Berita DeputiFoto

FGD Lintas Lembaga Demi Solusi Persoalan Cantrang

Fgd Lintas Lembaga Demi Solusi Persoalan Cantrang
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim-Jakarta, Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Koeswandono, mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Kajian Alat Tangkap Cantrang di Indonesia pada Selasa, 23 Juli 2019 di Jakarta.

“Pagi ini, rencana yang kita buat dua bulan yang lalu bisa kita laksanakan, yaitu mengadakan FGD khusus alat cantrang yang berlaku di Indonesia” ucap Deputi Agung membuka FGD.

Menurutnya, pembahasan mengenai alat tangkap cantrang telah dimulai sejak 2 – 3 tahun lalu, namun sayangnya belum ada penyelesaian yang dapat diterima. Oleh karena itu, menurut Deputi Agung, pada FGD ini diundang pula perwakilan dari FAO untuk memberikan pandangan kedua terkait permasalahan cantrang.

“Sebelumnya dikatakan, mendengarkan pandangan FAO adalah sebagai second opinion, namun menurut Saya, pandangan FAO ini nantinya adalah sebagai third opinion, karena sebelumnya kami juga telah mendengarkan pandangan masyarakat, para ahli, dan akademisi kelautan dan perikanan” tutur Deputi Agung.

Food and Agriculture Organization (FAO) telah memiliki buku technical guideline tentang cantrang sejak 1970. Artinya masalah cantrang ini, guidelinenya ini sudah diimplementasikan sejak 1970” ucap Penasehat Kehormatan Menteri Pariwisata, Indroyono Soesilo. Menurut Mantan Menko Maritim yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Perikanan dan Akuakultur FAO itu, kehadiran FAO pada FGD cantrang diharapkan dapat memberikan wawasan dan membantu mengimplementasikan buku pedoman penggunaan cantrang.

“Cantrang sebenarnya telah dioperasikan sejak tahun 1960, kemudian dilarang karena terjadi misinterpretasi. Pelarangan akibat adanya anggapan bahwa trawl sebagai cantrang yang sebenarnya adalah side boat net” papar Dekan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Ari Purbayanto. Pada paparannya tersebut, Prof.Ari menambahkan bahwa anggapan yang ada mengenai hasil tangkapan sampingan atau bycatch catrang bernilai ekenomi rendah, adalah hal yang salah.

“Hasil bycatch cantrang awalnya menjadi bahan dasar industri ikan surimi, saat ini setelah ada pelarangan, industri surimi, sebagai contoh yang ada di wilayah Jawa Timur, banyak yang tutup karena tidak adanya bahan baku” tambah Prof. Ari.
Menurutnya regulasi pelarangan cantrang merupakan langkah yang dapat diambil jika tidak ada opsi lain. Menurut Dekan IPB ini, masih ada opsi untuk mengatur penggunaan cantrang dibandingkan melakukan pelarangan.

“Penggunaan cantrang popular pada wilayah pantai utara Pulau Jawa. Setelah pelarangan penggunakan trawl, banyak (nelayan) yang beralih ke cantrang. Di situlah ada oknum nakal yang memodifikasi cantrang. Modifikasi itulah yang perlu dilarang” tambah Prof. Ari. Menurutnya, cantrang yang telah dimodifikasi menyimpang dari standar nasional. Oleh karena itu, cantrang modifikasi perlu dikategorikan berbeda dengan cantrang original.

“Tidak ada alat tangkap ikan yang tidak merusak. Semuanya tergantung bagaimana penggunaannya” tutur Prof. Ari menutup paparannya.

Terkait pelarangan cantrang, Pejabat Fungsional Pengelola Perikanan Tangkap Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Endroyono, mengatakan bahwa regulasi pelarangan cantrang dibuat berdasarkan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga dibuatlah peraturan yang mengatur secara teknis mengenai cantrang, yaitu Kepmen KP No.6 tahun 2010 tentang Alat Tangkap Ikan.

“FAO tidak dapat menginterfensi bagaimana pemerintah Indonesia meregulasi cantrang, kami hanya akan memberikan panduan pengambilan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Contoh pengambilan ikan yang bertanggung jawab adalah yang memberikan efek paling minimum terhadap lingkungan tempat pengambilan ikan, maupun tidak memberikan pengaruh buruk terhadap keberlanjutan jenis ikan yang ditangkap pada daerah tersebut” jelas Senior Fisheries Officer FAO, Simon Nicol.

Terkait panduan teknis cantrang, Simon mengusulkan bahwa dalam menyusun regulasi terkait cantrang, pemerintah harus mendasarkan aturannya berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan berasal dari sumber yang bertanggung jawab. Regulasi tersebut diharapkan pula telah menampung keingin pihak-pihak terkait sehingga meminimalkan konflik yang mungkin terjadi di masa depan.

“Semakin spesifik penjelasan atau pengkatagorisasian mengenai jenis cantrang yang digunakan maupun katrakteristik perairan, akan semakin jelas pula panduan teknis yang dapat disarankan FAO kepada Indonesia terkait penggunaan cantrang” imbuh Simon.

Pada FGD tersebut, Deputi Agung sempat mengamanatkan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah, para ahli dan akademisi adalah untuk mengedukasi. Deputi Agung mengajak setiap pihak untuk membantu membuat peraturan yang lebih jelas karena persoalan cantrang adalah kepentingan masyarakat, khususnya nelayan.

“Yang perlu kita lakukan sekarang adalah tidak menyamaratakan penggunaan cantrang di Indonesia karena karakteristik kelautan di negara kita kan berbeda-beda. Ada laut yang dangkal ada laut yang dalam. Tentu nanti penggunaan cantrang ini harus sesuai dengan tipe masing-masing daerah ini” ucap Deputi Agung. “Kita tidak bisa melarang mereka mereka untuk ke laut, tapi kita bisa mengatur agar bagaimana mereka menangkap ikan secara sustainable” pungkasnya.

Biro Perencanaan dan Informasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel