FotoBerita DeputiDeputi 6

Dorong Pariwisata Bahari, Pemerintah Persiapkan Bali sebagai Terminal Kapal Pesiar dan Kapal Wisata Terbesar di Indonesia

Dibaca: 36 Oleh Kamis, 25 Februari 2021Februari 26th, 2021Tidak ada komentar
Dorong Pariwisata Bahari, Pemerintah Persiapkan Bali sebagai Terminal Kapal Pesiar dan Kapal Wisata Terbesar di Indonesia
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-125/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021

 

Marves  – Bali, Mengawal Percepatan Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait Pelabuhan Benoa Bali, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Benoa, Bali, pada hari Kamis (25-02-2021). Kunjungan ini diwakili oleh Asisten Deputi (Asdep) Investasi Bidang Jasa Farah Heliantina serta Asisten Deputi Investasi Strategis Bimo Wijayanto.

Hal ini dilakukan guna mengembangkan potensi dan menghadapi tantangan investasi terkait kedatangan kapal wisata asing ( yacht ) di Indonesia. Saat ini, Pelabuhan Benoa sedang dalam pengembangan untuk menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Nantinya, BMTH akan dibagi menjadi beberapa zona, yakni Zona Hutan Wisata dan Yacht Terminal, Zona Perikanan, Zona Pariwisata, serta Zona Curah Cair (Energi) dan Petikemas.

“Pembangunan BMHT ini dilakukan guna mewujudkan pariwisata maritim di Indonesia, yang diharapkan dapat mendorong perekonomian, khususnya di Bali, serta menghadirkan terminal cruise dan yacht terbesar di Indonesia dengan segala infrastruktur pendukungnya, sehingga akan menarik perhatian wisatawan asing untuk datang berkunjung dan memperpanjang waktu tinggal mereka di Indonesia,” ungkap Asdep Farah.

Baca juga:  Serah Terima Jabatan Deputi Havas Kepada Menko Maritim

Selain menyiapkan infrastruktur, pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan investasi melalui pemanfaatan yacht dengan memberikan relaksasi dalam Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

” Yacht ini tergolong sebagai barang mewah, tetapi kini tidak lagi dikenai PPnBM apabila dipergunakan untuk kegiatan pariwisata. Relaksasi pajak ini dilakukan guna mendorong kegiatan pariwisata bahari di Indonesia. Karena itu, relaksasi pajak ini hanya berlaku apabila yacht digunakan untuk aktivitas pariwisata,” terang Asdep Bimo.

Relaksasi PPnBM atas yacht itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM.

Kunjungan lapangan ini dilakukan dalam rangka melanjutkan rangkaian kegiatan Focus Group Discussion terkait potensi dan tantangan investasi bidang jasa melalui kapal wisata asing ( yacht ) yang sudah dilaksanakan sehari sebelumnya (24-02-2021).

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel Dorong Pariwisata Bahari, Pemerintah Persiapkan Bali sebagai Terminal Kapal Pesiar dan Kapal Wisata Terbesar di Indonesia
FotoBerita DeputiDeputi 6

Dorong Pariwisata Bahari, Pemerintah Persiapkan Bali sebagai Terminal Kapal Pesiar dan Kapal Wisata Terbesar di Indonesia

Dibaca: 36 Oleh Kamis, 25 Februari 2021Februari 26th, 2021Tidak ada komentar
Dorong Pariwisata Bahari, Pemerintah Persiapkan Bali sebagai Terminal Kapal Pesiar dan Kapal Wisata Terbesar di Indonesia
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-125/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021

 

Marves  – Bali, Mengawal Percepatan Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait Pelabuhan Benoa Bali, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Benoa, Bali, pada hari Kamis (25-02-2021). Kunjungan ini diwakili oleh Asisten Deputi (Asdep) Investasi Bidang Jasa Farah Heliantina serta Asisten Deputi Investasi Strategis Bimo Wijayanto.

Hal ini dilakukan guna mengembangkan potensi dan menghadapi tantangan investasi terkait kedatangan kapal wisata asing ( yacht ) di Indonesia. Saat ini, Pelabuhan Benoa sedang dalam pengembangan untuk menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Nantinya, BMTH akan dibagi menjadi beberapa zona, yakni Zona Hutan Wisata dan Yacht Terminal, Zona Perikanan, Zona Pariwisata, serta Zona Curah Cair (Energi) dan Petikemas.

“Pembangunan BMHT ini dilakukan guna mewujudkan pariwisata maritim di Indonesia, yang diharapkan dapat mendorong perekonomian, khususnya di Bali, serta menghadirkan terminal cruise dan yacht terbesar di Indonesia dengan segala infrastruktur pendukungnya, sehingga akan menarik perhatian wisatawan asing untuk datang berkunjung dan memperpanjang waktu tinggal mereka di Indonesia,” ungkap Asdep Farah.

Baca juga:  Serah Terima Jabatan Deputi Havas Kepada Menko Maritim

Selain menyiapkan infrastruktur, pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan investasi melalui pemanfaatan yacht dengan memberikan relaksasi dalam Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

” Yacht ini tergolong sebagai barang mewah, tetapi kini tidak lagi dikenai PPnBM apabila dipergunakan untuk kegiatan pariwisata. Relaksasi pajak ini dilakukan guna mendorong kegiatan pariwisata bahari di Indonesia. Karena itu, relaksasi pajak ini hanya berlaku apabila yacht digunakan untuk aktivitas pariwisata,” terang Asdep Bimo.

Relaksasi PPnBM atas yacht itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM.

Kunjungan lapangan ini dilakukan dalam rangka melanjutkan rangkaian kegiatan Focus Group Discussion terkait potensi dan tantangan investasi bidang jasa melalui kapal wisata asing ( yacht ) yang sudah dilaksanakan sehari sebelumnya (24-02-2021).

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel