Penguatan Implementasi Reformasi BirokrasiBerita DeputiDeputi 1

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Junjung Tinggi Zona Integritas di lingkungan Kemenko Marves

Dibaca: 85 Oleh Selasa, 10 November 2020November 13th, 2020Tidak ada komentar
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Junjung Tinggi Zona Integritas di lingkungan Kemenko Marves
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves- Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melaksanakan Desk Evaluasi Zona Integritas (ZI) tahun 2020. Pelaksanaan evaluasi yang diadakan pada Senin, (09-11-2020) ini merupakan upaya untuk melihat capaian unit kerja yang telah diusulkan sebagai ZI dalam upaya menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenko Marves.

“Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi hingga saat ini terus berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan yang tulus kepada masyarakat dalam berbagai bentuk,” Jelas Ishak O. Manefe, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Deputi 1 terus mendorong kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebagai perwujudan dari peningkatan pelayanan publik dan pembangunan zona integritas.

Dalam pelaksanaan Desk Evaluasi ini, dijelaskan beberapa paparan terkait Zona Integritas, seperti pembangunan ZI pada 6 Area Pembangunan, Dampak Pandemi Covid 19 terhadap capaian kinerja dan pemberian pelayanan publik, serta Video profil Unit Kerja dan Pembangunan ZI yang telah diunggah di sosial media.

Baca juga:  Kemenko Maritim Siap Perkuat Akuntabilitas Mendukung Implementasi Reformasi Birokrasi

“6 Area Pembangunan Zona Integritas terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” tutur Sesdep Ishak. 6 Area Pembangunan ini dilaksanakan demi menjaga integritas dan berorientasi pada pelayanan.

Dalam Manajemen perubahan, telah ditetapkan Pokja Pembangunan ZI Deputi 1, penyusunan rencana kerja, perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta penetapan Agen perubahan. Dalam penataan tata laksana, telah disusun Rancangan Kemenko tentang Peta Proses Bisnis Kemenko Marves, termasuk di dalamnya Peta Proses Bisnis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Selain itu, telah disusun 49 SOP terkait administrasi dan pelayanan, serta penggunaan teknologi sebagai penerapan e-office. Dalam penataan manajemen SDM, telah disusun Analisis Jabatan dan ABK, penggunaan Aplikasi MarvesHR, pelaksanaan penyusunan SKP dan PK, serta penugasan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis, sidang internasional, dan pengembangan kompetensi terkait bidang kedaulatan maritim dan energi.

Sedangkan dalam Penguatan Akuntabilitas, telah disusun Rencana Strategis Deputi 1, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja serta Pengukuran Kinerja. Dalam konteks Penguatan Pengawasan, telah dilakukan kampanye dan sosialisasi Kawasan Zona Integritas, telah mengusulkan unit Deputi 1 sebagai Unit Kerja WBK. Telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas pegawai Deputi 1, telah melakukan menyampaian LHKASN dan LHKPN, serta melakukan survey penilaian zona integritas. Terakhir, dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan, telah disampaikan Maklumat Standar Pelayanan, survei kepuasan pelanggan, dan Pelayanan publik dalam bentuk pembukaan kanal pelaporan kasus penelantaran awak kapal, fasilitas pengaduan dan audiensi masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik, dan tindak lanjut dengan mendengarkan klarifikasi dari PLN.

Baca juga:  Kemenko Bidang Kemaritiman Berangkatkan 154 Pemudik ke Jateng dan Jatim

“Dalam pengaturan kerja selama Pandemi, telah dilakukan pembatasan jumlah pegawai masuk kantor dengan maksimal pegawai masuk 25%. Pelayanan tetap dilakukan dengan menyelenggarakan rapat menggunakan video conference, dan selalu memfasilitasi rapid test sebelum memulai kegiatan yang mengundang peserta dari luar unit Deputi 1,” tutur Sesdep Ishak terkait pengaturan kerja selama Covid.

Diharapkan, Deputi 1 akan terus mengedepankan transparansi demi menjaga integritas dan berorintasi pada pelayanan publik melalui implementasi Kawasan Zona Integritas ini.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel