Berita Deputi

Dukung Peraturan Wilayah RZWP3K, Deputi SDA dan Jasa Adakan Rapat Koordinasi

Whatsapp Image 2019 05 21 At 22.00.00
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa mengadakan Rapat koordinasi Perizinan dan Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Pasca Terbitnya Peraturan Wilayah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZP3K) di Cengkarang, Jakarta (20-05-2019 s.d 21-05-2019).
“Sudah 2 tahun ini kita bekerja keras, kejar-kejaran supaya semua menjadi tertib” Ucap Deputi Agung membuka Rapat Koordinasi yang mengundang Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan Perikanan (DKP), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seluruh provinsi di Indonesia ini.
“Kita akan sering melakukan rapat koordinasi seperti ini, supaya masalahnya segera diselesaikan. Semua Kementerian/Lembaga terkait kita undang, karena kalau kita bicara satu masalah tapi penyelesaiannya butuh koordinasi semua, makanya semua kita undang” tambah Deputi Agung. Menurutnya, saat ini banyak tumpang tindih regulasi yang tidak saling terintegrasi terkait zonasi wilayah.
“Perizinan harus terpadu, ada imigrasi di Kementerian Hukum dan Ham, ada Karantina di Kementerian Kelatan dan Perikanan, karantina di Kementerian Pertanian juga, ada Kementerian Lingkungan Hidp, dibawahnya jugaada koordinasi dengan pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, ada dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), makanya itu yang bikin kita ruwet” Terang Deputi Agung menanggapi pentingnya pelaksanaan Rapat koordinasi. Deputi Agung juga menambahkan bahwa perizinan perlu dibuat terpadu dengan mengedepankan kepentingan nasional. Jika hal tersebut tidak dilakukan, Deputi Agung berpendapat kerugian terbesar akan dirasakan oleh masyarakat.
Pada akhir sambutannya, Deputi Agung mengingatkan bahwa Rapat koordinasi yag telah dilakukan agar diteruskan dengan tindak lanjut yang tepat, agar permasalahan yang sedang dibahas dapat dihasilkan penyelesainnya.

Percepatan Rancangan Perda RZWP3K
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Sahat M. Panggabean, mengharapkan pada Rapat Koordinasi tersebut akan dihasilkan masukan kepada duabelas provinsi yang belum menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RZWP3K. pada paparanya, diketahui keduabelas provinsi tersebut adalah Aceh yang saat ini masih berproses di DPRD, Provinsi Keplauan Riau yang masih melengkapi data reklamasi Batam, Provinsi Banten yang masih menunggu penyelesaian proyek perluasan Bandara Soekarna-Hatta, Bali yang masih terhambat pada reklamasi Teluk Benoa, Provinsi Papua yang masih melengkapi dokumen awal, Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur masih berproses di Provinsi, dan provinsi Bangka-Belitong yang masih terkait dengan wialyah tambang PT. Timah. Sementara empat povinsi lain, yaitu Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Papua Barat masih berproses di KKP.
Terkait Ranperda tersebut, Kepala Subdit Zonasi Daerah KKP, Krishna Samudera, mengatakan Gubernur Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang belum menyelesaikan, telah mengirim surat kepada Presiden untuk meminta bantuan penyelesaian di Teluk Benoa.
“Untuk Benoa, kita masih menunggu surat dari Presiden RI. Gubernur sudah kirim surat ke Presiden, saya kira kita harus menunggu” ucap Kasubdit Krishna.
Menanggapi hal tersebut, Asdep Sahat meminta kepada tiga kementerian yang ditugaskan pada surat balasan dari Presiden RI untuk saling berkoordinasi,
“Kita minta kepda Sekretariat Kabinet untuk menyurati ketiga Kementerian yaitu Kementerian ATR/BPN, KKP, KLHK, yang diminta Presiden untuk saling berkoordinasi untuk melakukan kajian terkait surat dari Gubernur Bali” ucap Asdep Sahat.
“tugas kita adalah bagaimana isu-isu ini bisa kita selesaikan dengan baik. Dengan pendekatan sustanibilitas untuk lingkungan” imbuh Asdep Sahat. Asdep Sahat juga mengatakan bahwa terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dirinya akan berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup.Menurutnya, meskipun KLHK bukan dibawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman, namun koordinasi tetap dapat dilakukan.
“Kalau RZWP3K ini tidak selesai, perizinan tidak akan jalan, tidak ada pembangunan” ungkap Asdep Sahat. Menurut Asdep Sahat, penyelesiaan RZWP3K ini telah ditunggu oleh Menko Bidang Kemaritiman,
“Menko (Bidang Kemaritiman) bilang, RZWP3K ini diminta untuk segera diselesaikan, karena sudah banyak investor yang mau masuk namun menjadi terhambat karena peruntukan ruangnya belum selesai. Jadinya sayang sekali” ujarnya.
Pada Rapat Koordinasi yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut, dihasilkan 5 poin rekomendasi, yang ditetakan dalam Berita Acara Rekomendasi Rapat Koordinasi Perizinan dan Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Pasca Terbitnya Perda RZWP3K. Berita acara tersebut ditandatangai oleh seluruh peserta Rapat Koordinasi.
Rapat Koordinasi kemudian ditutup oleh Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Okto Irianto. Asdep Okto mengharapkan para peserta Rapat koordinasi untuk bisa membuat regulasi yang terintegrasi sehingga tidak tunpang tindih. Menurutnya, pertemuan untuk menghasilkan keputusan bersama seperti Rapat Koordinasi ini agar bisa terus dilakukan.
“Intinya lebih ke pertemuan yang lebih teknis, dan itu bisa dilakukan terus menerus. Mungkin bisa dalam setiap bulan dengan mengajak beberapa pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga yang terkait, agar menghasilkan apa yang dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan kita. Kami (kemenko Bidang Kemaritiman) akan membantu. Tapi karena in sudah ranahnya pemerintah daerah, mungkin Kementerian Dalam Negeri bisa lebih berperan dalam hal ini” ucap Asdep Okto menutup Rapat Koordinasi.

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel