Berita DeputiDeputi 1

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Pantau Pelaksanaan PSEL di Kota Palembang

Dibaca: 71 Oleh Jumat, 27 Agustus 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 08 27 at 18.35.37 1
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-538/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2021

 

Marves – Palembang, Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam negosiasi Proyek Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Palembang pada hari Jumat (27-08-2021).

“Kali ini kita akan membahas bersama beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan Proyek PSEL, sekaligus bersama-sama kita diskusikan jalan keluarnya,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo mengenai tujuan rakor tersebut.

Dalam pertemuan itu, terdapat beberapa hal yang menjadi pembahasan utama yakni terkait Jaminan Pelaksana, tempat proses arbitrase, pembayaran BLPS, dan kesepakatan minimal volume sampah yang mampu disuplai Pemerintah Kota Palembang.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Palembang, timbulan sampah kota Palembang mencapai 1.000 ton per hari. Sehubungan dengan hal ini Pemerintah Kota Palembang mempertanyakan denda terkait batas minimum sampah yang dapat disediakan per hari.

“Untuk itu, saya sarankan agar Pemerintah Kota Palembang menghitung kembali realisasi volume suplai sampah yang sesuai dengan syarat sampah yang dapat diolah oleh PT Indo Green Power,” usul Deputi Basilio. Ia juga menyarankan agar PT Indo Green Power dapat memanfaatkan sampah lama yang ada di TPA. Dengan demikian, PSEL yang akan dibangun dapat sekaligus memusnahkan sampah baru maupun sampah lama yang sudah berada di TPA.

Baca juga:  Kemenko Marves Tinjau Langsung, Kawal Percepatan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Ekosistem KBLBB

Selanjutnya, Pemerintah Kota Palembang juga menginginkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 persen dengan dasar aturan mengikuti proses awal pengadaan barang dan jasa. Menanggapi hal tersebut, Deputi Basilio menekankan bahwa dalam proyek ini seluruh resiko investasi menjadi tanggungan pihak investor dan menyarankan agar detail besaran jaminan pelaksanaan dibicarakan dan diputuskan pada rapat selanjutnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Palembang menyatakan bahwa pihaknya menginginkan arbitrase yang berada di Indonesia. Pihak PT Indo Green Power menyetujui arbitrase akan dilakukan di Jakarta.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Palembang juga menyebutkan bahwa pembayaran BLPS akan dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah. Hal itu didasarkan pada Peraturan BI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Menggunakan Rupiah di Wilayah NKRI. Namun, pada saat penandatanganan Perubahan Perjanjian Kerja Sama, nilai BLPS telah ditetapkan dengan Rupiah berdasarkan asumsi kurs USD tahun berjalan yang ditetapkan APBN. PT Indo Green Power juga mengemukakan kekhawatiran mengenai perhitungan mereka yang menggunakan acuan mata uang USD.

“Untuk itu, saya sarankan Pemerintah Kota Palembang perlu meminta pendapat hukum dari Bank Indonesia. Selain itu, kepada pihak PT Indo Green Power agar membuat simulasi perhitungan dengan asumsi eskalasi 3,5 persen per tahun dan dan dibandingkan dengan risiko fluktuasi harga USD,” usul Agunan P. Samosir selaku Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal.
Pemerintah Kota Palembang juga disarankan dapat mencontoh proses pelaksanaan proyek PSEL Surabaya yang saat ini sudah resmi beroperasi.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat Bersama Dubes Korsel Mr. Tae Sung

Menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyarankan agar diagendakan rapat koordinasi pada minggu depan untuk menyepakati hal yang masih tertunda, seperti persoalan jaminan pelaksanaan, pembayaran BLPS, dan batas suplai minimum volume sampah.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel