Berita DeputiDeputi 2

Dorong Produk Indikasi Geografis Garam Amed Tak Beryodium, Pemerintah Rumuskan Regulasi Khusus

Dibaca: 192 Oleh Kamis, 18 November 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 11 18 at 18.27.13
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-740/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves – Bali, Pemanfaatan garam bersertifikasi Indikasi Geografis (IG) terus didorong oleh pemerintah. Salah satunya adalah jenis Garam Amed dari Provinsi Bali yang merupakan garam konsumsi.

Sehubungan dengan ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama kementerian atau lembaga terkait lainnya berupaya untuk membantu terkait perizinan bagi produksi Garam Amed. Pasalnya, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 69 Tahun 1994, garam konsumsi harus beryodium.

“Regulasi yang mengatur bagi produk Garam yang sudah ada Sertifikasi Indikasi Gegrafis (IG) seperti Garam Amed ini, sedang kita upayakan bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Kita akan upayakan untuk bisa ditampung dalam  Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang saat ini sedang disusun dan diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pemrakarsa,” ujar Asisten Deputi (Asdep) Hilirisasi Sumber Daya Maritim Amalyos Chan saat melakukan kunjungan di Koperasi Produsen Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali (18-11-2021).

Kebijakan khusus ini diusulkan mengingat  untuk pangsa pasar ekspor, produksi garam IG tanpa yodium atau tidak melalui proses iodisasi justru banyak diminati. Rasanya yang khas menjadi alasan lain mengapa produk IG Garam Amed ini diminati dan diminta oleh pangsa pasar ekspor.

Sementara itu, untuk pasar dalam negeri, produk garam IG tanpa yodium masih dalam kategori sedikit peminat, karena adanya perspektif isu kesehatan. Isu kesehatan ini berkaitan dengan adanya senyawa Kalium Iodida dalam proses iodisasi yang berguna untuk mencegah adanya GAKY. Walau begitu, selama ini alternatif pangan beryodium selain garam beryodium, sudah mulai bermunculan dan dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan yodium. Oleh karena itu, RPerpres terkait garam beryodium ini dapat didorong secara khusus untuk produk IG di sektor garam, yaitu Garam Amed Bali. Selain bagi IG Garam Amed Bali, RPerpres ini juga membantu MPIG lainnya dalam memproduksi garam tak beryodium seperti Garam Gunung Krayan di Kalimantan Utara dan Garam Kusamba di Bali.

Baca juga:  Bangka Belitung Kembangkan Potensi Wisata Lewat Festival

Melalui RPerpres terbaru ini, harapannya Garam Amed sebagai produk garam yang mempunyai sifat dan ciri yang sangat khas dan telah memperoleh sertifikasi IG, dapat diizinkan untuk beredar di masyarakat. Pada RPerpres dimaksud, dengan dibuat batasan-batasan khusus, kiranya garam dengan sertifikasi IG dapat diizinkan diedarkan tanpa proses iodisasi sebagai produk garam konsumsi.

Ketua MPIG Garam Amed Bali I Nengah Suanda menyatakan apresiasinya untuk pemerintah yang sudah berusaha melakukan fasilitasi produk IG Garam Amed Bali.

“Kami selalu mengikuti ketetapan yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu kami mengapresiasi perhatian dari pemerintah terkait produk IG ini,” ujar Suanda.

Lebih jauh, dia juga menyatakan bahwa selama ini produksi Garam Amed yang dilakukan oleh MPIG Amed Bali sudah melalui berbagai proses. Terbaru yang dilakukan oleh MPIG Garam Amed Bali yaitu, melakukan sertifikasi SNI dari Badan Standarisasi Nasional (BSN). Setelah melakukan sertifikasi SNI, maka akan dilanjutkan dengan sertifikasi izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Secara keseluruhan, proses sertifikasi, kemudian adanya proses RPerpres dilaksanakan secara paralel.

Baca juga:  Sinergikan Kajian Ilmiah, Kemenko Maritim Adakan Simposium: Ancient Lake Toba

Senada dengan Asdep Amalyos, mewakili Kementerian Perekonomian (Kemenko Ekon) Pujo Setio selaku Asdep Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, turut menyatakan bahwa produk IG Garam Amed Bali patut didukung. Nilai jual produk IG seperti Garam Amed ini menjadi tinggi dan mampu bersaing, karena adanya nilai kearifan lokal yang perlu selalu dijaga.

“Kekuatan dari produk IG ini, justru ada dalam cara atau budaya pengelolaan dari garam yang berada di daerah Karangasem ini. Dikelola secara natural dan tanpa proses iodisasi,” kata Asdep Pujo saat dimintai keterangannya.

Sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi teknis pada 17 November 2021 bersama kementerian atau lembaga terkait. Dalam proses diskusi, pihak BPOM menyatakan bahwa garam konsumsi memang perlu dilakukan proses iodisasi. Hal ini dilakukan, karena adanya isu keamanan dan kesehatan terkait gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY). Walau begitu, pihak BPOM bersama kementerian atau lembaga lainnya sudah bersepakat untuk mencoba menyelesaikan  RPerpres terkait produk IG Garam Amed Bali yang akan dibuatkan regulasi khusus tanpa perlu iodisasi.

Baca juga:  Suar Kemaritiman Edisi 4 September 2018

“Pada dasarnya memang garam konsumsi perlu untuk dilakukan Iodisasi, karena  alasan keamanan dan kesehatan terkait GAKY. Walau begitu, kami dari BPOM juga tetap mengikuti jalannya proses penyusunan RPerpres ini, agar nantinya bisa timbul kesepakatan bersama terkait produk garam konsumsi dari MPIG Garam Amed,” ujar Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM Cendekia Sri Murwani.

Dalam kesempatan rapat koordinasi tersebut pihak KKP, yaitu Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda menjelaskan bahwa RPerpres ini ditargetkan dapat selesai dan terealisasi pada Desember 2021. “Kita targetkan RPerpres ini sudah bisa selesai, kita dorong terus agar produk IG Garam Amed ini dapat bisa beredar di pasaran dan membantu perekonomian MPIG,” ujarnya.

Perhatian pemerintah terhadap UMKM tercermin dari didorongnya IG Garam Amed Bali dalam hal izin edarnya yang sedang disusun regulasinya melalui RPerpres bersama kementerian atau lembaga terkait. Ini dilakukan secara umum untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Selain itu, ini merupakan bentuk adanya pemenuhan dari target garam nasional yang ada dalam RPJMN 2020-2024 yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel