Berita DeputiFotoDeputi 3

Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Provinsi Kepulauan Riau

Dibaca: 63 Oleh Senin, 14 Desember 2020Tidak ada komentar
Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Provinsi Kepulauan Riau
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur tidak hanya di Pulau Jawa. Untuk itu, dilakukan rapat koordinasi (Rakor) terkait Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Provinsi Kepulauan Riau belum lama ini. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Koordinator Bidang Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL. Kalake mengatakan Rakor di gelar untuk memperbaharui status tindaklanjut dari Rakor Menko tentang infrastruktur pada Desember 2019 lalu. Ketika itu infrastruktur perioritas dari Provinsi Kepulauan Riau telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan beberapa di antaranya menjadi Major Project.

“Antara lain Jembatan Batam-Bintan, Jalan Lingkar di Pulau Terluar seperti Natuna serta untuk melihat capaian, kendala pada tahun 2020 dan tindaklanjut yang diharapkan untuk pencapaian target RPJMN tersebut,“ jelas Plt Deputi Ayodhia di Jakarta pada Senin (14-12-2020).

Dia yang memimpin langsung rakor tersebut meminta agar para stakeholder baik pusat dan daerah untuk terus berkoordinasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kepulauan Riau. Setiap isu pembangunan infrastruktur perioritas agar di bedah satu persatu supaya fokus pada penyelesaian masalah dan dapat segera ditindaklanjuti.

Baca juga:  Kemenko Maritim: Inpres Percepatan Swasembada Garam Nasional Sudah Hampir Goal

“Deputi 3 Kemenko Maritim dan Investasi akan mengambil perannya dalam fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam percepatan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kepulauan Riau,“ ujar Plt Deputi Ayodhia.

Secara khusus terkait pembangunan Bandara Internasional di Kelarik Natuna, dia menyampaikan agar kementerian lembaga (K/L) terkait dapat membuat kajian yang komprehensif. Tujuannya, agar bermanfaat bagi daerah mengingat posisi Natuna yang berada di Laut Natuna Utara memiliki faktor geostrategis baik bagi Indonesia maupun internasional.

Lebih jauh, Plt Deputi Ayodhia menuturkan bahwa Rakor yang digelar pada Selasa (2-12-2020) secara virtual ini diikuti berbagai pihak atau instansi. Setiap perwakilan memberikan informasi perkembangan terbaru dan pandangan terkait Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi fokus bersama.

Terkait pembangunan Jembatan Batam-Bintan misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung pembangunan tersebut. Sebagai bentuk dukungannya pada tahun 2021 untuk pengadaan lahan di trase yang akan dilalui jalur jembatan Batam-Bintan ini, Pemda telah menggarkan dana dalam APBD sekitar Rp37 miliar.

Baca juga:  Ingin Kuliner Indonesia Mendunia, Kemenko Marves Koordinasikan Penyusunan Matriks Rencana Aksi Strategi Kuliner Indonesia

Sisi lain tentang Major Project Jembatan Batam-Bintan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan finalisasi dokumen studi kelayakan jembatan tersebut dan dokumen lelang yang nantinya akan dijadikan dokumen pendukung pengadaan Badan Usaha Pelaksana Jembatan Batam-Bintan.

Pembangunan Jembatan Batam Bintan direncanakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan pengembalian investasinya seperti tarif tol. Berdasarkan kajian DJPI, total panjang jembatan ini sudah termasuk dengan jalan trase di pulau Batam dan Pulau Bintan serta Pulau Tanjung Sauh yang dilewatinya sepanjang 14,75 KM dengan biaya investasi lebih kurang Rp8,47 trilliun.

Selain itu BP Batam juga sangat mendukung rencanan Pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini dan berharap konstruksinya juga nantinya berfungsi sebagai utilitas tidak hanya penumpang dan barang tetapi juga dapat dilintasi jalur listrik, gas, fiberoptic, dan air.

Sementara itu, ihwal rencana pembangunan Bandara Baru di Natuna, Pemkab Natuna menyampaikan bahwa rencana pembangunan Bandara Internasional berlokasi di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna. Diketahui saat ini bandara eksisting di Natuna adalah merupakan Enclave Sipil yang berada di Lanud TNI-AU Ranai.

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Rakor Penanganan Sungai Citarum di Kantor Maritim

Adapun yang hadir dalam rakor ini ialah Kementerian PUPR Perwakilan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan dan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Kasubdit Tatanan Kebandarudaraan kemenhub, Direktur Pelabuhan Batam, Anggota Bidang Pengusaha, Bappenas Kasubdit Transportasi Udara, serta BP-Batam dan Lanal Batam. Kemudian instansi Daerah Pjs. Gubernur Kepulauan Riau diwakilkan oleh SKPD Bappeda, Dishub dan Dinas PU Provinsi Kepri, Pemkot Batam oleh Pjs. Walikota Batam dan SKPD, Kabupaten Bintan diwakili Dinas PU dan Bappeda.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel