Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Dukung Efisiensi Penyusunan Kebijakan, Kemenko Maritim Sosialisasikan Penggunaan Aplikasi KARINA

RKAL

Maritim, Jakarta –Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen untuk mengatasi masalah regulasi yang panjang, berbelit, dan tidak efisien. Untuk itu, diperlukan sinergi pada penyusunan kebijakan dan regulasi dalam dokumen perencanaan di setiap kementerian atau lembaga.

Dalam menciptakan sinergi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi dalam dokumen perencanaan, Kemenko Maritim bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengadakan kegiatan Sosialisasi aplikasi KARINA (Kerangka Regulasi Nasional). Sosialisasi aplikasi KARINA tersebut diadakan bertepatan dengan rangkaian rapat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) 2018 di Morrissey Hotel Residence, Selasa (18/07)

Dalam rapat tersebut, Staf Ahli Bidang Kelembagaan BAPPENAS menjelaskan bahwa aplikasi KARINA merupakan jawaban atas penyusunan kebijakan yang ada. Selain itu, aplikasi KARINA juga dibuat agar kebijakan yang disusun sejalan dengan prioritas nasional dan program kementerian/ lembaga.

“Diciptakannya aplikasi KARINA adalah untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang berbelit, panjang, dan mahal,” ujarnya.

Adapun aplikasi KARINA sendiri merupakan sebuah sistem informasi berisi kebutuhan kerangka regulasi tahunan, baik itu yang mendukung prioritas nasional yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun rencana kerja Kementerian/ Lembaga (K/ L).

Aplikasi KARINA sendiri telah terintegrasi dengan sistem aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang dibuat untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan informasi kinerja. Pengintegrasian tersebut ditujukan agar proses penyusunan regulasi nasional dapat berjalan secara tertib, terarah, efisien, serta mendukung pencapaian prioritas nasional. Selain itu, aplikasi KARINA dibuat agar penggunanya dapat mengakses serta mengawasi penyusunan kerangka regulasi secara mudah.

“Aplikasi KARINA bersifat real-time, web accessible, serta menggunakan satu data terpusat,” ujar Staf Ahli Bidang Kelembagaan BAPPENAS.

Dalam aplikasi tersebut, staf kementerian/ lembaga dapat melakukan input data kebutuhan regulasi ke dalam aplikasi KARINA. Setelah itu, Kepala Biro Hukum dari kementerian/ lembaga melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas seluruh usulan kerangka regulasi. Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan dari kementerian/ lembaga dapat mengirimkan hasil penajaman kerangka regulasi yang telah diverifikasi dan bertanggung jawab atas seluruh usulan kegiatan K/ L dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja).

“Denga sifatnya yang real-time dan web accessible, pengguna aplikasi KARINA dapat melihat hasil rekapitulasi kerangka regulasi yang telah dilakukan penajaman. Selain itu, pengguna juga dapat mengunduh dokumen kesepakatan KR yang telah dilakukan penajaman yang selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan ke BAPPENAS,” pungkasnya.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Dukung Efisiensi Penyusunan Kebijakan, Kemenko Maritim Sosialisasikan Penggunaan Aplikasi KARINA