Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

DHN 45: Untuk Tegakkan Konstitusi, Indonesia Butuhkan ‘Jurus Kepret Nasional’

© Copyright 2010 CorbisCorporation

Pemerintahan Joko Widodo kini berada dalam fase pelolosan diri dari kepungan neolib, kepungan para kompeni yang membawa kepentingan asing, dan kepentingan konspirator global. Indonesia butuh gebrakan untuk membangunkan seluruh elemen bangsa guna berjuang demi mahardika, demi Indonesia yang merdeka sepenuhnya.

“Kita beruntung ada gebrakan Rajawali Negpret dari Bapak Rizal Ramli, Menko Maritim dan Sumber Daya. Beliau melakukan perbuatan kebangsaan sehingga kita harus merujuknya menjadi Jurus Kepret Nasional. Ciri khas jurus ini ialah air doa, air suci atau air Pancasila atau airnya nationale geest dan wil yang dicipratkan kepada para pecundang,” ujar Ketua Umum Dewan Harian Nasional 45, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto saat membuka Seminar Kebangsaan di Gedung Joang, Jakarta, Rabu (28/10).

Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu, jurus kepret nasional dibutuhkan untuk menyembuhkan para pecundang dari demam neolib. Tujuannya, agar mereka segera berselaras dengan para founding fathers yang programnya  sudah ditetapkan Presiden Jokowi. Mereka harus bersama-sama dalam nasionalisme Indonesia membangun kemampuan nasional.

‘Golden opportunity’

Sementara itu, Menko Rizal Ramli yang menjadi pembicara kunci pada seminar kebangsaan tersebut menyatakan sangat sependapat dengan Tyasno. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan penduduk lebih dari 256 juta jiwa, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan sumber daya alam (SDA) yang luar biasa.

Namun sayangnya, semua golden opportunity anugrah Allah Yang Maha Kuasa itu berlalu begitu saja dan menjadi missing opportunity. Hutan, minyak, batubara, dan ikan dari bumi Indonesia hanya dinikmati segelintir elit pennguasa dan pengusaha. Sedangkan sebagian besar rakyat sangat sedikit menikmatinya.

Dia mencontohkan, bagaimana perilaku keblinger para elit telah menyebabkan rakyat Indonesia tidak bisa menikmati SDA dengan wajar. Freeport yang telah hadir sejak 1967, misalnya, nyaris tidak memberi manfaat bagi warga Papua khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Hal ini terjadi karena pejabat Indonesia gampang disogok dan bermental inlander.

Kalau dulu, lanjut Rizal Ramli, para pahlawan berjuang melawan penjajah agar Indonesia merdeka. Kini wujud perjuangan dan bela negara, antara lain para pejabat tidak boleh lagi mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan kepentingan asing dan merugikan bangsanya sendiri. Singkat kata, kata dia, para pejabat harus  berhenti menjual negara kepada asing.

“Kini saatnya kita belajar dari kesalahan para elit di masa lalu. Golden opportunity berupa gas, mineral dan lainnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945. Saya mengajak para senior di DHN 45 yang sangat saya hormati, untuk bersama-sama mengubah dan menulis ulang sejarah bangsa untuk Republik Indonesia yang lebih baik,” ujar Rizal Ramli yang disambut tepuk tangan meriah dan panjang dari peserta seminar. (*)

 

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi

Shahandra Hanitiyo, SIP,M.Si /081387201772

Humas Kemenko Bidang maritim dan sumber daya RI

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Berita Foto Siaran Pers Berita Deputi Narasi Tunggal Artikel
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

DHN 45: Untuk Tegakkan Konstitusi, Indonesia Butuhkan ‘Jurus Kepret Nasional’