FotoBerita DeputiDeputi 3

Deputi Ayodhia: Diperlukan Sinergi dan Kolaborasi dalam Mengimplementasikan Perpres Tol Laut

Dibaca: 23 Oleh Sabtu, 27 Februari 2021Maret 1st, 2021Tidak ada komentar
Deputi Ayodhia: Diperlukan Sinergi dan Kolaborasi dalam Mengimplementasikan Perpres Tol Laut
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-133/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021

Marves – Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melaksanakan Rapat Koordinasi secara hybrid terkait Update dan Evaluasi Sinergi Kolaborasi Program Tol Laut Tahun Anggaran 2021. ”Rapat hari ini menjadi upaya dimaksud di tahun anggaran 2021, mengingat sebelumnya kita sudah mencatat beberapa yang telah kita kerjakan di tahun anggaran 2020 dalam rangka akselerasi program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) atau lebih dikenal dengan program tol laut,” ungkap Deputi Ayodhia Kalake di Jakarta pada  Hari Jumat (26-02-2021).

Tol laut merupakan program pemerintah yang melibatkan beberapa kementerian/Lembaga (K/L) untuk mewujudkan konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. “Tujuan tol laut untuk meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi dalam rakor.

Tol Laut diselenggarakan karena terdapat beberapa dasar hukum, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020, Perpres Nomor 70 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 22 Tahun 2018, Keputusan Menteri (KM) Kementerian Perhubungan Nomor 4 Tahun 2020, Permenhub Nomor 4 Tahun 2018, dan Permenhub Nomor 53 Tahun 2020. “Saat ini, terdapat 67 kabupaten di Indonesia yang dilewati oleh trayek tol laut,” jelas Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito.

Baca juga:  Kemenko Marves Terus Tingkatkan Layanan Sistem Informasi dan Percepat Pengintegrasian Berbagai Aplikasi Digital

Guna menunjang transportasi barang, pemerintah telah mengembangkan sebuah sistem online bernama Sitolaut. Ini menjadi sebuah aplikasi yang mengimplementasikan sebuah manajemen logistik yang dapat menginformasikan data posisi kapal, muatan kapal, jenis muatan, dan fitur lainnya.

Selain pengaplikasian program Sitolaut, pemerintah juga tengah melakukan beberapa pekerjaan terkait tol laut. Pertama, proses penjajakan penambahan pelabuhan singgah di Pulau Seram bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk pelabuhan Bula dan Piru. Kedua, penjajakan kolaborasi muatan balik dari Papua dengan Kementerian Desa (Kemendes) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pekerjaan ketiga, penjajakan kolaborasi muatan balik dari Ditjen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga koperasi. Keempat, proses revisi pakta integritas untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT), shipper, consignee, dan depo pengisian muatan. Kelima, pengembangan jangka panjang trayek dengan pola hub dan spoke dengan melibatkan peran serta pelayaran nasional swasta. Keenam, melaksanakan bussiness matching yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kemendes, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ketujuh, pelaksanakan monitoring dan evaluasi permasalahan tol laut. Kedelapan, konektivitas antarmoda untuk Merauke sampai dengan Tanah Merah dan Oksibil.

Baca juga:  Kemenko Maritim Finalisasi Persiapan Rembuk Nasional Kemaritiman

Dalam rapat ini juga dibahas tentang kendala-kendala dalam program tol laut. Direktur Sarana Transportasi Kementerian Perdagangan Frida Adiati mengungkapkan, “Komoditi sudah tersedia, tetapi barang yang diangkut hanya barang pokok sebesar 9 persen yang sebagian besar adalah barang penting dan barang lainnya.”

Kemudian, Direktur Pemukiman Transmigrasi PDT Kemendes Sofyan Hanafi menuturkan bahwa mereka sudah memiliki 41 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena belum menjadi badan hukum, banyak di antaranya tidak memiliki akses ke bank untuk peminjaman dana, salah satunya untuk membangun gudang. Selain itu, dari jumlah tersebut, baru 55 persen di antaranya yang sudah terdaftar, ditambah masih banyak blind spot di titik-titik tersebut.

Selanjutnya, perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian Dalam Negeri T. B. Chaerul pun mengungkapkan bahwa alat bongkar muat di pelabuhan 3TP belum banyak tersedia. Selain itu, koneksi dari pelabuhan ke hinterland belum memadai. “Penganggaran untuk mendukung program tol laut dari pemerintah daerah masih sangat kecil, yakni hanya 0,5 persen, kecuali Kalimantan Utara yang mengalokasikan dana sebesar 60 persen untuk mendukung tol laut dari pagu pelayaran/perhubungan,” paparnya.

“Saya ingin ingatkan kembali tentang pentingnya peningkatan sinergi dan kolaborasi diantara 14 K/L sesuai penugasan yang telah diatur dalam naskah revisi Perpres Tol Laut,” pesan Deputi Ayodhia.

Dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk tim gugus tugas program tol laut yang akan mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program tol laut, peningkatan komunikasi, serta sharing informasi pencapaian atau kerja masing-masing K/L. Oleh karena itu, perlu dilakukan intensifikasi di antara K/L tersebut.

Baca juga:  Tindaklanjuti Isu Kenaikan Tarif Listrik, Kemenko Marves Dengar Penjelasan ESDM dan PLN

Menutup rapat, Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo menyampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada stakeholders mengenai aplikasi Sitolaut agar dapat diketahui publik. Kedua, selama ini, dalam Peraturan Kementerian Perdangan Nomor 53 Tahun 2020 hanya menyebutkan tiga jenis komoditi, yakni barang pokok, barang penting, dan lainnya, sedangkan di muatan balik menyebutkan bahwa produk unggulan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih luas untuk mengatur muatan balik bagi consignee. Ketiga, perwakilan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan mendukung agar kontrak tol laut dibuat multiyears. Keempat, diperlukan ketersediaan gudang untuk menyimpan komoditi di gudang yang masih idle, baik dari Perusahaan Umum (Perum) BULOG, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), maupun dibangun gudang baru. Mengingat BUMDes tidak memiliki dana pinjaman, maka BUMDes disarankan untuk mencari dana bantuan lain. Kelima, BAKTI-Aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan pemasangan internet di lokasi pelabuhan tempat tol laut singgah untuk menyediakan sinyal 4G.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel