BeritaPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Bersama Kementerian/Lembaga Terkait, Kemenko Marves Siapkan Bahan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SDGs

Dibaca: 29 Oleh Kamis, 3 Desember 2020Desember 5th, 2020Tidak ada komentar
Bersama Kementerian/Lembaga Terkait, Kemenko Marves Siapkan Bahan Evaluasi Pelaksanaan SDGs
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Bogor, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) membahas persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MoNev) Sustainable Development Goals (SDGs) guna melaksanakan amanat Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan pada Hari Kamis (03-12-2020).

Kegiatan ini juga berkaitan dengan sosialisasi Kebijakan Satu Data serta finalisasi matriks dukungan kementerian lembaga (K/L) terhadap pencapaian target SDGs pada masing-masing tujuan.

Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Marves Agung Kuswandono mengatakan bahwa SDGs atau TPB ini merupakan amanat Presiden dan dicantumkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan.

Menurutnya, secara sederhana ada tiga hal yang patut dan perlu diperhatikan dalam SDGs ini, pertama tentang sustainability yakni tujuan/goal yang dicapai harus lestari dan berkelanjutan bukan ketika dicapai lalu berhenti; kedua development yang artinya pembangunan yang tidak terhenti ketika terjadi pergantian kepala pemerintahan setiap lima tahun, utamanya pembangunan skala nasional. ”Ketiga, goal adalah capaian akhir yang harus kita capai dan goal tidak berhenti tiap lima tahunan atau akhir tahun. Harus kita capai betul-betul dan negara kita menunjukkannya di level intenasional,”  kata Sesmenko Agung dalam sambutannya.

Baca juga:  Kemenko Marves Terus Membangun Public Awareness Masyarakat Tentang Pengolahan dan Pengelolaan Sampah

Lebih jauh dia menuturkan bahwa  modal untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia sudah dimiliki Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat serta terampil yang melimpah. Namun, hal yang menjadi catatan ialah sesi manajemen atau tata kelola yang harus diperbaiki agar dapat memaksimalkan potensi yang ada.

”Mungkin yang kurang dari kita manajemennya, kita masih masih terkotak-kotak dan masih belum teritegrasi hulu dengan hilir. Perlu kita pahami bahwa di hulu yang harusnya kita punya basis yang kuat untuk menajemen kita, saat ini baru kita mulai salah satunya adalah kebijakan satu data mestinya ini sudah puluhan tahun lalu kita siapkan,” ujarnya.

Jadi, sambung Sesmenko Agung, kalau disebut industri 4.0, mestinya ini di level industri 1.0, jadi kita sekarang ini betul-kita bicara bagaimana mengembangkan Indonesia ini dengan perangkat-perangkat dasar yang ada,” tambahnya.

Sesmenko Marves menjelaskan dengan perangkat yang sudah ada ini, lalu Presiden menetapkan SDGs untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas kementerian atau lembaga lebih baik lagi mulai dari hulu, tengah, dan hilir sehingga semua terlibat. Ia memandang selama ini kementerian lembaga K/L cenderung bekerja sendiri-sendiri dan masih berdasarkan kepentingan peribadi fokus ke organisasi masing-masing sehingga capaian secara nasional tidak seperti yang diharapkan.

Baca juga:  Presiden Jokowi Dijadwalkan Buka "The 6th APGN Symposium Tahun 2019" di Lombok

”Jadi kesuksesan itu kesuksesan semu, jadi kita harus membuka diri, kita harus bekerja dengan pihak-pihak yang sebetulnya kita menjadi satu,” ungkapnya.

Dikatakan Sesmeko Agung yang menjadi topik utama dari SDGs atau TPB ini adalah menjadikan sebuah tujuan menjadi goal utama secara kolektif. Artinya melakukan perbaikan kesalahan secara bersama-sama, jangan saling menyalahkan, dan harus terlibat secara aktif untuk memperbaiki yang selama ini belum maksimal. Kemenko Marves kata dia, masuk dalam tim pokja di SDGs dan selama ini telah melakukan berbagai kegiatan untuk menetapkan matriks indikator pada masing-masing goal.

Pembahasan TPB Dimulai Sejak Desember 2019

SAM Bidang Sosio-Antropologi Kemenko Marves Tukul Rameyo Adi menyampaikan pembahasan TPB berawal dari rapat koordinasi yang pernah diikuti pada Desember 2019 lalu. Saat itu Kantor Staf Presiden dan Kementerian PPN/ Bappenas mengundang empat Kemeko untuk membahas tentang strategi pemantauan atau implementasi dari RPJMN.

”RPJMN utamanya, tetapi juga menyangkut SDGs, sebagaimana kita tahu SDGs adalah salah satu dicanangkan sebagai pengarusutamaan RPJMN,” kata SAM Rameyo.

Baca juga:  Menko Maritim: Negara Membutuhkan Para Profesional Seperti Pak Arcandra

SAM Rameyo berharap dari pertemuan kali ini bahwa setiap Kementerian Koordinator dapat melakukan koordinasi terkait pemaantauan SDGs dengan lebih intensif.

Selain itu pada Maret-April, SAM Rameyo mendapat informasi terkait dengan laporan SDGs yang intinya melaporkan bahwa Indonesia berada di urutan 101 dari 106 yang mengirimkan laporan. Kemudian dari laporan itu menyebutkan goal-goal dengan progress cukup bagus dan agak bagus tapi juga melaporkan goal yang stagnant.

”Daftar ini bukan untuk mengecilkan kita, negara-negara yang masuk asessement pelaporan ini kita ada di urutan 101, namun kalau dibandingkan negara ASEAN kita lebih rendah, di 99 ada Philipina, 93 Singapura, 88 Brunei Darussalam, Malaysia 60, Thailand ada di urutan 41. Jauh dari sekali dari kita, mudah-mudah ini memberikan semangat kepada kita, untuk berbenah,” tuturnya.

Lebih lanjut SAM Rameyo mengungkapkan, kendati demikian Indonesia masih dipandang bagus di beberapa goal yang terdapat dalam SDGs yang telah ditetapkan sebelumnya.  Hal yang dianggap baik dan positif ialah terkait dengan Climate Action, dan beberapa yang dianggap stagnant seperti life below water, dan life online.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel