Berita DeputiDeputi 6

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Dorong Kemudahan dan Penguatan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia

Dibaca: 55 Oleh Rabu, 4 November 2020November 9th, 2020Tidak ada komentar
Deputi Koordinasi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Dorong Kemudahan dan Penguatan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Serpong, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto mengatakan saat ini perlu dilakukan upaya untuk mendorong kemudahan dan penguatan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Kedua faktor di atas diyakini akan mendorong dan meningkatkan volume investasi di dalam negeri yang akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

 

“Rapat ini menurut kami sangat penting untuk kita bisa meletakkan rencana aksi yang tepat untuk mempermudah iklim berusaha di Indonesia, apalagi dikaitkan dengan selesainya Omnibus law (UU Cipta Kerja),“ kata Deputi Seto dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi dalam Rangka Pembentukan Plan of Action Penguatan Iklim Investasi yang Kondusif di Swiss-Belhotel Intermark Serpong, Provinsi Banten, Rabu (4-11-2020).

Selanjutnya Deputi Seto menyampaikan saat ini banyak sektor yang terdampak oleh pandemi Covid-19 di Indonesia, seperti sektor konstruksi, transportasi, maupun pariswisata. Hal ini tercermin pula dari penurunan arus investasi pada beberapa sektor dan Produk domestik bruto (PDB).

“Namun masih ada sektor lain cukup baik, seperti sektor otomotif. Menurut saya kita tinggal melihat peluang mana yang paling tepat yang kita gaet, sesuai potensi yang kita miliki,“ ujar Deputi Seto.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves ini, tekanan ekonomi akibat dari covid-19 masih akan dirasakan perekonomian Indonesia hingga paling tidak Semester I tahun depan. Karena itu, dianggap penting melakukan langkah-langkah antisipatif melalui berbagai kebijakan yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian.

“Menurut kami sangat baik seandainya kita bisa mempercepat penyederahanan-penyederahaan aturan, peningkatan iklim berusaha selama periode ini. Sehingga ketika ekonomi sudah recovery, maka kita akan dapat memanfaatkan peluang tersebut. Ini satu kunci,“

Baca juga:  Pemerintah Akan Kelola Sampah Untuk Membuat Jalan

“Terkait dengan omnibus law, yang paling menarik adalah UU menggunakan pendekatan risk analysis dalam berinvestasi, tinggal nanti kita melihat bagaimana melihat implementasi dari peraturan-peratuan di bawahnya, seperti PP, Perpres, atau di level peraturan menteri,“ pungkasnya.

Hal senada disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot. Pandemi Covid-19 berdampak pada investasi yang volumenya cenderung turun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, misalnya ada momen lebaran, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang cukup luas di beberapa daerah, dan banyak negara-negara melakukan lock down.

“Jadi dari pandemi ini kita belajar banyak, meskipun ada sektor yang turun, tapi ada juga sektor yang bisa dikembangkan dan menjadi peluang baru kegiatan investasi. Ini yang kita lihat dan fasilitasi bagi perushaan-perushaan yang bisa melakukan diversifikasi produksi. Contoh yang tadinya garmen, kita dorong mereka melakukan diversifikasi penyediaan APD, masker dan mereka juga bisa melakukan ekspor,“ kata Yuliot.

Yuliot menjelaskan dengan adanya diversifikasi produksi terdapat pasokan alat medis yang cukup besar dan mampu memenuhi permintaan domestik maupun ekspor. Dorongan untuk melakukan diversifikasi juga dilakukan terhadap UMKM dan upaya meningkatkan mutu produk agar dapat memenuhi permintaan pasar.

“Kita bekerja sama dengan Kemenkes, Kemenkop dan UMKM, dan mereka memiki standard dan memiliki sertifikasi produksi, mereka bisa memiliki izin edar. Pada saat mereka memliki izin edar, mereka tidak hanya memasarkan dalam negeri, tapi mereka juga bisa mekukan ekspor,“ ungkpanya.

Dia menambahkan terkait dengan kemudahan berusaha atau Ease of doing business (EoDB) di Indonesia, ihwal ini menjadi tolok ukur para investor untuk berinvestasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Tingkat kemudahan berusaha yang rendah akan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya.

Baca juga:  Meninjau Pabrik Pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI)

“Pada saat kemudahan berusaha kita lebih sulit dibandingkan negara-negara lain, ini justru menjadi referensi bagi investor. Jadi tidak saja dalam memulai kegiatan usaha, tapi ini adalah ekosistem kegiatan investasi, mulai mendapatkan izin usaha, perizinan bangunan, dan persyaratan lainnnya. Kemudahan berusaha dari 129 negara, Indonesia pada 2015 menempati posisi 114, 2016 peringkat 109, 2017 peringkat 92, 2018 peringkta 72, 2019 peringkat 73, pada 2020 kita stagnan peringkat 73. Pada saat stagnan, kita melakukan perbaikan tapi belum signifikan,“ ungkapnya.

Dikatakan Yuliot, Pemerintah akan terus berupaya memperbaiki peringkat EODB Indonesia agar dapat menarik lebih banyak investasi dalam dan luar negeri. Sebab merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja.

“Pengangguran eksisting 2019 sekitar 7 juta jiwa, kemudian penambahan angkatan kerja per tahun 3 juta dan tenaga kerja terdampak Covid-19 sekitar 5 juta. Jadi, tanpa ada investasi kita sulit untuk menciptakan lapangan pekerjaan,“ tandasnya.

Selain itu Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Perekonomian I Ketut Hadi Priatna menuturkan, iklim usaha dan investasi yang kondusif akan tercipta dengan adanya UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Pasalnya dengan adanya aturan tersebut akan mempermudah segala bentuk perizanan usaha atau investasi yang selama ini dinilai menjadi penghambat utama.

“Untuk mendorong investasi kita tidak bisa berpaling dan kita harus juga mendorong UMK, karena pengalaman beberapa negara UMKM yang tangguh dan kuat sangat mendukung investasi masuk. Karena sudah lumrah sebagian pekerjaan ini dikerjakan atau sub kontrak kepada UMMK ini,“ kata I Ketut dalam rapat secara virtual.

Baca juga:  Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Pimpin Rapat Koordinasi Peluncuran Pemutakhiran Peta Indonesia 2017

I Ketut menjabarkan dalam UU Cipta Kerja setidaknya ada 11 kalster yang diatur dan tujuannya secara umum  ialah  untuk pemerataan pembagunan di daerah. Ia juga memandang dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini akan memberikan kemudahan dalam berusaha di dalam negeri.

“Jadi mudah mendapatkan perizinan dan fasilitas, mudah dalam mendapatkan legalitas usaha, mudah dalam manajemen koperasi, terkait perlingungan pekerja juga tatap kita jaga dan ada,“ imbuhnya.

Dia menekankan bahwa yang harus diketahui dan dipahami terkait perizinan usaha dalam UU Cipta Kerja ini yakni pemerintah menerapkan perizinan berbasis risiko. Format ini dipilih karena tidak semua lini usaha atau investasi sekalipun harus memiliki izin secara eksplisit namun hanya membutuhkan semacam rekomendasi atau syarat yang telah ditentukan.

“Jadi semua itu ditata, karena tidak semuanya harus izin. Istilahnya K3R, jadi sebuah jenis usaha mempunyai risiko tinggi maka tetap izin. Misalnya untuk senjata, pesawat udara, hutan, pertambangan atau minuman keras. Jika risiko rendah cukup dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha, NIB. RPP terkait ini sedang dilakukan penyusunan,“ pungkas I Ktut.

Pada rapat ini hadir juga perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian PPN/Bappenas, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Para peserta menyampaikan paparan dan informasi mengenai kondisi perekonomian Indonesia serta peluang dan tantangan yang ada. Hal ini diharapkan akan bermanfaat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah untuk menerapkan UU Cipta Kerja dalam waktu dekat.

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel