BeritaFoto

Exit Meeting Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Target Tahun 2020 Nilai Terbaik

Oleh 03 Des 2019 Desember 4th, 2019 Tidak ada komentar
Exit Meeting Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Target Tahun 2020 Nilai AA
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim dan Investasi – Jakarta, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Agung Kuswandono membuka acara Exit Meeting Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Selasa (3-12-2019) di Kantor Marves.

Acara ini merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sesmenko Agung menyampaikan bahwa akan ada paparan terkait apa saja yang sudah dilaksanakan untuk RB dan SAKIP.

“Kemenko Marves dalam beberapa waktu dekat ini telah melakukan berbagai macam kegiatan, baik di bidang kelembagaan, organisasi, penguatan SDM, pengawasan, dan sistem akuntabilitas nanti akan disampaikan apa yang sudah dikerjakan dalam waktu 2-3 bulan belakangan ini dipimpin oleh kepala biro yang baru,” kata Sesmenko Agung.

Evaluasi SAKIP dan RB di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi saat ini sudah diupayakan berbasis elektronik. Oleh karena itu, proses evaluasi dapat dilakukan oleh tim evaluator dengan sistem e-RB. Sesmenko Agung berpesan untuk mempersiapkan diri terkait SAKIP ini yang berbasis elektronik.

Kepala Biro Hukum Budi Purwanto menyampaikan capaian dan program yang telah dilaksanakan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait implementasi RB dan SAKIP. Karo Budi menyampaikan bahwa telah dilaksanakan kegiatan, seperti manajamen perubahan yang berupa workshop kepemiminan dan sosialisasi RB oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X ke kantor Kemenko Marves. Kemudian, adanya penataan peraturan perundang-undangan, penguatan organisasi, dan tata laksana. Ada pula penguatan sistem manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, dan pengawasan. Ditambah dengan peningkatan kualitas pelayanan dan evaluasi AKIP.

“Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa dilakukan saran-saran yang disampaikan, sehingga semua kebutuhan Menko atau Deputi bisa kita implementasikan dilaksanakan melalui penataan organisasi,” ungkap Karo Budi.

Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Bambang Herunadi mewakili Kepala Biro Perencanaan dan Informasi menyampaikan terkait perkembangan implementasi SAKIT di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Tahun 2020 akan dilaksanakan rencana penguatan SAKIP melalui penataan organisasi dengan nomeklatur baru, penyusunan perjanjian kinerja menteri dan pejabat di bawahnya setelah DIPA ditetapkan, adanya pedoman akuntabilitas kinerja, dan rencana penambahan instrumen SAKIP,” kata Kabag Bambang.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PAN-RB sekaligus Penanggungjawab Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2019 Naptalina Sipayung menyampaikan potret saat ini rekomendasi implementasi RB dan SAKIP sekaligus di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam exit meeting kali ini. Hal-hal yang disampaikan tersebut antara lain terkait manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

“Reformasi birokrasi tidak ada suatu instansi pun yang langsung 100% baik, karena kami sangat menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi itu adalah proses perbaikan yang berkelanjutan. Apa saja yang sudah baik atau yang butuh perbaikan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik,” kata Asdep Naptalina.

Asdep Naptalina mengatakan bahwa RB memiliki tahapan hingga tahun 2025, sehingga diharapkan pada tahun 2025 Indonesia sudah mencapai pemerintahan yang kelas dunia (world class government). Selain itu, Asdep Naptalina sangat mengapresiasi semangat perubahan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait implementasi akuntabilitas kinerja.

“Setelah kami melakukan pendalaman
ada yang sudah baik dan ada yang perlu perbaikan. Kami sudah mendengar paparan dari Pak Sesmenko dan juga Kepala Biro hukum terkait sistem akuntabilitas kinerja yang sudah dilakukan. Kami sangat mengapresiasi semangat perubahan yang sudah didukung di Kemenko Maritim dan Investasi apalagi adanya perubahan-perubahan terkait dengan Kabinet Indonesia yang sekarang,” tambah Asdep Naptalina.

Sesmenko Agung dalam menutup sambutannya mengharapkan Kemenko Marves mendapatkan hasil evaluasi yang baik dari para evaluator Kementerian PAN-RB. “Implementasi SAKIP di Kemenko Marves sudah dilaksanakan sampai level eselon II. Jadi, semuanya sudah mengerjakan tugasnya masing-masing. Kami mengharapkan di exit meeting ini mendapatkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh tim evaluator dan perbaikan-perbaikan apa yang kita perlu perbaiki ke depan,” ungkap Sesmenko Agung.

Selain itu, Karo Budi juga mengatakan bahwa target Kemenko Marves di tahun 2020 untuk mendapatkan nilai implementasi RB dan SAKIP tertinggi, yaitu AA. “Semoga Tim evaluator bisa memberikan nilai yang terbaik dengan setelah apa yang kita sudah lakukan bersama. Kita tidak ingin yang nilai SAKIP kita B (lagi). Cita-cita kita untuk mendapatkan nilai AA untuk 2020. Mudah-mudahan diberikan kekompakan sehingga bisa meraih apa yang telah tugaskan kepada kami,” harap Karo Budi.

Biro Perencanaan dan Informasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel