Berita DeputiDeputi 3

Dukung Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan, Pemerintah Bangun Jalur Kereta Api Makassar-Parepare

Dibaca: 35 Oleh Rabu, 13 Januari 2021Januari 28th, 2021Tidak ada komentar
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-14/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021

Marves – Jakarta, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rusli Rahim, diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur Konektivitas Antar Moda Balkis Kusumawati memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Jalur Kereta Api (KA) Makassar-Parepare pada Rabu (13-01-2021). “Acara yang digelar secara virtual ini membahas tentang perkembangan pembangunan KA Makassar-Parepare di bulan Januari 2021, mengingat proyek ini diharapkan dapat beroperasi mulai tahun 2021 dengan rute Palanro-Tanete Rilau dan Garongkong-Tonasa,” ujar Kepala Bidang Balkis.

Jalur KA Makassar-Parepare akan dibangun sejauh 142 kilometer dengan 16 unit stasiun. Terdapat dua jenis KA yang dioperasikan pada rute ini, yakni kereta api penumpang (perintis) dan kereta api barang. KA Penumpang akan menjadi pilihan moda transportasi bagi masyarakat yang juga mendukung pengembangan potensi wisata di daerah Rammang-Rammang dan Bantimurung. Kedua, KA Barang sebagai alternatif baru untuk menunjang angkutan logistik dan kawasan industri di sepanjang koridor jalur KA, serta mengintegrasikan dengan pelabuhan laut.

Baca juga:  Dengan Plastic Tar Road Kita Ingin Tunjukkan Pada Dunia Bahwa Kendala Sampah Plastik Sudah Tertangani

“Selama ini kami berkoordinasi secara intensif dengan BPN dan LMAN tentang pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare. Perkembangan di setiap wilayah ini berbeda-beda, termasuk di Segmen 3, karena masing-masingnya memiliki tantangan dan kendala tersendiri”, ujar Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur Jumardi. Ia melanjutkan, apabila ada permasalahan saat pembangunan pun harus diselesaikan secara persuasif dan tanpa paksaan, terlebih ketika menyangkut soal lahan.

Dalam rangka menghadapi pengadaan lahan, diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah. Strategi yang dimaksud mencakup memberi imbauan kepada pihak terkait untuk segera mencairkan uang ganti rugi (UGR) yang telah disalurkan kepada pengadilan, melaksanakan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, serta membantu Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dalam memenuhi kelengkapan dokumen identitas pihak yang berhak untuk persyaratan konsinyasi ke pengadilan.

Nantinya, pembangunan Segmen 3 meliputi wilayah Pangkep dan Maros, yakni sekitar 60 kilometer. Di Pangkep, progress konstruksinya sudah 67,74 persen, sedangkan di Maros 48,01%. Ditargetkan pada Agustus 2021, pembangunan jalur KA di Pangkep sudah selesai dan pembangunan jalur KA di Maros selesai pada November 2021. Setelah itu, akan dilakukan pengujian pada jalur KA Makassar-Parepare hingga akhirnya dapat digunakan oleh publik.

Baca juga:  Adakan FGD, Kemenko Marves Bersama Mitra Kementerian/Lembaga Terkait Rencanakan Bangun Lebih Banyak SPKLU di Indonesia

Selain itu, Segmen 1 dan 2 akan mulai dioperasikan pada bulan Mei. “Bulan April nanti akan ada satu ruas yang selesai pengujian. Oleh karena itu, kita perlu percepatan ketersediaan lahan di Segmen 3 karena anggarannya sudah ada dan pembangunan ruas selanjutnya dapat cepat terselesaikan,” ungkap Kepala Bidang Balkis.

Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare ini memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Hal ini didasari oleh beberapa faktor. Pertama, proyek ini mampu memberikan peningkatan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp2,51 triliun, dengan internal rate of return (IRR) sebesar 22,98% bagi perekonomian di Sulawesi Selatan. Kedua, proyek ini diperkirakan akan memberdayakan 6.164 tenaga kerja. Ketiga, dengan dibangunnya jalur kereta api Makassar-Parepare, maka waktu tempuh antarkedua kota dapat dipersingkat hingga dua kali lipat, dari 3 jam menjadi hanya 1,5 jam. Keempat, kereta api ini memiliki potensi angkutan yang besar, baik angkutan penumpang maupun barang. Penduduk Sulawesi Selatan meningkat 87% per tahun dan potensi angkutan barang berupa semen, klinker, dan bahan pangan sebanyak 60-70 juta ton. Kelima, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di sejumlah stasiun pun diharapkan dapat memperoleh dampak positif.

Baca juga:  Pemerintah Pusat dan Daerah Bersinergi Membangun Jaringan Gas

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Lembaga Manajemen Aset Negara, dan beberapa satuan kerja Kementerian Perhubungan. “Kami berharap pengoperasian kereta api Makassar-Parepare ini dapat terus berjalan dan dapat berkelanjutan, kalau bisa berkembang dari waktu ke waktu”, ujar Rahmad Wandi Putra, perwakilan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Kepala Bidang Balkis menambahkan, “KA Makassar-Parepare ini juga perlu disiapkan angkutan multimodanya”.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel