FotoBerita DeputiDeputi 3

Enggano Butuh Afirmasi, Kemenko Marves Dorong Percepatan Infrastruktur

Dibaca: 15 Oleh Selasa, 22 Desember 2020Tidak ada komentar
Enggano Butuh Afirmasi, Kemenko Marves Dorong Percepatan Infrastruktur
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rahman Hidayat mengungkapkan bahwa Pulau Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sangat membutuhkan pembangunan berbagai infrastruktur dasar. Pasalnya, pulau yang masuk ke dalam 111 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) ini minim infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan internet serta infrastruktur dasar lainnya yang dipandang sebagai penghambat kemajuan ekonomi serta kesejahteraan sosial masyarakat.

”Kami akan dorong percepatan pembangunan infrastrukturnya, terutama Jalan. Enggano masuk dalam Major Project yang dikawal Kemenko Marves,” ungkap Asdep Rahman di Jakarta, Selasa (22-12-2020).

Asdep Rahman menyatakan bahwa proyek prioritas strategis atau Major Project adalah penekanan kebijakan dan pendanaan dalam proyek prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa proyek prioritas yang bersifat lintas program prioritas, kegiatan prioritas dan/atau prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini menurutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. ”Pulau Enggano menjadi salah satu lokasi Major Project No. 30 yakni Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan,” sebutnya.

Dia mengungkapkan bahwa secara umum aksesibilitas dari dan menuju Pulau Enggano dapat ditempuh melalui perjalanan udara maupun perjalanan laut. Untuk jalur udara menggunakan maskapai penerbangan perintis yang hanya memiliki kapasitas 12 penumpang beroperasi dua kali seminggu dengan waktu tempuh 40 menit dari Bandara Udara Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu menuju Bandar Udara Enggano.

Baca juga:  Menko Kemaritiman RI Luhut B. Pandjaitan saat meresmikan Bukit Doa Fatimah

Sedangkan jalur laut menggunakan kapal perintis dan kapal ferry pengangkut barang/penumpang. Terdapat pelabuhan Penyeberangan Kahyapu yang berada di sisi Selatan Pulau Enggano yang melayani kapal ferry dan Pelabuhan Malakoni yang melayani kapal perintis.

”Namun saat ini pelabuhan Kahyapu eksisting dalam kondisi rusak dan tidak dapat disinggahi kapal ferry, sehingga untuk sementara menggunakan Pelabuhan Malakoni,” katanya.

Menilik data dari Biro Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu (2020), sambung Asdep Rahman, sejatinya Pulau Enggano memiliki ruas jalan utama yaitu ruas jalan Banjar Sari- Malakoni-Kahyapu yang menghubungkan dua Pelabuhan utama (Pelabuhan Malakoni dan Pelabuhan Kahyapu) di Pulau Enggano. Ruas jalan ini memiliki Panjang 32 Km berdasarkan SK Jalan tahun 2019 yang fungsi utama dari ruas jalan ini adalah akses untuk angkutan hasil perkebunan dan lalu lintas umum.

Adapun ruas jalan utamanya terbagi ke dalam empat sektor di antaranya sektor 1 dengan Panjang 10,4 Km; sektor 2 memiliki Panjang 8 Km; sektor 3 dengan Panjang 9,7 Km; dan sektor 4 dengan Panjang 3,9 Km.

Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves dalam kunjungannya ke Pulau Enggano mencoba menggali dan mendengarkan persoalan yang ada daerah ini khususnya terkait minimnya pembangunan dan ketersedian infrastruktur dasar. Asdep Rahman menerangkan pihaknya akan mengoordinasikan persoalan tersebut baik di internal Kemenko Marves maupun dengan kementerian lembaga (K/L) terkait agar dicarikan solusi.

Baca juga:  Kemenko Maritim Gelar Rakor Untuk Percepat Keputusan Rolling Stock LRT Jabodebek

”Kami akan dorong dan kawal program Major Project, yakni Jalan Trans Enggano ini. Terkait dengan jalan lingkar luar Enggano yang menyinggung hutan lindung, dibutuhkan informasi tertulis dari kecamatan Enggano, ini akan menjadi dasar kami untuk koordinasikan dengan KLHK,” sambungnya.

Guna nenindaklanjuti hal ini, Asdep Rahman mengakui bahwa Kemenko Marves membutuhkan mitra di daerah agar dapat memperoleh informasi secara detil dan akurat untuk menyampaikan permasalahan di daerah ini. Di samping itu juga perlu dipetakan untuk lahan di Enggano dan berapa besar anggaran yang dibutuhkan serta berapa lama pengerjaan jalan Trans Enggano tersebut.

”Sementara itu, akses infrastruktur digital perlu didukung dengan data sebaran penduduk desa termasuk dengan infrastruktur yang sudah ada di Enggano. Prinsipnya dalam pembangunan mengedepankan kebutuhan masyarakat Pulau Enggano,” urai Asdep Rahman menegaskan.

Asdep Rahman juga menyampaikan dibutuhkan afirmasi untuk percepatan pembangunan di Enggano, baik untuk pembangunan atau peningkatan kualitas SDM khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kini yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan jalan ruas utama utara-selatan Enggano, sebab penduduknya mencapai 4.600 jiwa.
”Sehingga prioritas pembangunan jalan di Enggano lebih ke pesisir timur pulau, sementara sisi Barat Pulau Enggano yang masih belum tersedia akses jalan dan berpotensi merambah hutan lindung, kami butuh informasi lebih detail dari TNI terkait area yang perlu dibuka untuk pengawasan PPKT yang sangat penting ini,” tandasnya.

Secara terpisah, Camat Enggano, Marlansius menyampaikan pembangunan infrastruktur di daerahnya membutuhkan perhatian dari pemerintah. Apalagi struktur jalan umum saat ini tidak layak dilewati kerena rusak, baik rusak ringan, sedang, hingga rusak berat. Ia pun mengusulkan konstruksi jalan utama baiknya berupa jalan beton karena karakteristik tanah lunak dan curah hujan tinggi untuk mengantisipasi kerusakan jalan.

Baca juga:  Ciptakan Industri Baru Produk Kelautan dan Perikanan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kemaritiman

Marlansius menambahkan terkait jaringan telekomunikasi di Kecamatan Enggano pihaknya sudah mengajukan layanan internet nirkabel ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada program Internet Bakti. Sebab di Enggano masih terdapat beberapa blank spot termasuk area bandara. ”Bangunan BTS di Enggano ada tiga termasuk Telkomsel dengan akses telekomunikasi terbatas. Sementara itu fasilitas kesehatan dan tenaga medis sangat kurang, hanya satu orang dokter dan beberapa bidan. Dari aspek ketenagalistrikan, Pulau Enggano memiliki aliran listrik PLN dari Tahun 2016 hanya beroperasi 14 jam per hari, kondisi mesin yang sudah tidak layak atau sering mati (PLTD),” papar Marlansius.

Sisi Pariwisata, kata Marlansius melanjutkan, Pulau Enggano diketahui kini telah masuk dalam Perpres Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sejak tahun 2015 dan dari sisi Pertahanan dan Keamanan sudah selayaknya diperhatikan mengingat Enggano sebagai PPKT.

Sedangkan Danramil Kecamatan Enggano, Mayor Abuhasan menambahkan bahwa rencana pembangunan jalan lingkar Enggano sangat dibutuhkan untuk aksesibilitas patroli kendaraan petugas keamanan. ”Bagian barat Enggano merupakan hutan lindung sehingga perlu koordinasi untuk pembukaan kawasan hutan lindung,” kata Mayor Abuhasan.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel