FotoBerita DeputiDeputi 5

Gelar Rakor Penyusunan Strategi Nasional Komersialisasi Kekayaan Intelektual Indonesia, Kemenko Marves Minta Para Pihak Bersinergi dan Berkolaborasi

Dibaca: 80 Oleh Jumat, 22 Oktober 2021Oktober 27th, 2021Tidak ada komentar
BeritaDeputi 5

Gelar Rakor Penyusunan Strategi Nasional Komersialisasi Kekayaan Intelektual Indonesia, Kemenko Marves Minta Para Pihak Bersinergi dan Berkolaborasi

Dibaca: 0 Oleh Jumat, 22 Oktober 2021Oktober 27th, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 10 22 at 19.46.32
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-651/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2021

 

Marves, Yogyakarta— Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Kekayaan Intelektual, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Strategi Nasional Komersialisasi Kekayaan Intelektual Indonesia pada Kamis (21-10-2021). Rakor tersebut telah diadakan sejak Senin (19-10-2021) dan ini merupakan hari kedua penyelenggaraan acara dengan mengangkat dua pemantik Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) berbeda. Pada Pembukaan Rakor oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim yang lalu telah disampaikan bahwa strategi pengelolaan Kekayaan Intelektual (kreasi, perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi) akan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi bangsa.

“Kekayaan Intelektual (KI) akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Intinya, kita semua harus saling bersinergi dan berkolaborasi dalam implementasinya,” ungkap Plt. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Kemenko Marves Rustam Efendi dalam pengantarnya di hari kedua acara. Sebagai informasi, pelaksanaan hari ini merupakan lanjutan dari diskusi FGD hari pertama yang diadakan dalam rangka penyusunan strategi nasional komersialisasi KI. Lebih lanjut, Plt. Asdep Rustam berharap agar kesempatan FGD yang akan digelar selama tiga hari ini mampu merumuskan sebuah strategi nasional yang maju untuk mengelola HKI.

Acara pun dilanjutkan dengan FGD 2 dan 3 yang dimoderatori oleh Direktur Eksekutif Pusat Pelayanan HKI Universitas Islam Indonesia Budi Agus Riswandi.

Susun Bahan Masukan untuk Perancangan Strategi Perlindungan dan Penegakan Hukum HKI

Pada tahap FGD pertama hari Kamis (21-10-2021), Direktur Budi berharap dapat terjadi proses berbagi pengalaman, pemberian masukan, serta penyampaian tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam hal pelindungan dan penegakan hukum di bidang HKI. “Nantinya, apa yang dibahas dalam rakor ini akan menjadi bahan Kemenko Marves dalam mengolah dan merancang strategi nasional pada masa mendatang,” bebernya.

Kepala Divisi Diseminasi dan Promosi KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham) Juhara Pahala menceritakan soal kondisi di instansinya, terkait kebijakan/regulasi yang sudah disediakan oleh pemerintah terkait lisensi HKI. Ia menyebutkan bahwa animo masyarakat untuk melindungi kreativitas mereka semakin meningkat walaupun sedang dalam masa Pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan grafik permohonan pergerakannya signifikan. “Para pelaku SME (Usaha Kecil Menengah) mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya berdagang, tapi juga berbisnis. Mereka sudah mulai melihat ke depan dan ingin menjaga kepemilikan inovasinya,” sebutnya. Satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah pemberian fasilitas pengajuan media daring.

Baca juga:  TKI Legal Prosedural: Aman, Selamat, Sejahtera

Walaupun begitu, salah satu persoalan yang ditemukan di lapangan adalah tidak lengkapnya berkas administrasi yang diajukan untuk mendapat sertifikasi pelindungan. Sebagai solusi, DJKI Kemenkumham telah melakukan diseminasi informasi terkait proses pengajuan melalui media sosial, situs resmi, maupun diinformasikan kepada semua level pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para perlaku UMKM.

Mendukung pernyataan perwakilan DJKI terkait upayanya membagikan informasi terkait pelindungan dan penegakan HKI, disampaikan bahwa selama 6 tahun terakhir, tren penanganan kasus HKI selama 6 tahun terkait, baik terkait merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, paten, maupun yang lainnya cenderung menurun. “Jumlah kasus tertinggi ada pada tahun 2017, yaitu sebanyak 203 kasus,” ujar Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat III Bareskrim Polri Eka Mulyana. Selain itu, selama ini kasus HKI juga selalu diteliti dan diproses secara hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Saat ini, sudah ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur soal HKI, yaitu melalui Nomor 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegakan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring, dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran HKI. “Awal bulan Oktober ini juga sudah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara DJKI Kemenkumham, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Bareskrim Polri untuk lindungi HKI,” ujar perwakilan Bidang Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Bea Cukai Iqbal. Ini menjadi bentuk sinergisitas koordinasi, dan kolaborasi penanganan tindak pidana HKI sebagai amanat merek paten dan industri.

Seluruh pihak pun sepakat agar sosialisasi pelindungan HKI dapat ditingkatkan, terutama dengan maraknya penggunaan marketplace (lokapasar) dan media daring untuk berbisnis selama masa pandemi. Berbagai pihak pun akan dilibatkan dalam kerja sama ini. “Edukasi ini menjadi bagian yang strategis untuk mewujudkan pelaksanaan HKI yang efektif dan berdampak bagi perekonomian Indonesia yang maju. Oleh sebab itu, HKI bukan hanya urusan satu K/L, tapi pekerjaan kita bersama,” sebut Direktur Budi.

Baca juga:  Pemerintah Dukung Gastronosia Borobudur Sebagai Salah Satu Andalan Destinasi Super Prioritas Borobudur

Hal yang sama pun dialami oleh Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. “Masih banyak masyarakat yang belum paham tentang cara mematenkan merek mereka,” ujar pengurus AKHKI Olga K. Santoso. Beberapa cara edukasi dan sosialisi HKI yang dapat dilakukan, antara lain dengan mengadakan webinar, memberikan informasi perkembangan HKI kepada masyarakat, mengadakan pendampingan dan konsultasi gratis, dan sebagainya.

Selain pemberian edukasi untuk masyarakat dan pelaku usaha, hal yang sama juga dibutuhkan oleh pemangku kepentingan lainnya. Pada masa mendatang, diupayakan pembuatan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang nantinya dapat menjadi acuan sinergisitas tim nasional kelompok kerja HKI, yang didalamnya menjelaskan tentang strategi pengelolaan HKI. Perlu ditekankan bahwa untuk menjalankannya pun memerlukan komitmen bersama.

Lebih jauh, dalam sesi FGD ketiga dibahas pula topik mengenai strategi nasional untuk mengelola Kekayaan Intelektual. “Kita belum mampu secara optimal mengelola HKI, tetapi dengan adanya data yang tersedia sekarang, ini menyadarkan kembali kalau kita bersama-sama perlu menyusun strategi nasional,” sebut Plt. Asdep Rustam. Oleh karena itu, di sesi ketiga FGD ini diundanglah sejumlah kementerian/lembaga terkait yang berperan dalam mengelola HKI.

Melanjutkan pengantar Plt. Asdep Rustam, Direktur Budi menegaskan bahwa bagaimanapun, pengelolaan HKI ini diperlukan, mengingat ekosistem ekonomi kreatif mengatur tentang kreasi, proteksi/perlindungan, hingga komersialisasi/utilisasi. Pengelolaan KI diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pendapatan negara karena Indonesia kaya akan sumber daya maupun inovasi karya anak bangsa.

Pondasi penerapan dasar HKI adalah masyarakat harus sadar pentingnya HKI. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jawa Tengah Kementerian Komunikasi dan Informasi Zulkarnain mengungkapkan pendapatnya. “Sepertinya diperlukan manajemen pengelolaan sumber daya manusia dan HKI yang memanfaatkan teknologi,” ucapnya. Ini menjadi penting, terlebih di era yang serba digital saat ini.

Sepakat dengan pernyataan sebelumnya Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual II  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muhammad Fauzy memaparkan bahwa subsektor ekonomi kreatif yang memiliki peran terbesar adalah aplikasi. Apapun yang dilakukan dengan memanfaatkan ranah digital akan memudahkan karena ada jejaknya sehingga mungkin untuk dikembangkan di masa mendatang. Diperlukan pula pusat data HKI untuk penguatan pengelolaannya. “Mudah-mudahan nanti dapat dibuat teknologi yang sesuai kebutuhan Indonesia dan HKI, serta penyediaan sumber daya manusia yang dibekali oleh pengetahuan dan kompetensi,” ungkap Direktur Budi menanggapi. Ini dianggap dapat mendongkrak KI di Indonesia.

Baca juga:  Berupaya Perbaiki Perekonomian Pada Masa Pandemi, Pemerintah Tetap Bangun Infrastruktur Konektivitas

“Membicarakan tentang ekosistem ekraf terkait KI, kita jangan sampai melupakan soal komersialisasi KI Indonesia, selain aspek kreasi, proteksi, dan pemanfaatan,” ingat Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim Sugeng Santoso. Terlebih KI sudah tercantum dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sehingga menuntut kita untuk memperhatikan segala aspek ekosistem inovasi dan ekraf yang terkait KI.

Salah satu hal yang berperan dalam aspek komersialisasi mencakup pembiayaan KI. Mengenai hal ini, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan memberikan argumennya mengenai HKI sebagai agunan pembiayaan/kredit. “Pada dasarnya, HKI dapat dijadikan sebagai agunan, tetapi ada hal yang perlu diperhatikan mengingat infrastrukturnya belum terbangun,” ungkapnya. Secara prinsip memang tidak ada larangan untuk menjadikan HKI sebagai agunan dari kredit untuk pembiayaan, tetapi ada tiga masalah, yaitu terkait sistem penilaian atau valuasi HKI yang belum ada, HKI belum terikat secara sempurna, dan eksekusi yang memerlukan kepastian telah dibentuknya ekosistem pemasaran untuk mengatasi risiko gagal bayar. Menurutnya, rancangan Peraturan Pemerintah yang akan terbit bulan Oktober nanti perlu dicermati kembali.

Menutup acara hari kedua, Plt. Asdep Rustam berharap semua pihak dapat saling bekerja sama dan berkolaborasi utuk mewujudkan pengelolaan KI Indonesia.

Acara yang diadakan secara hybrid ini turut dihadiri oleh Penasihat Khusus Menko Bidang Komunikasi Ezki Tri Rezeki; perwakilan ISIP Project Johana Listyorini; Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual II  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muhammad Fauzy; perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rizki; perwakilan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Shalih Mangara Sitompul; perwakilan Kedeputian Polhukam Kementerian Sekretaris Kabinet Erick Mario dan Ary Maulana; perwakilan Sekretariat Kabinet Dessy D. dan Indira; Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia (AIGI) Jawa Tengah Sutarya; dan AIGI Jateng L. Toni Manik.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-651/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2021

 

Marves, Yogyakarta— Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Kekayaan Intelektual, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Strategi Nasional Komersialisasi Kekayaan Intelektual Indonesia pada Kamis (21-10-2021). Rakor tersebut telah diadakan sejak Senin (19-10-2021) dan ini merupakan hari kedua penyelenggaraan acara dengan mengangkat dua pemantik Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) berbeda. Pada Pembukaan Rakor oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim yang lalu telah disampaikan bahwa strategi pengelolaan Kekayaan Intelektual (kreasi, perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi) akan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi bangsa.

“Kekayaan Intelektual (KI) akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Intinya, kita semua harus saling bersinergi dan berkolaborasi dalam implementasinya,” ungkap Plt. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Kemenko Marves Rustam Efendi dalam pengantarnya di hari kedua acara. Sebagai informasi, pelaksanaan hari ini merupakan lanjutan dari diskusi FGD hari pertama yang diadakan dalam rangka penyusunan strategi nasional komersialisasi KI. Lebih lanjut, Plt. Asdep Rustam berharap agar kesempatan FGD yang akan digelar selama tiga hari ini mampu merumuskan sebuah strategi nasional yang maju untuk mengelola HKI.

Acara pun dilanjutkan dengan FGD 2 dan 3 yang dimoderatori oleh Direktur Eksekutif Pusat Pelayanan HKI Universitas Islam Indonesia Budi Agus Riswandi.

Susun Bahan Masukan untuk Perancangan Strategi Perlindungan dan Penegakan Hukum HKI

Pada tahap FGD pertama hari Kamis (21-10-2021), Direktur Budi berharap dapat terjadi proses berbagi pengalaman, pemberian masukan, serta penyampaian tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam hal pelindungan dan penegakan hukum di bidang HKI. “Nantinya, apa yang dibahas dalam rakor ini akan menjadi bahan Kemenko Marves dalam mengolah dan merancang strategi nasional pada masa mendatang,” bebernya.

Kepala Divisi Diseminasi dan Promosi KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham) Juhara Pahala menceritakan soal kondisi di instansinya, terkait kebijakan/regulasi yang sudah disediakan oleh pemerintah terkait lisensi HKI. Ia menyebutkan bahwa animo masyarakat untuk melindungi kreativitas mereka semakin meningkat walaupun sedang dalam masa Pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan grafik permohonan pergerakannya signifikan. “Para pelaku SME (Usaha Kecil Menengah) mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya berdagang, tapi juga berbisnis. Mereka sudah mulai melihat ke depan dan ingin menjaga kepemilikan inovasinya,” sebutnya. Satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah pemberian fasilitas pengajuan media daring.

Baca juga:  Pemerintah Dukung Gastronosia Borobudur Sebagai Salah Satu Andalan Destinasi Super Prioritas Borobudur

Walaupun begitu, salah satu persoalan yang ditemukan di lapangan adalah tidak lengkapnya berkas administrasi yang diajukan untuk mendapat sertifikasi pelindungan. Sebagai solusi, DJKI Kemenkumham telah melakukan diseminasi informasi terkait proses pengajuan melalui media sosial, situs resmi, maupun diinformasikan kepada semua level pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para perlaku UMKM.

Mendukung pernyataan perwakilan DJKI terkait upayanya membagikan informasi terkait pelindungan dan penegakan HKI, disampaikan bahwa selama 6 tahun terakhir, tren penanganan kasus HKI selama 6 tahun terkait, baik terkait merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, paten, maupun yang lainnya cenderung menurun. “Jumlah kasus tertinggi ada pada tahun 2017, yaitu sebanyak 203 kasus,” ujar Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat III Bareskrim Polri Eka Mulyana. Selain itu, selama ini kasus HKI juga selalu diteliti dan diproses secara hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Saat ini, sudah ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur soal HKI, yaitu melalui Nomor 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegakan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring, dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran HKI. “Awal bulan Oktober ini juga sudah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara DJKI Kemenkumham, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Bareskrim Polri untuk lindungi HKI,” ujar perwakilan Bidang Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Bea Cukai Iqbal. Ini menjadi bentuk sinergisitas koordinasi, dan kolaborasi penanganan tindak pidana HKI sebagai amanat merek paten dan industri.

Seluruh pihak pun sepakat agar sosialisasi pelindungan HKI dapat ditingkatkan, terutama dengan maraknya penggunaan marketplace (lokapasar) dan media daring untuk berbisnis selama masa pandemi. Berbagai pihak pun akan dilibatkan dalam kerja sama ini. “Edukasi ini menjadi bagian yang strategis untuk mewujudkan pelaksanaan HKI yang efektif dan berdampak bagi perekonomian Indonesia yang maju. Oleh sebab itu, HKI bukan hanya urusan satu K/L, tapi pekerjaan kita bersama,” sebut Direktur Budi.

Baca juga:  Menko Marves Luhut B. Pandjaitan Menghadiri Perluasan Pasar UMKM Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Secara Virtual

Hal yang sama pun dialami oleh Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. “Masih banyak masyarakat yang belum paham tentang cara mematenkan merek mereka,” ujar pengurus AKHKI Olga K. Santoso. Beberapa cara edukasi dan sosialisi HKI yang dapat dilakukan, antara lain dengan mengadakan webinar, memberikan informasi perkembangan HKI kepada masyarakat, mengadakan pendampingan dan konsultasi gratis, dan sebagainya.

Selain pemberian edukasi untuk masyarakat dan pelaku usaha, hal yang sama juga dibutuhkan oleh pemangku kepentingan lainnya. Pada masa mendatang, diupayakan pembuatan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang nantinya dapat menjadi acuan sinergisitas tim nasional kelompok kerja HKI, yang didalamnya menjelaskan tentang strategi pengelolaan HKI. Perlu ditekankan bahwa untuk menjalankannya pun memerlukan komitmen bersama.

Lebih jauh, dalam sesi FGD ketiga dibahas pula topik mengenai strategi nasional untuk mengelola Kekayaan Intelektual. “Kita belum mampu secara optimal mengelola HKI, tetapi dengan adanya data yang tersedia sekarang, ini menyadarkan kembali kalau kita bersama-sama perlu menyusun strategi nasional,” sebut Plt. Asdep Rustam. Oleh karena itu, di sesi ketiga FGD ini diundanglah sejumlah kementerian/lembaga terkait yang berperan dalam mengelola HKI.

Melanjutkan pengantar Plt. Asdep Rustam, Direktur Budi menegaskan bahwa bagaimanapun, pengelolaan HKI ini diperlukan, mengingat ekosistem ekonomi kreatif mengatur tentang kreasi, proteksi/perlindungan, hingga komersialisasi/utilisasi. Pengelolaan KI diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pendapatan negara karena Indonesia kaya akan sumber daya maupun inovasi karya anak bangsa.

Pondasi penerapan dasar HKI adalah masyarakat harus sadar pentingnya HKI. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jawa Tengah Kementerian Komunikasi dan Informasi Zulkarnain mengungkapkan pendapatnya. “Sepertinya diperlukan manajemen pengelolaan sumber daya manusia dan HKI yang memanfaatkan teknologi,” ucapnya. Ini menjadi penting, terlebih di era yang serba digital saat ini.

Sepakat dengan pernyataan sebelumnya Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual II  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muhammad Fauzy memaparkan bahwa subsektor ekonomi kreatif yang memiliki peran terbesar adalah aplikasi. Apapun yang dilakukan dengan memanfaatkan ranah digital akan memudahkan karena ada jejaknya sehingga mungkin untuk dikembangkan di masa mendatang. Diperlukan pula pusat data HKI untuk penguatan pengelolaannya. “Mudah-mudahan nanti dapat dibuat teknologi yang sesuai kebutuhan Indonesia dan HKI, serta penyediaan sumber daya manusia yang dibekali oleh pengetahuan dan kompetensi,” ungkap Direktur Budi menanggapi. Ini dianggap dapat mendongkrak KI di Indonesia.

Baca juga:  Menko Luhut Menghadiri Partangiangan dan Pesta Bona Taon Pandjaitan se-Jabodetabek 2019

“Membicarakan tentang ekosistem ekraf terkait KI, kita jangan sampai melupakan soal komersialisasi KI Indonesia, selain aspek kreasi, proteksi, dan pemanfaatan,” ingat Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim Sugeng Santoso. Terlebih KI sudah tercantum dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sehingga menuntut kita untuk memperhatikan segala aspek ekosistem inovasi dan ekraf yang terkait KI.

Salah satu hal yang berperan dalam aspek komersialisasi mencakup pembiayaan KI. Mengenai hal ini, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan memberikan argumennya mengenai HKI sebagai agunan pembiayaan/kredit. “Pada dasarnya, HKI dapat dijadikan sebagai agunan, tetapi ada hal yang perlu diperhatikan mengingat infrastrukturnya belum terbangun,” ungkapnya. Secara prinsip memang tidak ada larangan untuk menjadikan HKI sebagai agunan dari kredit untuk pembiayaan, tetapi ada tiga masalah, yaitu terkait sistem penilaian atau valuasi HKI yang belum ada, HKI belum terikat secara sempurna, dan eksekusi yang memerlukan kepastian telah dibentuknya ekosistem pemasaran untuk mengatasi risiko gagal bayar. Menurutnya, rancangan Peraturan Pemerintah yang akan terbit bulan Oktober nanti perlu dicermati kembali.

Menutup acara hari kedua, Plt. Asdep Rustam berharap semua pihak dapat saling bekerja sama dan berkolaborasi utuk mewujudkan pengelolaan KI Indonesia.

Acara yang diadakan secara hybrid ini turut dihadiri oleh Penasihat Khusus Menko Bidang Komunikasi Ezki Tri Rezeki; perwakilan ISIP Project Johana Listyorini; Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual II  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muhammad Fauzy; perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rizki; perwakilan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Shalih Mangara Sitompul; perwakilan Kedeputian Polhukam Kementerian Sekretaris Kabinet Erick Mario dan Ary Maulana; perwakilan Sekretariat Kabinet Dessy D. dan Indira; Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia (AIGI) Jawa Tengah Sutarya; dan AIGI Jateng L. Toni Manik.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel