Berita

Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Menko Luhut Adakan Rakor dengan Pemprov Sulawesi Tenggara

Dibaca: 58 Oleh Sabtu, 25 September 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 09 25 at 12.58.00
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-600/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2021

Marves, Jakarta – Dalam upaya membangun infrastruktur yang merata di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menggelar serangkaian Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Kali ini, pembahasan difokuskan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pada kesempatan yang digelar pada Jumat (24-07-2021) tersebut, Menko Luhut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake dan Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Yudi Prabangkara.

Rakor ini secara khusus membahas progres dan percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis dan juga hambatannya di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mencakup delapan isu penting, yaitu infrastruktur jalan, bendungan, jembatan, bandara, pemanfaatan Aspal Buton, food estate, industri perikanan, dan hilirisasi mineral.

Dari segi infrastruktur jalan, salah satu hal yang dibahas adalah pengembangan akses ke Kawasan Industri Konawe. Kawasan Industri Konawe telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Nomor 98 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020. “Pengembangan jalan akses ke Kawasan Industri Konawe menjadi sangat penting untuk mempercepat mobilitas barang dan jasa dari Kawasan Industri ke luar kawasan, di samping berperan dalam penurunan biaya logistik,” beber Menko Luhut. Sayangnya, jalan akses ini masih dinilai belum memadai karena masih banyak jalan yang rusak dan jarak tempuhnya jauh.

Kemudian, dibahas juga soal pengembangan Jalan Trans Pulau Muna dan Pulau Buton yang merupakan salah satu dari 18 Jalan Trans di Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T). Ruas jalan ini telah ditetapkan sebagai Major Project RPJMN 2020-2024 dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Dalam rapat, Menko Luhut ingin dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menetapkan ruas jalan yang akan dibangun sehingga dapat menghindari perbedaan pandangan dalam menginterpretasikan arahan pembangunan RPJMN 2020-2024.

Baca juga:  Menko Luhut Ajak Pemuda Dukung Pembangunan Sektor Maritim, Energi dan Wisata Bahari

Di dalam pembahasan proyek-proyek tersebut, Menko Luhut meminta aspal Buton (Asbuton) dimanfaatkan secara maksimal. “Asbuton boleh dibilang sebagai keunggulan absolut yang dianugerahkan untuk bumi Indonesia,” ujar Menko Luhut. Namun, penggunaannya masih kurang. Dalam rapat, Menko Luhut pun mengajak agar para pelaku industri untuk memanfaatkan Asbuton sebagai alternatif utama dalam pembangunan dan preservasi jalan di seluruh Indonesia, apalagi beberapa jenis produknya memiliki tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telah mencapai 80 persen. Untuk mendukung pemanfaatannya, Pemerintah Provinsi Sultra sangat berharap adanya pembangunan Pelabuhan Nambo untuk mengakomodasi stockpile distribusi Asbuton.

Selain itu, ada pula pembangunan jalan lingkar Kota Kendari. Jalan lingkar ini merupakan usulan Gubernur Sulawesi Tenggara dan sangat dibutuhkan untuk pengembangan wilayah di daerahnya. Jalan lingkar ini akan dibangun sepanjang 33,80 kilometer. Segmen 1 dan 2 sepanjang 25,74 Km dikerjakan Kementerian PUPR, segmen 1 sudah diperkeras dan segmen 2 dengan masa pelaksanaan 2021-2022 telah mencapai progress 28,8%. Sedangkan sisanya (segmen 3) akan dibangun oleh Pemerintah Kota Kendari.
.
Agenda yang kedua, yaitu mengenai pembangunan bendungan. Pemerintah membangun dua bendungan besar di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Ladongi dan Ameroro. Dua bendungan ini telah ditetapkan sebagai PSN. Bendungan Ladongi telah mencapai progress konstruksi 98 persen dari keseluruhan pekerjaannya. “Bendungan yang diharapkan dapat diresmikan Presiden RI pada akhir Oktober 2021 ini difungsikan untuk pengendalian banjir, penyediaan air baku (120 liter/detik) dan PLTA (1,3 MW),” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono. Sementara itu, Bendungan Ameroro yang difungsikan sebagai pengendali banjir dan penyedia air baku (511 liter/detik) diharapkan segera dilakukan percepatan pembangunannya. Selain itu, Menteri Basuki juga menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat skema pengendalian banjir di Teluk Kendari.

Baca juga:  Menko Luhut dan Menperin Luncurkan Kampanye Bangga Buatan Indonesia #SemuanyaAdaDiSini

Agenda selanjutnya adalah pembangunan jembatan. Jembatan yang dimaksud adalah jembatan penghubung Pulau Buton-Pulau Muna dan Pulau Sulawesi-Pulau Muna. “Khusus untuk Jembatan Pulau Muna-Pulau Buton, saya perlu tekankan untuk menjadi perhatian bersama, khususnya untuk peningkatan aksestabilitas, amenitas dan atraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata,” ungkap Menko Luhut. Jembatan tersebut sudah selesai proses feasilibity study dan sekarang dalam rangka penyelesaian desain. “Semoga Jembatan Pulau Mula-Pulau Buton sudah dapat berfungsi di tahun 2022,” ujar Gubernur Sultra Ali Mazi menjawab arahan Menko Luhut.

Pengembangan dan pembangunan Bandara Betoambari di Kota Bau-Bau dan Bandara Matahora di Kabupaten Wakatobi juga dibahas dalam rapat. Saat ini kedua bandara tersebut belum memenuhi standar untuk melayani penerbangan dalam mendukung 10 destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan kawasan pariwisata di sekitarnya.

Agenda keenam yang dibahas adalah tentang pengembangan Food Estate di Kabupaten Konawe Selatan. Food Estate ini mengintegrasikan padi sawah dengan ternak berbasis korporasi petani. “Saya berharap pelaksanaannya agar dilakukan secara padat karya, mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN), dan dikembangkan secara berkelanjutan,” harap Menko Luhut.

Terkait pengembangan industri perikanan, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi yang besar, baik untuk perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Untuk mendukung industri perikanan budidaya akan dikembangkan kawasan shrimp estate di Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Tengah dengan luasan sekitar 2.800 hektar. Sementara itu, perlu pula dibangun sentra kelautan dan perikanan terpadu sebagai pusat binis kelautan dan perikanan terpadu yang mengintegrasikan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran. “Semua akan dilakukan secara bertahap” ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam kesempatan yang sama.

Baca juga:  Kemenko Maritim Segera Tindaklanjuti Pertemuan dengan Investor Pasca Pertemuan SWFI

Terakhir, kebijakan hilirisasi mineral telah memberikan kesempatan pembangunan 20 smelter di beberapa kawasan tambang. Agar kesinambungan produksi dapat terjaga, diperlukan pula dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan, termasuk terkait ketersediaan listrik.

Membahas hal tersebut, Menko Luhut mengarahkan agar dapat dimanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) dalam pengembangannya. Lebih lanjut, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa terdapat potensi yang besar di Sulawesi Tenggara. “Sultra punya potensi 768 megawatt, tapi sekarang baru ada cadangan sebanyak 7,6 megawatt,” ungkapnya. Ia pun menjelaskan bahwa di sana bisa dikembangkan energi panas bumi, surya, bioenergi, dan angin. Pada paparan hilirisasi mineral ini, Menko Luhut juga menyampaikan perihal perlunya mengembangkan Balai Latihan Kerja untuk dapat mencetak sumberdaya manusia setempat yang berdaya saing dan dapat mendukung percepatan hilirisasi mineral.

Menutup rapat, Menko Luhut dan seluruh pihak yang hadir berharap semua program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Ia juga meminta dalam penyusunan RTRW dapat  mengikutkan mahasiswa dengan bimbingan dosen. “Supaya mereka bertanggung jawab karena merasa terlibat terhadap proyek di wilayahnya,” pesan Menko Luhut.

Pemerintah Provinsi Sultra pun mengaku sangat menanti kehadiran Menko Luhut agar mampu meningkatkan semangat bersama dan mulai memaksimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya di Sultra guna memberikan multiplier effect dan mewujudkan cita-cita Sultra sebagai salah

satu pilar utama masa depan Indonesia.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel