FotoBerita DeputiDeputi 5

Dorong Peningkatan Komersialisasi KI, Kemenko Marves Gelar Penyusunan Strategi Nasional Komersialisasi Kekayaan Intelektual Indonesia

Dibaca: 87 Oleh Rabu, 20 Oktober 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 10 20 at 17.57.39 1
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-657/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2021

Marves–Yogyakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Kekayaan Intelektual, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong optimalisasi komersialisasi kekayaan intelektual (KI) sebagai salah satu kunci terpenting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, telah dilaksanakan rangkaian rapat koordinasi bertajuk Penyusunan Strategi Nasional Komersialisasi Kekayaan Intelektual Indonesia. Rapat terbagi dalam lima topik dan berlangsung selama tiga hari bertempat di Yogyakarta pada Selasa, Kamis, dan Jumat (19, 21, dan 22 Oktober 2021).

Pada hari pertama acara, digelar Diskusi Kelompok Terumpun (Focus Group Discussion/FGD) 1 dengan tema “Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Kementerian/Lembaga (K/L)”, sebagai langkah awal dalam pemetaan strategi nasional KKI.

Kekayaan Intelektual (KI) selain berperan dalam hal perlindungan produk atau karya, juga menumbuhkan kreativitas, serta strategi pemanfaatan dan komersialisasi KI yang akan mendatangkan manfaat secara ekonomi bagi pelaku usaha kreatif melalui royalti, lisensi, dan lainnya.

KI tercantum dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. “Ini menjadi PR bagi kita semua bahwa melalui pembentukan strategi nasional sebagai langkah cepat dalam memperbaiki sistem inovasi, membentuk ekosistem bisnis berbasis KI, dan memperbaiki iklim investasi dalam rangka meningkatkan komersialisasi dan monetisasi KI di Indonesia dalam rangka mendorong inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing bangsa,” beber Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Marves Sugeng Santoso saat membuka kegiatan ini. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam skala yang lebih besar, strategi pengelolaan Kekayaan Intelektual (kreasi, perlindungan, pemanfaatan dan komersialisasi) akan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi bangsa, termasuk iklim investasi.

Baca juga:  Dampak Positif YER, Jumlah Kapal Yacht ke Indonesia Melonjak Hingga 2000 Per Tahun

Sementara itu, kondisi saat ini masih banyak produk UMKM dijual tanpa merek, yang kemudian diperjualbelikan kembali oleh pihak ketiga, tanpa memberikan nilai tambah secara ke ekonomian pada pelaku UMKM.

Berdasarkan IP Index Indonesia menempati peringkat 48 di dunia. KI merupakan hasil cipta/karya yang dapat dikembangkan melalui inovasi. Tercatat saat ini indonesia berada pada peringkat ke 87 dari 132 negara pada Global Indonesia Index (GII) 2021 Posisi Indonesia turun 2 peringkat dari tahun 2020 dan kalah dengan beberapa negara di Asia Tenggara.

Selain itu, kepemilikan HKI di Indonesia masih kecil dibandingkan dengan kepemilikan HKI yang didominasi asing. Hal ini berdampak pada kontribusi pendapatan negara atas pemanfaatan KI masih sangat rendah.

Pada tahun 2020, tercatat bahwa pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atas pelayanan KI hanya sebesar Rp789 miliar dan royalti KI sebesar Rp 4 miliar. Angka tersebut, diyakini output dan outcome-nya masih dapat ditingkatkan karena data tersebut hanya mencakup lima kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di masa mendatang akan dilakukan upaya sentralisasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Kekayaan Intelektual.

Hal yang sama pun diakui oleh Plt. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Kemenko Marves Rustam Efendi saat menyampaikan laporan pelaksanaan acara tersebut. “Kita belum memiliki ekosistem yang baik dalam mengelola kekayaan intelektual, belum terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari kreasi, proteksi, utilisasi, dan penegakan sebagai empat pilar atau siklus kebijakan dan strategi pengelolaan KI,” ujarnya.

Baca juga:  Peran dan Fungsi Ekosistem Mangrove sebagai Benteng Pesisir

Atas dasar tersebut, pemerintah menyadari bahwa perlu dilakukan langkah cepat dan strategis dalam upaya pembentukan ekosistem berbasis KI sehingga dapat menjadikan KI sebagai salah satu sektor penopang ekonomi bangsa pada 2045, untuk itu diadakanlah FGD ini. “Besar harapan agar FGD ini dapat merumuskan strategi nasional komersialisasi kekayaan intelektual Indonesia yang mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia,” sebut Rustam.

Dalam rakor tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Pelayanan HKI Universitas Islam Indonesia, Budi Agus Riswandi mengatakan bahwa tujuan FGD ini adalah upaya untuk mengumpulkan data serta bertukar informasi sebanyak-banyaknya supaya dapat dikumpulkan dan dapat menjadi bahan dalam penyusunan policy brief.  Lebih lanjut, FGD akan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana sebaiknya Indonesia membuat kebijakan dan strategi pengelolaan KI di Indonesia.

Selama FGD, para perwakilan K/L pun bertukar pengalaman dan saling memberikan masukannya. Berlangsung efektif, disampaikan bahwa diperlukan sistem pengelolaan KI yang baik, seperti dibuat pondasi database yang terintegrasi antar-K/L yang dapat memudahkan pelaku usaha.

Selain itu, KI tidak dapat lepas dari isu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. “Pembinaan menjadi salah satu upaya untuk mengawal pengelolaan hasil-hasil kreasi sumber daya manusia/pengelolaan KI secara nasional, termasuk terkait komersialisasi indikasi geografis dan perawatan ekosistemnya,” sebut Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Aris Darmansyah Edisaputra.

Mengakhiri FGD hari pertama, disimpulkan bahwa diperlukan tujuan yang jelas dalam merancang strategi nasional kormesialisasi KI. Menurut Direktur Budi,  perlu ada upaya peningkatan kesadaran mengenai KI yang bukan hanya tentang pendaftaran, tapi luas maknanya dan perlu dirancang strategi yang tepat agar dapat memberikan banyak manfaat. Ia pun mengungkapkan bahwa KI mungkin berperan sebagai pisau bermata dua, tetapi dengan disusunnya strategi dan kebijakan yang baik dan dirancang secara kolaboratif, maka dapat meminimalisasi dampak negatif yang mungkin muncul.

Baca juga:  Menko Luhut Rakor Langkah dan Kebijakan CSR untuk Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

Melihat dari segi komunikasi, Penasihat Khusus Menko Bidang Komunikasi Ezki Suyanto menyampaikan pendapatnya. “Sekarang ini masyarakat umum, terutama anak muda punya banyak kreasi, punya banyak usaha, makanya kalau kita mau edukasi soal KI jangan berat-berat,” ungkapnya. Menurutnya, informasi terkait KI dapat disampaikan dengan cara yang receh (mudah) supaya bisa ditangkap dengan baik.

Sebagai informasi, acara ini mengundang Sekretaris Kementerian Koordinator PMK; Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; Sekretaris Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Sekretaris Kementerian Kesehatan; Sekretaris Kementerian Kelautan dan Perikanan; Sekretaris Utama BRIN, Asosiasi Pengajar HKI, ARISE+ Indonesia, dan ISIP Project. Beberapa diantaranya yang hadir, antara lain perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informasi, perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga Zuraida, perwakilan Badan Otorita Pariwisata Borobudur, perwakilan Asosiasi Indikasi Geografis (AIG) Yogyakarta, perwakilan AIG Jawa Tengah, perwakilan AIG Sumatera Utara, Direktur Manajemen Kekayaan Intelektual dan Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri BRIN Ragil Yoga Edi, Ketua Harian Asosiasi Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual Djamal, Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, dan Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Indonesia.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel