FotoBerita

Gelar Forum Group Discussion, Kemenko Marves Susun Rencana Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 2030 di Bidang Kelautan

Dibaca: 84 Oleh Selasa, 24 November 2020November 25th, 2020Tidak ada komentar
Gelar Forum Group Discussion, Kemenko Marves Susun Rencana Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 2030 di Bidang Kelautan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan telaah atas rencana kebijakan pembangunan dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan National Programme of Work dan Resource Requirement di Jakarta, Selasa (24-11-2020). Kegiatan ini dibuka dan pimpin langsung oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosio Antropologi Kemenko Marves Tukul Rameyo Adi.

Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Sosio Antropologi Kemenko Marves Rameyo mengatakan bahwa FGD ini merupakan bagian dari persiapan Indonesia untuk menyiapkan pool of expert atau kelompok pakar nasional yang akan terlibat pada UN World Ocean Assessment (WOA) putaran ketiga yakni 2020-2025. WOA sendiri merupkan salah satu agenda atau kegiatan yang melakukan pengkajian laut secara global atau dunia.

”WOA akan memasuki putaran ketiga, putaran pertama itu 2010-2015, putaran kedua 2015-2020, dan ketiga 2020-2025. Jadi setiap 5 tahun dunia di bawah PBB menyelenggarakan pengkajian tentang kondisi laut secara global, tujuannnya untuk mengetahui kondisi laut dan bagaimana laut ini bisa berkontribusi ke tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 atau Sustainable Development Goals (SDGs),” kata SAM Kemenko Marves Rameyo dalam FGD hari ini.

SAM Kemenko Marves Rameyo mengungkapkan Indonesia sebagai negara kepulauan tropis terbesar diharapakan banyak memberikan informasi dan pengetahuan tentang laut tropis. Sebab selama ini, pada gelaran WOA putaran pertama dan kedua negara-negara tropis termasuk Indonesia minim keikut sertaan dan lebih didominasi negara maju.

Di samping itu setidaknya ada tiga isu utama yang diharapkan dapat dibawa dan disampaikan Indonesia pada gelaran internasional tersebut, pertama tentang perikanan; kedua bencana-bencana laut; dan ketiga pengetahuan-pengetahuan tradisi atau kearifan lokal tentang pengelolalan laut. ”Itu banyak di kita, sehingga dengan tiga ini bisa memberikan pengetahuan ke dunia supaya laut berkontribusi ke pembangunan berkelanjutan,” ungkap Rameyo.

Baca juga:  Rencana Aksi Penataan Sungai Citarum Akan Dimulai Pada Pertengahan Januari Tahun Ini

Dia menjelaskan Kemenko Marves didaulat untuk mengoordinasikan segala persiapan Indonesia untuk menghadapi WOA putaran ketiga ini dan harus menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Adapun itu ialah susunan pool of expert Indonesia berisi para peneliti laut yang kemudian dituangkan dalam sebuah SK dan menyiapkan dokumen program kerja. Sebab jika dua hal itu tidak disiapkan, Indonesia akan sulit memberikan kajian kelautan di gelaran WOA putaran ketiga nanti.

”Dua hal inilah yang kita siapkan melalui FGD. Disambung pada Senin, kita sepakati pertama, program kerja apa yang kita ingin kaji di WOA putaran ketiga sebagai warna dari negara kepulauan di tropis. Ini banyak bahan dari Konsorsium Riset Samudera (KRS), ada dari tujuan dari pembangunan berkelanjutan, kita juga mengacu laporan hasil putaran sebelumnya, kita coba nanti membuat kerangka kerja terutama ruang lingkup yang dibagi menjadi beberapa isu penting nanti akan menjadi chapter-chapter di dalam laporan kajian,” teranganya.

”Itu yang kita sebut dengan programme of work, Indonesia akan mengusulkan program kerjanya, mencakup tiga hal penting tadi. Setelah itu dapat, setiap isu, setiap chapter siapa ahli yang harus terlibat. Tadi kita sudah sepakati akan melibatkan pertama adalah yang ada di lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan kalau memang dibutuhkan juga yang ada di lembaga non pemerintah seperti NGO dan banyak lainnya. Nanti coba kita identifikasi,” sambung SAM Rameyo.

