Berita

Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Melakukan Rapat Koordinasi Sinkronisasi IKU IIndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan PDB Kehutanan di Padang Sumatera Barat

Dibaca: 21 Oleh Senin, 27 September 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 09 27 at 8.58.14 AM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-608/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2021

Marves, Sumatera Barat – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (PLK) melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi IKU IKLH dan PDB Kehutanan. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dalam rangkaian kunjungan Deputi PLK di Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan Renstra Kemenko Marves Tahun 2020-2024 bahwa Sasaran Program Kemenko Marves (Customer Perspective) yang dikawal oleh Deputi PLK adalah Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang Efektif dan Berkelanjutan, dimana indikator kinerja programnya ada dua yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Peningkatan PDB Kehutanan.

Dalam arahannya saat membuka acara Dirhansyah Conbul selaku Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan di Deputi PLK harus menunjang pencapaian dari target IKLH dan PDB Kehutanan, walaupun secara teknis dilaksanakan oleh KLHK, namun Deputi PLK harus mengawal dengan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.

Selain dihadiri oleh para narasumber baik secara daring maupun luring, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Ir. Siti Aisyah, M.Si., yang mewakili Sekda Provinsi Sumbar selaku tuan rumah. Ibu Siti menjelaskan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat dalam konteks nilai IKLH, indeks kualitas air (IKA) dan kualitas air laut (IKAL) provinsi Sumatera Barat tergolong dalam kategori Sedang. Sedangkan untuk indeks kualitas udara tergolong dalam kategori Sangat Baik. Namun untuk tutupan lahan (IKTL) masih tergolong Buruk dan hal inilah yang diharapkan untuk menjadi perhatian oleh Kemenko Marves.

Baca juga:  Kemenko Maritim evaluasi pelaksanaan RB Area Manajemen Sumber Daya Aparatur

Pada sesi PDB Kehutanan Bapak Adhi Supriadhi yang mewakili Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) menyampaikan bahwa selama kondisi pandemi, sektor kehutanan, produksi kayu bulat, kayu olahan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) semuanya meningkat bila dibandingkan antara Q2 2020 ke Q2 2021, diiringi dengan peningkatan nilai ekspor produk kehutanan.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah melalui kerjasama dengan industri untuk meningkatkan kontribusi PDB Kehutanan yaitu: relaksasi kebijakan fiskal dalam hal ekspor maupun pemberian insentif, implementasi UU Cipta Kerja dan turunannya, dan juga proses digitalisasi untuk pemasaran produk hutan baik untuk pasar lokal maupun internasional. Lebih lanjutnya seluruh data mengenai produksi kehutanan dapat diakses melalui website Satu Data Ditjen PHL.

Ibu Luckmi Purwandari, S.T., M.Si. selaku Direktur Pengendalian Pencemaran Air lebih jauh menjelaskan bahwa kondisi lingkungan karena adanya perubahan iklim, kerusakan dan pencemaran yang terjadi mendorong KLHK untuk mengetahui kualitas dan kondisi lingkungan. Karena banyaknya variabel yang menggambarkan kondisi lingkungan, maka dibuatlah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Baca juga:  Menko Luhut: Sawit Berkontribusi bagi Kesejahteraan Rakyat

IKLH sudah dihitung oleh KLHK semenjak 2004, yang terdiri dari Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada tahun 2020 sampai dengan RPJMN tahun 2024, IKLH mendapatkan penambahan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) pada perumusan IKTL dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

“Strategi pemerintah dalam mendorong daerah untuk bisa memantau dan menghitung IKA secara rutin dan konsisten dari tahun ke tahun adalah dengan memberikan anggaran dana insentif bagi daerah-daerah yang mengoleksi data dan mendapatkan nilai IKA yang baik” tutup Luckmi.

Pada sesi Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), Dr. Ir. Bambang Setiadi menyampaikan bahwa gambut merupakan kubah air yang mengaliri sungai-sungai, bila gambut terjaga maka kehidupan di sekitarnya pun akan terjaga. Saran Bambang, upaya yang dilakukan hendaknya tidak hanya mengawasi kualitas gambut dari gambutnya saja, namun secara menyeluruh melalui Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yang disekelilingnya terdiri dari gambut itu sendiri, sungai, lahan masyarakat dan tanah mineral. Lebih lanjutnya, beliau menyatakan kawasan gambut selain bermanfaat untuk lingkungan juga bermanfaat sebagai tempat penelitian maupun tempat wisata yang memiliki nilai ekonomi.

Baca juga:  Suar Kemaritiman Edisi 5 Agustus 2018

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penyempurnaan pada Renstra Deputi PLK yang pada akhirnya juga memberikan masukan yang signifikan pada Renstra Kemenko 2020-2024 yang sedang dalam tahap proses revisi.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel