FotoBerita DeputiDeputi 1

Bersama Organisasi Internasional, Indonesia Bahas Kendaraan Bawah Air Nirawak Guna Tingkatkan Kedaulatan Maritim

Dibaca: 27 Oleh Kamis, 4 Februari 2021Februari 23rd, 2021Tidak ada komentar
Bersama Organisasi Internasional, Indonesia Bahas Kendaraan Bawah Air Nir-awak Guna Tingkatkan Kedaulatan Maritim
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-57/HUM/ROKOM /SET.MARVES/II/2021

Marves – Jakarta, Guna meningkatkan kedaulatan maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi gelar pertemuan internasional dengan para ahli hukum baik nasional dan internasional, seperti Organisasi Maritim Nasional “International Maritime Organization” (IMO) dan Organisasi Hidrografi Internasional “International Hydrography Organization” (IHO) untuk membahas Maritime Autonomous Vehicles (MAVs)/ kendaraan maritim otonom dan Unmanned Underwater Vehicles (UUVs)/ Kendaraan Bawah Air Nirawak secara daring pada hari Kamis (04-02-2021).

Pertemuan ini dilakukan guna mendorong kerja sama lebih konkret untuk memperkuat “Good Governance” atau tata kelola pemerintah yang baik, khususnya terkait protokol dan aturan kapal nir-awak.

“Pertemuan ini jadi ‘pesan’ ke masyarakat internasional bahwa Indonesia sangat serius tangani isu keamanan dan kedaulatan maritim. Kita akan segera sampaikan ke IMO, inisiatif Indonesia dalam suatu “konvensi” tata kelola keamanan maritim dunia, sekaligus tegaskan bahwa Indonesia bertanggung-jawab amankan laut nasional kita,” tegas Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio D. Araujo.

Baca juga:  Gandeng Kemenko Maritim, BKI Resmi menjadi Badan Klasifikasi Indonesia Kategori RO

Deputi Basilio kemudian menambahkan bahwa keterlibatan mitra internasional seperti IMO juga tidak dapat dipisahkan guna membahas tata kelola kapal nirawak tersebut.

Pertemuan para ahli _drone_ bawah laut ini adalah gagasan Kemenko Marves untuk merespon beberapa temuan benda-benda menyerupai seagliders, drone, atau “kapal” tanpa awak di perairan nasional Indonesia dalam lima tahun terakhir, yang dipandang sudah menggangu keamanan maritim dan keselamatan pelayaran di Indonesia.

Pada isu ini, Indonesia sangat perlu untuk mengaitkan kedaulatan maritim tak hanya dari aspek UNCLOS—meskipun MAVs/UUVs ( drone) masih jadi bahasan karena pada waktu UNCLOS dibentuk tahun 1982, teknologi belum berkembang secanggih saat ini.

Definisi “ship” (kapal berawak) dan “vessel” dalam UNCLOS 1982 harus dapat diterapkan untuk protokol/regulasi MAVs/UUVs. Apabila drone “liar” itu dikategorikan sebagai bagian dari instrumen survei bawah laut (scientific devices-marine scientific research), maka tetap harus ada protokol dan regulasi yang mengaturnya.

“Termasuk koordinat posisi, untuk tujuan apa, dan data origin (negara/institusi) pembuatnya, karena ini menyangkut keamanan, keselamatan, ketahanan dan kelestarian maritim negara kita,” jelas Deputi Basilio.

Baca juga:  Atasi Amblesan Tanah di Daerah Pesisir, Kemenko Bidang Kemaritiman luncurkan Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi

Tantangan keamanan maritim makin kompleks, berteknologi canggih, dan tidak mengenal batas fisik. Karena posisi strategis Indonesia, Kemenko Marves perlu memastikan keamanan laut Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang diapit Samudera Hindia-Pasifik dan Laut China Selatan dengan garis pantai 108.000 km, jelas jadi tantangan yang harus terus diantisipasi. Karenanya, Indonesia berkepentingan untuk selalu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, patuh pada hukum internasional, mengamankan rute perdagangan global tanpa hambatan, dan kebebasan navigasi dan penerbangan di kawasan Indonesia.

“Kita harus jaga kedaulatan, integritas teritorial kita, dan melindungi kepentingan nasional kita,” kata Deputi Basilio. Untuk itu, Deputi Basilio menyatakan usulan konvensi internasional kepada IMO untuk mengatur protokol dan cara-cara yang praktis dalam menangani ancaman keamanan maritim transnasional.

“Di tingkat nasional, kita perlu segera kembangkan tata kelola drone atau kapal nirawak ini, sehingga perairan kita makin aman,” pungkas Deputi Basilio.

Pertemuan ini dilaksanakan dalam dua panel, yang dipimpin oleh satu moderator dan tiga pembicara utama. Memulai panel pertama, Jan De Boer, selaku perwakilan dari IMO membicarakan kerja sama internasional dalam protokol dan regulasi terkait UUVs/MAVs serta peningkatan kerja sama dalam menanggapi kemajuan teknologi dari kapal nir-awak tersebut. Selain Jan De Boer, panel ini juga turut diisi oleh Duta Besar RI untuk Republik Jerman Arief Havas Oegroseno serta Profesor dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Etty Roesmaryati Agoes.

Baca juga:  Pemerintah-Perguruan Tinggi Ramu Program Percepatan Pembangunan Danau Toba

Selanjutnya pada panel kedua, digelar pembahasan terkait mitigasi keamanan dan dampak dari UUVs/MAVs serta mempromosikan kerja sama yang komprehensif. Panel ini dipimpin oleh Mathias Jonas selaku Sekretaris Umum dari IHO, serta Profesor Peneliti yang juga mantan Menko Maritim Prof. Dr. Indroyono Soesilo serta Kolonel Laut Arif Badrunin yang merupakan Wakil Ketua Pusat Informasi Maritim.

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel