Berita DeputiDeputi 3

Deputi 3 Berkomitmen untuk Menguatkan Reformasi Birokrasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi di Tahun 2021

Dibaca: 19 Oleh Kamis, 21 Januari 2021Februari 24th, 2021Tidak ada komentar
Deputi 3 Berkomitmen untuk Menguatkan Reformasi Birokrasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi di Tahun 2021
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-26/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021

Marves – Bogor, Menindaklanjuti hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN RB tanggal 15 Januari 2021, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi (Deputi 3) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Reformasi Birokrasi di bidang infrastuktur dan transportasi pada Rabu-Kamis (20-21 Januari 2021). Rapat koordinasi yang diadakan secara virtual ini dilakukan dengan melibatkan KL terkait dibawah koordinasi Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi antara lain dari KKP, Dinas PU dan Bappeda Pemerintah Kota Bogor yg menangani pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah secara umum. Acara rapat koordinasi ini juga dirangkaikan dgn pembinaan ASN Muda melalui coaching clinic peningkatan kapasitas pemahaman SKP yang dipandu langsung dari BKN.

Dalam sambutannya, Deputi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia G. L. Kalake berpesan agar seluruh pegawai Deputi 3 melakukan penilaian kinerja yang berdasarkan pada perencanaan kinerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019, perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja.

Baca juga:  Menko Luhut Hadiri Undangan 'Business Community Dinner' CBA

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Lukijanto menyampaikan, “Sebagai unit kerja yang baru dengan mayoritas pegawai PNS dan CPNS tahun 2018-2020, maka perlu dilakukan sosialisasi mengenai bagaimana implementasi penilaian SKP yang baik.” Dalam rapat koordinasi ini hadir Kepala Seksi Pengelolaan Dukungan Teknis Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sushan Bomeykawaty Sugiarto sebagai narasumber. Dia menyampaikan materi tentang penilaian pegawai melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berkaitan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi. Sasaran dari indikator kinerja tersebut dibagi habis bagi para pimpinan hingga bawahan sehingga terlihat peran dari masing-masing pegawai dalam pencapaian output dan outcome bagi unit kerja organisasi.

Agenda lain yang turut dibahas dalam rapat ini adalah tentang penataan arsip di bidang Infrastruktrur dan Transportasi yang merupakan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.

Menurut Deputi Ayodhia, “Hal yang tidak kalah penting dalam organisasi pemerintah adalah dalam penataan arsip. Menyelamatkan arsip berarti menyelamatkan aset negara. Banyak proyek infrastruktur yang telah dibangun di masa periode pemerintahaan Presiden Jokowi. Jangan sampai aset-aset infrastruktur tersebut berpindah tangan ke pihak yang tidak bertanggung jawab, yang disebabkan oleh ketidakrapihan dalam mengadministrasikan arsip sehingga bisa merugikan bangsa kita.”

Baca juga:  Pemerintah Susun Sistem Evaluasi Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia

Sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Kemenko Marves, Deputi 3 perlu mendukung Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024, yang tentunya mampu memberikan dampak bagi penguatan reformasi birokrasi Deputi 3 dan Kemenko Marves. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Direktur Akuisisi Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia Rudi Anton. Direktur Rudi menyampaikan tentang langkah-langkah strategis dalam penyelamatan arsip negara secara sistematik dan terkendali. Terdapat dua tujuan penyelenggaraan kearsipan. Pertama, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Salah satu contoh arsip milik negara adalah arsip insfrastruktur. Arsip infrastruktur yang utuh, akurat, dan terpercaya dapat meningkatkan kualitas kebijakan (policy) pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Keberadaannya merupakan bukti akuntabilitas dan pertanggung jawaban yang autentik atas apa yang telah dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, pengelolaan arsip infrastruktur harus dilakukan secara sistematik dan terkendali, mulai dari proses penciptaan hingga proses pemusnahan arsip dan/atau penyerahan arsip statisnya ke lembaga kearsipan.

Baca juga:  Sederhanakan Birokrasi Demi Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kemenko Marves Adakan Review Peta Proses Bisnis dan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Pasca Penyederhanaan Birokrasi

Dengan dilakukannya rapat koordinasi ini disepakati bahwa Deputi Infrastruktur dan Transportasi akan bekerjasama dgn ANRI dijadikan sebagai role model pengelolaan arsip di tingkat Kemenko Marves, dengan penerapan prinsip2 pengarsipan yang efektif dan efisien, dengan menggunakan aplikasi SIMPAN.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel