Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Gelar Rapat Koordinasi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Bahas Capaian Kinerja 2020 dan Rencana Kerja 2021

Dibaca: 32 Oleh Selasa, 27 Oktober 2020Tidak ada komentar
Gelar Rapat Koordinasi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Bahas Capaian Kinerja 2020 dan Rencana Kerja 2021
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Yogyakarta, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Maritim 2020 di Yogyakarta, Selasa (27-10-2020). Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta, Akademisi dan Asosiasi Perikanan.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin mengatakan kegiatan dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan program prioritas nasional agar sesuai dengan arahan Presiden RI dan target RPJMN 2020-2024 serta untuk memastikan agar program tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Permenko No 02 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves.

“Tugas kami adalah mengkoordinasikan, mendorong penyelesaian masalah serta mengawal pelaksanaan program oleh K/L Teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Marves” kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri dalam sambutannya.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri menjelaskan ada dua spektrum kegiatan yang dikawal yakni RPJMN 2020-2024 dan NON RPJMN. Di dalam spektrum ini sudah jelas poin-poin apa saja yang dikerjakan dan harus dikawal sampai tuntas.

Pada RPJMN 2020-2024 misalnya ada Pengawalan IKU dan Target dalam Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional terkait, Pengawalan Major Project (Proyek Prioritas Strategis, yang terdiri atas beberapa Proyek Prioritas dari KL-KL yang terlibat), Pengawalan Kegiatan Prioritas Kelautan Perikanan dalam Pembangunan Kewilayahan, dan Pengawalan Output Kegiatan Prioritas.

“Sedangkan Non RPJMN seperti Direktif Presiden, arahan Menko maupun kegiatan lanjutan eksisting yang terseleksi,” ujarnya.

Deputi Safri menambahkan secara garis besar ada empat hal yang menjadi fokus yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, pertama menyangkut pengawalan indikator utama dan terget prioritas RPJMN 2020-2024; kedua pengawalan proyek prioritas strategis atau major project, ketiga pengawalan proyek prioritas pembangunan kewilayahan, dan pengawalan pencapaian output kegiatan prioritas nasional.

Adapun Non RPJMN Direktif Presiden yakni Program PEN yang mencakup Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Indonesia Coral Reefs Garden (ICRG), Peningkatan Daya Saing dan Garam; arahan Menko terdiri atas Pengelolaan Labuh Jangkar di Kepulauan Riau, Penataan Alur Kabel dan/Pipa Bawah Laut; dan Pengelolaan MA CITES.

Selain itu, sambung Deputi Safri yang perlu menjadi perhatian ialah terkait adanya RUU Cipta Kerja terutama sektor kelautan dan perikanan. Sebab dengan adanya Undang-undang ini tentu terdapat perubahan kebijakan atau regulasi sektor kelautan dan perikanan.

Pada Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Maritim 2020 ini, setiap perwakilan K/L memaparkan dan menjabarkan tupoksi kerja serta program yang diemban, serta apa saja yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 maupun Non RPJMN.

Baca juga:  Suar Kemaritiman 14 - 21 Januari 2019

BIRO KOMUNIKASI

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN  INVESTASI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel