Maritim – Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis Potensi Maritim Tahun 2019 di Markas Besar TNI Angkatan Laut (19/02). Pada rapat ini, Deputi Agung membahas tentang Sinergitas Kebijakan dan Program Bidang Kemaritiman, khususnya sinergi dengan TNI AL dalam percepatan rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia. “Percepatan rehabilitasi mangrove merupakan hasil rapat kita dengan TNI AL, agar program perbaikan mangrove terealisasikan di seluruh Indonesia, dan dalam TNI AL ada divisi khusus menangani mangrove dan hal itu merupakan energi yang sangat luar biasa berguna, secara nasional program ini akan digerakkan,” Jelas Deputi Agung. Sinergitas ini juga dilakukan melalui pengembangan Green Port dengan melibatkan Pelindo I-4 dan TUKS, terdapat 2.459 pelabuhan yang terdiri atas 1.241 pelabuhan umum dan 1.218 terminal khusus. “kita juga mengembangkan Green Port, jadi semua pelabuhan harus berbicara tentang lingkungan dan kebersihan, ditambah lagi adanya penanaman mangrove di daerah sekitarnya.” Tambah Deputi Agung. Kemudian, Deputi Agung menjelaskan pentingnya keterkaitan mangrove dengan komitmen atau agenda nasional dan international, seperti Mitigasi Bencana, Blue Carbon, Emisi Gas Rumah Kaca, Green Port dan SDGs. Menurut Deputi Agung, dalam hal mitigasi bencana, Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana tsunami dan abrasi pantai. Sekitar 249 kabupaten/kota mempunyai Indeks Risiko Tsunami sedang hingga tinggi. Kemenko Bidang Kemaritiman bekerjasama dengan BNPB dan KLHK telah menyusun dokumen kerja tentang sebaran mangrove kritis pada daerah bahaya tsunami di Indonesia, yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan rehabilitasi mangrove tersebut. “Hasil evaluasi pasca gempa di Palu menunjukkan bahwa ada satu wilayah di Palu, mangrove ini bisa menahan tsunami, untuk itu semua mangrove yang hilang kita akan kembalikan, di Indonesia sudah dibagi perklaster dari barat sampai ke timur.” Ujar Deputi Agung. Diketahui, total ekosistem mangrove di Indonesia sekitar 3.489.140,68 ha pada tahun 2015, sebesar 52 % (sekitar 1,8 Jt ha) ekosistem mangrove ada dalam kondisi kritis. Khusus di Pulau Jawa, Mangrove hilang sekitar 82%, dan Kemenko Kemaritiman juga telah bekerjasama dengan KLHK dalam hal penyediaan data base mangrove yang kritis di Indonesia. Lebih lanjut Deputi Agung mengatakan bahwa program rehabilitasi selanjutnya tidak hanya rehabilitasi mangrove, akan tetapi juga meliputi rehabilitasi terumbu karang dan padang lamun. “Sinergi harus kita lakukan secara bersama-sama, tidak lagi terkotak-kotak, semoga 5 tahun kedepan kita dapat merasakan progres yang siginifikan,” tutup Deputi Agung. Rakor dan Rakernis Potensi Maritim yang diadakan oleh TNI AL ini diagendakan berlangsung selama dua hari dari tanggal 19 – 20 Februari 2019, dengan mengundang narasumber dari Internal TNI AL, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Biro Informasi dan Hukum Kemenko Bidang Kemaritiman