Lebih lanjut SAM Kemenko Marves Rameyo menerangkan kerja tim kecil yang dibentuk dalam FGD ini akan menyampaikan hasil kajian kepada Deputi I atau Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves yang diharapkan akan membuat draft SK untuk pool of expert dan program kerja yang telah dirancang. Selain itu, yang menjadi perhatian lain ialah diperlukan fasilitas dalam bentuk sebuah lembaga yang menjadi eksekutor program-program WOA yang telah disusun dan lembaga itu dipandang lebih cocok diemban Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Baca juga:  Menko Luhut Site Visit Sekitar Nusa Dua Bali

”Karena BMKG yang sudah pernah beberapa kali terlibat di WOA. Intinya kita adalah tim kecil mengidentifikasi dan menyiapkan tiga hal tadi dan disampaikan ke D1 yang kemudian dilegalkan, bisa Pak Deputi, Sesmenko atau Menko Marves supaya secara formal ditunjuk. Jadi kalau ada permintaan dari PBB/UN, kalau ada pertemuan-pertemuan atau diskusi jadi kita sudah ada orangnya,” beber SAM Tukul Rameyo.

FGD ini sambungnya ialah pertemuan lanjutan yang selama ini telah digelar Deputi I Kemenko Marves dengan melibatkan sejumlah kementerian lembaga (K/L) terkait membahas persiapan Indonesia untuk WOA putaran ketiga tersebut. Kemenko Marves bersama K/L terkait rembuk dan membahas bagaimana posisi Indonesia yang kemudian menyiapkan segala bahan atau keperluan yang dibuthkan nantinya. ”Sampai saya kemudian mengusulkan ada tim kecil bekerja menyiakan bahan. Jadi intinya ini untuk menyiapakan bahan, data, informasi untuk mendukung SDGs di bidang kelautan dan kemaritiman,” lanjut dia.

Diungkapkan SAM Kemenko Marves Rameyo terdapat beberapa dampak sekaligus keuntungan bagi Indonesia jika berpartisipasi pada WOA putaran ketiga nanti, yaitu Indonesia akan menjadi tolok ukur atau benchmark, semakin dikenal, dan diperhitungan dunia internasional dalam hal pengkajian laut. Artinya secara sederhana Indonesia memiliki keuntungan politik atau diplomasi.

Baca juga:  Kemenko Marves Gelar Rakornas Lintas Kementerian dan Lembaga, Menko Luhut Ingatkan Tugas Negara Selesaikan Masalah

”Kedua, dari sisi nasional sendiri kita juga sedang memasuki ujung Rencana Pembangunan Jangka Panjang, pembangunan 20 tahun yang berhenti sampai 2024. Periode 2025-2045 kita perlu menyusun haluan lagi untuk pembangunan jangka panjang 20 tahun, ini butuh baseline juga, kita ingin sekalian saja bahwa selain untuk dunia juga untuk menyiapkan baseline atau pondasi untuk perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan yakni 2045, Indonesia emas. Di samping itu sebetulnya kegiatan-kegiatan ini juga bisa menjadi basis daripada pembanguan kelautan regional,” ujarnya.

Menurut SAM Rameyo, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pengetahuan dan data, terutama kepulauan tropis sudah sepatutnya menjadi pemimpin dalam urusan laut di kancah internasional. Sehingga dengan keikutsertaan Indonesia pada WOA nanti dapat memberikan informasi serta data yang bisa membantu menentukan arah kebijakan pembangunan global terutama di sektor kelautan.

”Kita yang menjadi leader karena negara kepulauan, 70 persen air. Kalau kita enggak memberikan rekomendasi ke dunia boleh jadi arah pembangunan global atau rekomendasi UN nanti bisa salah, enggak komplit, banyak hal-hal yang enggak jelas, rahasia sebenarnya ada di kita. Itulah kenapa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar sangat diharapkan berkontribusi bukan cuma kepentingan politik tapi secara keilmuan banyak informasi ada di kita. Jika kita enggak ikut bisa terabaikan, jadi kita itu kunci. Di bumi ini posisi kita kunci, informasi, pengetahuan, sumber daya, dan semuanya ada di kita, kita kunci,” pungkasnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel