Marves – Tangerang, Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang didukung kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Kedua indikator ini telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Marves 2020-2024 dan menjadi indikator Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang ditetapkan dalam Perpres 34 Tahun 2022.
Kedua indikator tersebut diharapkan menjadi keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, “Kepemimpinan Maritim diharapkan dapat menjadi salah satu ukuran untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang merupakan hasil dari penegakan kedaulatan maritim dan penguatan diplomasi Indonesia di bidang kemaritiman,” demikian disampaikan Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo pada pembukaan acara pembahasan awal penyempurnaan konsep dan rancangan penyusunan kedua indeks tersebut, yang bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi capaian kinerja triwulan 1 tahun 2022.
Nyimas Latifah Letty Aziz selaku Plt Kebijakan Ekonomi Ketenagakerjaan dan Pengembangan Regional BRIN selaku narasumber, menyatakan siap bekerja sama dalam mendukung penyusunan Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim terutama dalam aspek metodologi. Lebih lanjut, untuk pendalaman aspek konsep dan variabel indikator akan melibatkan pakar baik dari lingkup BRIN maupun stakeholder lainnya dari Kementerian/Lembaga dan akademisi.
Sedangkan untuk memperkuat kualitas Indeks dimaksud, disarankan agar parameter penilaian kedua indikator tersebut tidak hanya berasal dari parameter internal, namun juga melibatkan parameter-parameter dari eksternal Kemenko Marves. Beliau juga berharap agar kedua indikator tersebut menjadi unsur pada pembangunan bangsa maritim yang unggul untuk mendukung visi Indonesia sebagai pusat peradaban maritim, demikian disampaikan Tukul Rameyo Adi sebagai pakar kebijakan kelautan.
Selanjutnya, Sekretaris Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Ishak Octovianus Manafe yang memimpin dan memandu pembahasan kedua indeks ini, menyimpulkan, mengingat penting penyusunan kedua indeks ini, maka segera akan menindaklanjuti dengan membentuk tim penyusun, merancang tahap-tahap penyusunan dan segera akan melakukan konsolidasi dengan stakeholder atau pihak terkait termasuk akademisi.
Pada pembahasan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja triwulan I Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang merupakan pemenuhan amanat Permenko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Basilio menekankan bahwa berdasarkan Permenko tersebut, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Marves meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.
“Dari lima unsur SAKIP tersebut, sedikitnya tiga unsur yang menjadi pokok pembahasan di pertemuan ini, yaitu pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja,” jelas Deputi Basilio.
Deputi Basilio berharap melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala ini dapat menjaga konsistensi pelaksanaan program dan anggaran sesuai dengan rencana aksi yang di dalamnya memuat target-target per triwulan untuk tahun anggaran 2022.
BIRO KOMUNIKASI
KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
No.SP-138/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2022
