FotoPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Cegah Celah Hukum, Kemenko Marves Adakan Capacity Building

Dibaca: 43 Oleh Jumat, 6 November 2020Tidak ada komentar
Cegah Celah Hukum, Kemenko Marves Adakan Capacity Building
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Bandung. Penyusunan suatu naskah kerjasama perlu dilakukan dengan comprehensive serta sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan Capacity Building Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama di Bandung.

“Sebelum memulai perjanjian kerjasama, kita harus paham tujuan kerjasama itu apa. Selanjutnya harus disusun dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, sehingga perjanjian kerjasama ini bisa jadi pintu gerbang kerjasama yang baik” ucap Sekretaris Kemenko Marves (Sesmenko), Agung Kuswandono, saat membuka kegiatan capacity building tersebut (5-11-2020).

Sesmenko Agung melanjutkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap prosedur penyusunan naskah perjanjian kerjasama. Dengan demikian, kedepan penyusun naskah kerjasama dapat memiliki wawasan dalam penyusunan perjanjian kerja sama yang baik.

“Kalau kita tidak paham dasar hukum, maka kedepan perjanjian kerjasama itu akan menimbulkan masalah” tutur Sesmenko Agung.

Pada kesempatan yang sama, Sesmenko Agung mengungkapkan apresiasinya terhadap Tim Biro Hukum sebagai inisiator kegiatan Capacity Building ini.

Sejalan dengan apresiasi Sesmenko Agung tersebut, Kepala Biro (Karo) Hukum, Budi Purwanto, menyatakan bahwa kegiatan ini mengundang para pembicara yang merupakan pembicara kunci dari Kementerian dan Lembaga yang memiliki komprehensi sangat baik sebagai ahli dari proses penyusunan naskah perjanjian kerja sama.

Baca juga:  Pembukaan Rakornas 2017 Indonesia Poros Maritim Dunia "Dari Sumpah Palapa Hingga Nawacita"

“Kami mengundang narasumber yang kompeten, agar pembuatan kerjasama yang akan kita (Kemenko Marves) lakukan akan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan” jelas Karo Budi.

Dirinya kemudian menambahkan bahwa perjanjian-perjanjian yang ada di Kemenko Marves harus diiringi dengan pengetahuan, sehingga perjanjian kedepannya dapat dibuat sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku pada saat perjanjian tersebut dibuat.

Hal senada juga disampakan oleh Sekretaris Ditjen (sesditjen) Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sahadatun Donatirin. Dalam paparannya, Sesditjen Dona mengungkapkan bahwa penyusunan naskah kerja sama secara teknis tidak bertentangan dengan kebijakan Kementerian dan atau Instansi teknis terkait.

“Dalam penyusunan perjanjian internasional, Indonesia masih lemah dalam sisi legal drafting. Adakalanya tidak melakukan konsultasi awal sehingga draft yang disampaikan kepada Kemlu sudah merupakan konsep final sehingga tidak dapat diperbaiki lagi” tutur Sesditjen Dona.

Sesditjen Dona menerangkan bahwa sejak tahun 2017, Kemenlu melalui Ditjen HPI telah melakukan pemantauan terhadap Perjanjian Internasional di institusi pemerintah dan setiap tahunnya dilaporkan kepada Presiden RI.

“Hal itu untuk menghindari adanya perjanjian ‘zombi’. Alias ada perjanjiannya, tapi tidak ada implementainya. Kemenko Marves diharapkan tidak memiliki perjanjian semacam ini ya” ujar Sesditjen Dona.

Serupa dengan pernyataan Sesditjen Dona, Sesmenko Agung menghimbau agar perjanjian kerja sama yang ada di Kemenko Marves dapat dijalankan dengan baik, bukan hanya sekedar seremoni.

Baca juga:  Delegasi ICPC Apresiasi Kinerja Indonesia

“Kalo kita mau melakukan kerja sama, ingat bahwa pihak potensial partner itu pasti ingin sesuatu dari kita, pasti ada keinginannya. Namun kita tidak perlu curiga, tapi tidak perlu inferior. Jadilah bangsa yang gagah. Kalo kita mau kerja sama jangan meletakan tangan di bawah, percayalah mereka mau bantu kita pasti karena mereka juga butuh kita” pesan Sesmenko Agung.

Terkait dengan hal tersebut Kepala biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Nani Purwati, menyampaikan bahwa sebelum melakukan kerja sama, perlu dilakukan identifikasi potensi kebutuhan.

“Identifikasi mitra kerjasama penting untuk dilakukan. Selanjtnya, apa yang akan kita atur, apa yang akan dimasukan (dalam klausal kerja sama), itu sudah harus diputuskan saat menyusunan proposal kerjasama” jelas Karo Nani.

Dirinya menekankan pentingnya keterlibatan K/L terkait dari awal perencanaan kerja sama. Menurut Karo Nani, pada implementasinya K/L terkaitlah yang umumnya melaksanakan kerja sama yang dilakukan.

“Saya perlu ingatkan bahwa jangan membuat perjanjian yang bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan yang ada” pesan Karo Nani. Pada kesempatan yang sama, Sesmenko Agung menyampaikan usulannya kepada Karo Hukum untuk membuatkan buku pedoman terkait tata cara penyusunan naskah perjanjian kerja sama.

“Saya usulkan mari kita buat buku pedoman untuk penyusuan naskah perjanjian kerjasama internasional ini. Para pakar ini bisa kita masukan sebagai tim satgas atau pokja. Buku tersebut nantinya yang menggunakan pasti bukan hanya Kemenko Marves saja, tapi juga instansi pemerintah lainnya” usul Sesmenko Agung.

Baca juga:  Persiapkan Kunjungan World Maritime University, Kemenko Maritim Gandeng IPC

Sebagaimana pelaksanaan kegiatan Biro Hukum sebelumnya, pelaksanaan Capacity Building ini turut mendorong kesenian lokal daerah dilaksanakannya kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan Capacity Building dibuka dengan sendratari kreasi jaipong tanjung balai khas adat sunda.

Pada pelaksanaan hari kedua capacity building, selain membicarakan perjanjian, peserta juga dibekali dengan pembahasan pembuatan kontrak internasional. Kontrak internasional tersebut merupakan bagian dari kerja sama Government to Bussines (G to B) dan Bussines to Bussines (B to B).

Pada kesempatan tersebut, Karo Budi juga menyampaikan update perkembangan kerja sama Kemenko Marves dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri. Dirinya juga menyampaikan, kertas perjanjian kerja sama di Kemenko Marves telah menggunakan security paper untuk menjamin keutuhan dan keamanan informasi.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, para penyusun naskah perjanjian kerja sama di Kemenko Marves dapat terbuka wawasannya terkait pentingnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kerja sama yang akan disepakati kemudian, tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari” harap Karo Budi Purwanto.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel