FotoBerita DeputiDeputi 4Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Wujudkan Zona Integritas dan Tegakkan Reformasi Birokrasi

Dibaca: 13 Oleh Rabu, 21 Juli 2021Tidak ada komentar
26
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-444/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VII/2021

Marves, Jakarta – Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dicerminkan pada sub aksi penegakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves mengadakan Sosialisasi Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (Gratifikasi, Whistleblowing System, Benturan Kepentingan, Manajemen Risiko dan Kode Etik ASN) pada Rabu, (21-07-2021) secara virtual.

Pada tahun 2020, Deputi 4 berhasil mendapatkan satu predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), “Pada tahun 2021, Deputi 4 akan diusulkan menjadi unit kerja berpredikat WBBM. Kita berharap bisa lebih banyak unit kerja yang mendapatkan predikat WBK atau WBBM di lingkup Kemenko Marves,” buka Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Agung Kuswandono. Sesmenko Agung juga memberikan arahan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM Ini harus dipahami bersama dan perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya oleh Tim RB, tapi oleh seluruh pegawai di unit kerja.

Baca juga:  Menko Luhut ajak Istri Hingga Cucu ke Museum Art Bali

Dalam mewujudkan Zona Integritas, Sesmenko Agung menekankan bahwa hal tersebut harus ditanamkan dari individu masing-masing, “Integritas harus menjadi bagian dari diri kita, sekecil apapun,” jelasnya. Hal ini akan membimbing tiap-tiap ASN yang ada untuk selalu menjunjung tinggi penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sesmenko Agung, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti juga menegaskan pentingnya penguatan di area penguatan pengawasan.

Sosialisasi mengenai Gratifikasi, Whistleblowing System, Benturan Kepentingan, Manajemen Risiko dan Kode Etik ASN menurut Deputi Nani mampu dapat memberikan penguatan pada area pengawasan dimaksud. TIdak hanya pada area tersebut, menurutnya sosialisasi hari ini mampu memberikan nilai yang baik bagi seluruh pegawai lingkup Kemenko Marves dalam bekerja demi melayani publik dan stakeholder lainnya

“Kami segenap jajaran pimpinan dan seluruh pegawai akan berupaya keras untuk memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan untuk diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kemenko Marves,” tegas Deputi Nani. Menurutnya, ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen Deputi 4 dan harus dicerminkan dari tiap individu yang ada.

Baca juga:  Penuhi Komitmen atas Port State Measures Agreement (PSMA), Indonesia gandeng FAO Perangi Penangkapan Ikan Ilegal

Sosialisasi ini turut mengundang tiga narasumber yang memiliki keahlian dalam bidangnya diantaranya, Kisyadi selaku Direktur Pengawasan Bidang Pangan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam BPKP, Iip Ilham Firman selaku Asisten Komisioner Bidang Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, KASN, serta Yulianto Sapto Prasetyo selaku Group Head Program Pengendalian Gratifikasi KPK.

Tiap narasumber menyampaikan materi yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan sosialisasi ini. Sesi materi berlangsung dengan menarik dan bersifat dua arah. Diharapkan, sosialisasi ini mampu memberikan pengetahuan serta menimbulkan semangat bagi seluruh pegawai Deputi 4 dan seluruh pegawai Kemenko Marves dalam mewujudkan Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas Menuju Zona Integritas lingkup Kemenko Marves.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel