Deputi 1BeritaBerita Deputi

Bersama UNODC, Kemenko Marves Perkuat Penegakan Hukum di Laut

Oleh 28 Jan 2020 Februari 4th, 2020 Tidak ada komentar
Bersama UNODC, Kemenko Marves Perkuat Penegakan Hukum di Laut
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Yogyakarta, Guna memperkuat kerja sama kementerian/ lembaga dalam penegakan hukum di laut, Kemenko Marves dan United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) mengadakan Pertemuan Pejabat Tinggi tentang Penegakan Hukum untuk Melawan Kejahatan Maritim di Wilayah Perbatasan dan Wilayah Pesisir. Dalam kegiatan ini, setidaknya ada 8 (delapan) Kementerian/ Lembaga yang terkait, salah satunya Kemenko Marves.

Hal itu diungkapkan Asisten Deputi (Asdep) Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Marves Basilio Dias Araujo, dengan 8 Kementerian/ Lembaga yang dimaksud yakni Kemenkomarves, Kemenkeu, Kemenhub, KKP, Polri, Basarnas, Bakamla, dan Lapan.

“Bahwa pertemuan tingkat Pejabat Tinggi dari delapan kementerian/lembaga ini merupakan tahap awal dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara 8 Kementerian dan Lembaga yang diawali dengan kegiatan Table Top Exercise yang dipandu oleh Dr. Ian Ralby, Tenaga Ahli UNODC,” kata Asdep Basilio membuka acara, Yogyakarta, Selasa (28-01-2020).

Asdep Basilio menyatakan bahwa dalam acara ini akan ada diskusi dengan para peserta mengenai suatu kasus yang nantinya dari skenario-skenario kasus-kasus tersebut, yang mungkin terjadi yang diajukan masing-masing peserta akan dibuat daftar beberapa skenario kejahatan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk setiap kejadian.

Baca juga:  Klarifikasi Kemenko Kemaritiman Soal Klaim Kerja Sama Dengan PT Toba Pulp Lestari Dalam Pemberangkatan Narasumber COP-24

“Jadi acara ini berlangsung selama 3 hari, nah SOP itu nanti akan dilaksanakan pada hari ketiga. Sehingga langkah berikut yang akan dilakukan Kemenko Marves adalah mengumpulkan kembali para pejabat ini untuk menyusun SOP yang diperlukan,” ungkapnya.

Usai dibuka oleh Asdep Basilio, Tenaga Ahli UNODC Ian Ralby kemudian langsung melanjutkannya dengan memulai simulasi-simulasi beberapa skenario tindak kejahatan di laut, yang kemudian harus direspons oleh para peserta untuk menentukan lembaga mana yang berwenang mengambil tindakan untuk suatu kejadian tertentu.

Dalam hal ini, Tenaga Ahli UNODC Ian Ralby mengemas materi dalam bentuk berbagai skenario kasus-kasus di dalam lingkup domain maritim dan bagaimana setiap instansi akan bertindak terhadap setiap kejadian, seperti contoh kasus penculikan warga negara Indonesia yang diculik di perairan Malaysia oleh kelompok Abu Sayyaf, kasus kapal tanker tanpa kebangsaan yang berada di wilayah laut teritorial Indonesia yang menyelundupkan orang-orang dan spesies yang dilindungi, kapal yang melakukan kegiatan penyelundupan, kasus terbakarnya kapal di beberapa tempat secara hampir bersamaan waktunya.

Baca juga:  Menko Luhut : Progres Pembangunan Berbagai Proyek Strategis Telah Berjalan Dengan Baik

“Di hari hari berikutnya atau hari kedua masing-masing peserta diminta untuk membuat beberapa skenario untuk kemudian dibahas bersama untuk menentukan lembaga mana yang berwenang dan bagaimana melibatkan lembaga-lembaga lain dalam penanganan suatu kasus. Sebelum nantinya hari ke-tiga akan dilakukan penyusunan SOP (sebagai mana yang dijelaskan Asdep Basilio),” jelasnya.

Menambahi apa yang disampaikan Asdep Basilio dan Tenaga Ahli Ian Ralby, Regional Programme Coordinator, Global Maritime Crime Prgramme UNODC Shanaka Jayasekara menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara besar yang mempunyai banyak masalah hukum di laut perlu adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara semua lembaga penegak hukum di laut.

“Oleh karena itu UNODC membawa ahli dari luar negeri untuk membantu Indonesia dalam membangun sinergi bersama dalam menghadapi setiap tindak kriminal di laut,” ujarnya.

Untuk diketahui, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari “Kesepakatan Bersama Tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut” antar Delapan Kementerian/Lembaga yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2019 di Jakarta. Kesepakatan ini ditandatangani Pejabat Tinggi Madya (Eselon I) dari Kemenkomarves, Kemenkeu, Kemenhub, KKP, Polri, Basarnas, Bakamla, dan Lapan.

Baca juga:  Peringatan Hari Pahlawan 2017, Mensos : Mari Perkokoh Persatuan Membangun Negeri

Pertemuan ini diadakan di Yogyakarta mulai tanggal 28 hingga 30 Januari 2020 dan dihadiri beberapa Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) pejabat setingkat Eselon III dari kedelapan kementerian/lembaga dimaksud dan beberapa Pejabat Tinggi diri kementerian/lembaga lain yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Narkotika Nasional.

Biro Perencanaan dan Informasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel