Berita DeputiFotoDeputi 4

Dorong Percepatan Perhutanan Sosial, Pemerintah Laksanakan Koordinasi Dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

Dibaca: 68 Oleh Minggu, 29 November 2020Tidak ada komentar
Dorong Percepatan Perhutanan Sosial, Pemerintah Laksanakan Koordinasi Dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Bandung, Program Perhutanan Sosial (PS) telah menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 terkait Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, program perhutanan sosial ini juga bertujuan untuk meningkatkan tutupan lahan, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Untuk dapat mempercepat strategi perkembangan Perhutanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sinergisitas dan Kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Program Perhutanan Sosial pada Kamis-Jumat (26-27 November 2020) serta tinjauan lapangan pada Sabtu (28-11-2020).

“36.7% dari masyarakat di Indonesia berada di kawasan hutan. Dengan program Perhutanan Sosial (PS), kita dapat melakukan pemerataan ekonomi serta dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, berdasarkan Rapat Terbatas pada 3 November 2020 mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial ditekankan perlunya percepatan implementasi program Perhutanan Sosial. Berdasarkan arahan Bapak Menko Marves bahwa program perhutanan sosial tidak hanya berhenti pada pemberian akses kelola, namun juga peningkatan kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Hal ini karena baru sekitar 8% KUPS yang telah berkategori gold dan platinum, sehingga diperlukan penguatan program pendampingan dengan para mitra strategis,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti.

Baca juga:  Menyadari Potensi Indonesia Melalui Pembangunan Berkelanjutan

Target Perhutanan Sosial di tahun 2024 adalah distribusi akses legal kawasan hutan sosial untuk dikelola pada masyarakat 12,7 juta Ha. Akses ini akan diberikan kepada 1.668.508 KK dengan jumlah 22.600 unit SK Perizinan dan akan didorong pembentukan KUPS sebanyak 45.200 unit. Maka dari itu diperlukan adanya percepatan dalam program Perhutanan Sosial yang akan dikerjakan bersama dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait bersama dengan Pemerintah Daerah.

“Rapat Koordinasi ini dilaksanakan untuk kita bersama-sama dapat mengidentifikasi strategi keberlanjutan dari program Perhutanan Sosial di tahun 2021 – 2024 mengintegrasikan penyusunan road map Perhutanan Sosial, dan juga mengoperasionalisasi peran Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi,” dilaporkan oleh Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sugeng Harmono.

Pada Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto. “Program perhutanan sosial adalah program pemberian akses kelola kepada masyarakat melalui 5 skema, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat,” jelasnya. Sampai dengan 31 Oktober 2020, pemerintah telah memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyakarat melalui program perhutanan sosial seluas 4,4 juta Ha dengan surat keputusan 6725 SK bagi kurang lebih 873.670 KK.

Hasil Ratas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, diusulkan di 8 (delapan) lokasi Perhutanan Sosial Percontohan oleh Menteri LHK. Lokasi Usulan Prioritasnya adalah KUPS Wono Lestari di Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur. “Perhutanan Sosial punya manfaat dari berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM, kemitraan industri, pariwisata dan energi di dalam satu kawasan. Kami di Lumajang sudah merintis terkait interkoneksi perhutanan sosial. Sehingga, terjadi pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat kawasan Wono Lestari,” disampaikan lansung oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

Baca juga:  Menko Luhut Menerima Kedatangan MenKP

Pencapaian pada target Perhutanan Sosial merupakan pekerjaan bersama yang melibatkan peran multisektor, bukan hanya di bidang kehutanan, melainkan seluruh sektor yang terkait pada lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, pariwisata, usaha masyarakat, perdangangan, dan juga sektor lainnya. Pemetaan program bagi K/L dalam mendukung perhutanan sosial dibagi ke dalam pengembangan kapasitas atau kelembagaan, pengembangan usaha atau bisnis, penguatan kewirausahaan, dan dukungan dari pemerintah daerah.

Untuk dapat merancang rencana aksi dan road map dari Perhutanan Sosial, pada rapat ini dihadirkan perwakilan dari KUPS Wono Lestari Lumajang, KUPS Wanagiri Buleleng, dan KUPS Mandalagiri Garut. Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Perum Perhutani, dan Pemerintah Daerah, baik secara langsung ataupun juga secara daring.

Dalam kegiatan ini, dilakukan juga tinjauan lapangan ke wilayah Bandung Selatan untuk melihat salah satu KUPS yang berkembang dengan level golden di sana. Produk utama KUPS tersebut ada pada kopi yang dikelola oleh Koperasi Produsen Mitra Perhutanan Sosial Lodra Mandiri. Koperasi kopi ini telah berhasil menghasilkan 1000 ton kopi per tahun. Hasil kopi ini selain dijual ke pasaran, juga dibuatkan kedai kopi milik masyarakat. Dimana penghasilan ini dipakai 40% untuk pengelola kedai, 30% untuk petani kopi, dan 30% untuk syariah. Telah ada MoU dengan negara Abu Dhabi untuk pengiriman produk kopi yang rencananya akan terealisasi tahun 2021.

Baca juga:  Menko Luhut Memberikan Keynote Speech Dalam Acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov DKI Jakarta Dan Jawa Barat Dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain kopi, usaha lain yang dikembangkan adalah peternakan kambing dan domba aduan serta pengembangan wisata edukasi dan bumi perkemahan di wilayah hutan lindung dan kawasan perkebunan kopi yang akan dikembangkan dari sektor pariwisata.

Kendala yg ada saat ini masih perlu akses transportasi, akses permodalan, dan belum tersentuh dana desa serta peran dari kementerian dan lembaga terkait serta pemda setempat.

“Setelah rapat koordinasi ini, akan dibentuk tim perumus untuk menyusun peta jalan dan rencana aksi Perhutanan Sosial agar percepatan program ini dapat segera dilaksanakan. Oleh karena itu, seluruh K/L terkait harus saling berkoordinasi terkait program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk percepatan Perhutanan Sosial ini,” tutup Deputi Nani.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel