ArtikelPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Data Berbasis Web Penting untuk Evaluasi Akuntabilitas Capaian Program Pemerintah

Oleh 27 Des 2018 Januari 2nd, 2019 Tidak ada komentar
Data Berbasis Web Penting untuk Evaluasi Akuntabilitas Capaian Program Pemerintah
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim—Jakarta, Di era keterbukaan Informasi ini, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan informasi kepada publik mengenai capaian pembangunan setransparan mungkin. Selain sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas kepada publik, hal ini juga penting untuk memonitor pelaksanaan pembangunan.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, aparat pemerintah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang handal.

Kepala Biro Perencanaan Kemenko Bidang kemaritiman Suparman, pada saat membuka kegiatan Monitoring & Evaluasi Data Aplikasi Monev (e-Monev) Bappenas tahun 2018 di Tangerang, Kamis (27-12-2018), mengatakan bahwa data berbasis website dapat membantu menyajikan informasi capaian kinerja secara lengkap dan cepat.

“KemenPAN dan RB mensyaratkan agar nilai RB meningkat, semuanya sudah harus berbasis web,” jelas dia. Karenanya, Suparman berharap para peserta kegiatan dapat mengevaluasi atau mengoreksi input data dengan tepat. Lebih jauh, dia menambahkan bahwa informasi capaian kinerja yang lengkap dapat menjadi masukan bagi proses pengendalian pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan, serta umpan balik pada tahap perencanaan selanjutnya.

“Kenapa harus e-Monev?” Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prakosa Graha yang menjadi narasumber mengungkapkan karena saat ini sudah era online.

“Semua pelaporan itu sebisa mungkin menghilangkan atau meminimalisasi penggunaan kertas. Diharapkan dengan e-Monev ini data yang masuk, langsung bisa diolah,” jelasnya. Pembangunan e-Monev merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan Monev Kinerja Pembangunan.

Menurut Prakosa, tantangan e-Monev saat ini adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi kedalam proses perencanaan. Realitanya, lanjut dia, yang saat ini banyak terjadi di lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah adalah Monev hanya sekadar formalitas semata. “Apakah evaluasi ini dimanfaatkan atau tidak, itu urusan belakang,” keluhnya.

Padahal, tambah Prakosa, setiap rupiah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan harus ada pertanggungjawabannya. “Dari sisi kinerja dapat dilihat, apa yang direncanakan akan dilihat track record-nya. Bila ada perencanaan yang tidak sesuai dengan implementasinya, maka sistem ini dapat membantu menjadi alarm atau peringatan kepada K/L (Kementerian/Lembaga) untuk segera mengoreksinya,” tutup Prakosa.

Sebagai informasi, saat ini terdapat sekurangnya 10 aplikasi e-Monev yang menjadi tanggungjawab K/L untuk mengisinya. Tantangannya adalah bagaimana caranya untuk mengintegrasikan semua aplikasi e-Monev tersebut untuk berbagi pakai data. Dengan demikian pengisian perkembangan pembangunan akan menjadi lebih sederhana dan tidak akan terjadi perbedaan data antara aplikasi yang satu dengan lainnya.

 

Biro Informasi dan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel