HeadlineBerita

Evaluasi Penegakan Hukum di Laut, Menko Luhut Minta Sinergitas Kementerian dan Lembaga

Dibaca: 53 Oleh Sabtu, 10 Juli 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 07 06 at 15.28.20 2
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-418/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VII/2021

Marves – Jakarta, Menindaklanjuti arahan Presiden RI mengenai permasalahan coast guard, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan memimpin evaluasi kemampuan patroli dan penegakan hukum di laut secara virtual pada hari Jumat (09-07-2021).

“Untuk menjalankan arahan Presiden itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kekuatan dan kemampuan dari masing-masing Lembaga yang mempunyai armada di laut,” sebut Menko Luhut.

Saat ini, Kemenko Marves sedang melakukan kajian untuk mengidentifikasi bentuk coast guard yang ideal dan sudah teridentifikasi 8 model coast guard di dunia. “Kemenko Marves juga mengembangkan konsep keamanan laut dengan membuat kerja sama antar K/L yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut dan kementerian yang memiliki kemampuan pengawasan jarak jauh,” tutur Menko Luhut. Kerja sama tersebut sudah disepakati melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut oleh Eselon 1 dari 8 K/L pada tanggal 13 Desember 2019. Sebagai informasi telah disusun 7 SOP tekait keamanan laut yang dalam waktu dekat akan di uji coba oleh K/L terkait.

Baca juga:  Kemenko Maritim Berupaya Meningkatkan Kebijakan Energi Nasional

Sebagai negara maritim terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber kekayaan laut terbarukan dan tidak terbarukan yang begitu melimpah. Namun, Indonesia juga memiliki permasalahan dalam bidang kelautan bersifat multi kompleks dikarenakan banyaknya sektor yang saling terkait antara satu dengan lainnya, serta sistem tata kelola dan keselamatan laut yang belum sempurna. Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono mengungkapkan bahwa illegal fishing masih marak terjadi, khususnya di daerah yang rawan seperti di Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Utara Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, dan Laut Arafura.

Berdasarkan hasil laporan KASAL, mengacu pada hasil Operasi Keamanan Laut (Opskamla), terdapat 79 pelanggaran yang berhasil ditangani di tahun 2021, sementara di tahun 2020 dilaporkan terdapat sejumlah 333 pelanggaran. Operasi ini turut dilakukan oleh Mabes TNI dengan menggunakan 132 KRI, 13 Pesud Fixwing, dan 5 Pesud Rotary Wing, sementara Operasi oleh TNI AL dilakukan dengan menggunakan 24 KRI, 3 Pesud Fixwing, 3 Pesud Rotary Wing, yang dilakukan di 17 sektor survei.

Baca juga:  Wujudkan Transparansi Data, Pemerintah Luncurkan Aplikasi Bersatu Lawan Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan telah mengajukan izin prakarsa dua buah RPP untuk meningkatkan patroli dan penegakan hukum di laut, yaitu RPP Badan Nasional Keamanan dan Keselamatan Laut dan Pantai (BNKKLP) dan RPP Tata Kelola Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Namun Presiden hanya menyetujui izin prakarsa terhadap RPP Tata Kelola Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Selanjutnya, Menko Mahfud juga menyarankan agar RUU Omnibus Law Keamanan Laut bisa didorong untuk masuk Prolegnas tahun 2022 dan meningkatkan sinergitas dan koordinasi patroli keamanan laut dengan leading sector Bakamla di masa damai.

“Itu tadi perintah Presiden dan harus dilaksanakan, kita sinergitas semuanya,” pungkas Menko Luhut.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel