapainya percepatan implementasi Perpres 35/2018, dan bertujuan memperoleh kejelasan tentang esensi di dalam Perpres 35/2018 beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk mempercepat implementasinya, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.

“Saya melihat bahwa masih ada keraguan pemerintah daerah untuk melakukan langkah gebrakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Saya sudah memberikan surat ke Walikota Tangerang Selatan, mengatakan bahwa tidak perlu takut mengambil langkah karena didukung dengan alas hukum yang kuat. Namun sepertinya surat itu masih belum kuat. Komitmen pemerintah daerah tidak ada artinya bila Pemda tidak mau mengikuti aturan. Pemda harus berani ambil langkah taktis,” pungkas Deputi Basilio.

Sebagai upaya mengatasi bottlenecking permasalahan PSEL di 12 wilayah dalam implementasi Perpres No. 35/2018 seperti masalah perjanjian kerjasama, regulasi, skema pembiayaan dan pemanfaatan jenis teknologi, maka dibutuhkan penguatan koordinasi antar pemantu kepentingan.

Pemerintah di keduabelas daerah diharapkan mengoptimalkan peran APBD terlebih dahulu dalam mendanai proyek PSEL. “Apabila APBD terbatas, maka dapat mengajukan usulan ke APBN,” usul  Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Baca juga:  Silaturahmi bersama 7 K/L Teknis, Kemenko Marves Bahas Manajemen Krisis dalam Komunikasi Pemerintah

Webinar ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah Kota Semarang, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerhati dan Praktisi Pengelolaan Sampah, juga perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Diharapkan, Webinar yang telah mempertemukan berbagai pemangku kepentingan ini dapat memberikan solusi terbaik, dari bagaimana seluruh elemen mampu mengurangi sampah yang telah meresahkan masyarakat.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel