FotoBerita DeputiDeputi 4

Gelar Webinar Pengelolaan Sampah di Kapal dan Pelabuhan, Kemenko Marves Tekankan Pentingnya Penanganan Sampah Laut Secara Terintegrasi

Dibaca: 31 Oleh Rabu, 27 Januari 2021Februari 24th, 2021Tidak ada komentar
Gelar Webinar Pengelolaan Sampah di Kapal dan Pelabuhan, Kemenko Marves Tekankan Pentingnya Penanganan Sampah Laut Secara Terintegrasi
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-38/HUM/ROKOM /SET.MARVES/I/2021

Marves – Jakarta, Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti mengatakan bahwa penanganan sampah laut perlu ditangani secara terintegrasi karena telah berdampak negatif pada sektor pariwisata, lingkungan, dan kesehatan manusia. Bahkan pada tahun 2019, KLHK menyampaikan jumlah timbunan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun.

“Dari jumlah itu, National Plastic Action Partnership (NPAP) mengestimasi jumlah sampah plastik sekitar 6,8 juta ton per tahun, sementara yang belum terkelola dengan baik sekitar 70 persen atau 4,2 juta ton dan yang berpotensi bocor ke laut, sungai, dan danau sekitar 0,62 juta ton,“ kata Deputi Nani dalam sambutannya pada Webinar Pengelolaan Sampah di Kapal & Pelabuhan secara virtual, di Jakarta, Rabu (27-01-2021).

Dalam webinar bertajuk “Mengatasi Sampah Laut yang Bersumber dari Kegiatan di Kapal & Pelabuhan Komersil”, Deputi Nani menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan sementara Tim Sekretariat Nasional Penangan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 sekitar 521.540 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 12.784 ton berasal dari aktivitas di laut atau sea-based leakage. Perhitungan ini sudah memasukan data kebocoran sampah dari aktivias di laut yang dihitung melalui pendekatan jumlah trip kapal penumpang dan kapal perikanan.

Dengan fakta tersebut, Kemenko Marves bersama NPAP dan didukung GIZ Indonesia sebagai pelaksana EU-German Project Rethinking Plastics: Circular Economy Solution to Marine Litter, mengadakan webinar ini. Tujuannya, untuk bertukar informasi dan berdialog mengenai kebijakan dan implementasinya antar pemangku kepentingan khususnya dari sektor transportasi laut.

Kebijakan untuk penanganan sampah plastik laut atau marine plastic litter sebenarnya telah ada. Pada akhir September 2018, presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Dalam Perpres ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Menteri LHK sebagai Ketua Harian serta anggota lainnya berasal dari 16 Kementerian/Lembaga teknis lainnya yang bekerja untuk mengatasi persoalan sampah di Indonesia.

Baca juga:  Sah! Perjanjian Kerja Sama Riset Implementasi River Clean Up Indonesia-Belanda ditandatangani

Menurut Deputi Nani, dalam dua tahun pelaksanaan Perpres tersebut, telah dilakukan penghitungan pengurangan sampah laut yang secara total sejak 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar 15 persen. “Kondisi ini harus terus dijaga untuk mencapai target penanganan sampah laut hingga 70 persen pada tahun 2025. Mudah-mudah kita bisa kembali normal dan berkegiatan karena pelibatan masyarakat sangat penting. Jadi upaya sudah ada,“ ujarnya.

Sebagai ketua tim, sambung Deputi Nani, Kemenko Marves bersama dengan berbagai pemangku kepentingan telah menyosialisasikan berbagai penanggulangan sampah plastik. Hal ini sekaligus menjaring masukan dan usulan berbagai pihak guna mengefektifkan langkah-langkah penanggulangan sampah di pesisir dan laut, khususnya yang bersumber dari sektor transportasi. Terlebih lagi Indonesia telah mengesahkan Konvensi Internasional MARPOL Annex V prevention of pollution by garbage from ships.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus H. Purnomo, mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan memang turut berkontribusi terhadap sampah plastik di lautan. Karena itu, Pemerintah Indonesia pun serius untuk menyelesaikan persoalan sampah yang di wilahnya termasuk di laut.

Khusus mengenai pencegahan pencemaran di area pelabuhan, lanjutnya, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang (UU) Pelayaran. “Pengoperasian pelabuhan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mencegah pencemaran yang berasal dari area pelabuhan,” tutur Dirjen Agus.

Selain itu, untuk mendukung UU Pelayaran ini, pada 2014 Kemenhub menerbitkan Permenhub nomor 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Lingkungan Maritim yang mengatur setiap pelabuhan harus menyediakan fasilitas penerimaan untuk mengumpulkan residu dan macam-macam limbah sampah.

Baca juga:  Kemenko Kemaritiman Dorong Percepatan Izin Kapal Ikan

Project Manager Foreign Policy Instruments at EU Delegation to Indonesia, Seth Van Doorn menuturkan bahwa sampah laut merupakan ancaman yang besar di dunia saat ini, karena sebagian besar sampah laut berasal dari daratan dan 20 persen dari aktivitas tranportasi laut/sektor perikanan atau aktivitas serupa lainnya.

“Walaupun sumber dari darat itu dominan, tapi mencegah sampah di laut bisa secara siginifikan mengurangi polusi yang kita hadapi saat ini,“ katanya. Menurut Seth saat ini sangat penting untuk semua pihak memperhatikan aktivitas yang terjadi di atas laut, terutama Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki
17.504 pulau.

Ia menyebutkan selama ini sudah ada beberapa inisiatif yang dilakukan Uni Eropa terkait penangan sampah yang berasal dari daratan dan laut. Namun inisiatif ini difokuskan pada sampah yang berasal dari laut dengan pendekatan holistik untuk mengatasi persoalan yang ada. Pada 2018, sambung Seth, Uni Eropa telah mengadopsi aturan untuk mengurangi dampak dari produk-produk plastik terhadap lingkungan hidup yang dikenal sebagai peraturan larangan penggunaan plastik sekali pakai.

“Tadi disebutkan pembicara sebelumnya, namun Indonesia saya lihat juga telah mengambil inisatif-inisiatif penting dalam penanganan sampah, seperti Perpres nomor 83, dan insiatif Kemenhub yang menargetkan 112 pelabuhan di Indonesia untuk memiliki fasilitas penerimaan sampah laut hingga 2045,” sebut dia.

Kemudian, menurut Kepala Divisi Lingkungan dan Polusi Laut, Organisasi Maritim Internasional (IMO) Loukas Kontogiannis di dalam konvensi internasional untuk pencegahan polusi dari kapal dan pelabuhan, salah satu instrumen yang perlu dilakukan ialah dengan memenuhi target IMO Marpol. Salah satu poin Marpol kelima itu adalah larangan membuang sampah ke laut yang berlaku bagi semua kapal, termasuk kapal perikanan baik berupa sampah plastik, peralatan penangkapan ikan, dan lainnya.

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Rapat Progress Program Kerja Kemenko Maritim

Kontogiannis mengungkapkan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu bisa mendapatkan keuntungan dari posisi yang dimiliki. Namun Indonesia juga dapat memperoleh kerugian dari sampah-sampah yang berasal dari kapal.

Sebagai penutup, Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Koordinator Bidang Kemenko Marves, Rofi Alhanif menyampaikan bahwa informasi dan pembelajaran dari para narasumber yang didapat dari webinar ini sangat penting dan perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan isu-isu secara lebih detail. “Untuk mendorong penanganan sampah plastik laut yang lebih baik dan terintegrasi sesuai dengan semangat dalam Perpres 83 Tahun 2018,” tandas Rofi.

Webinar yang diikuti dan disaksikan ratusan peserta secara virtual ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama tentang Pembelajaran dari Internasional dalam Pengelolaan Sampah di atas Kapal dan Pelabuhan dengan narasumber Policy Officer Directorate General for Mobility and Transport (MOVE), Maritime Safety European Commission-Brussel, Rikke Nielsen dan Expert on Addressing Project on Rethinking Plastics: Circular Economy Solution to Marine Litter, Jens-Peter Oehlenschlaeger.

Sesi kedua membahas Kebijakan dan Inisiatif Pengelolaan Sampah di atas Kapal dan Pelabuhan dalam rangka Penanggulangan Sampah Plastik di Laut. Para pembicaranya ialah Direktur Kepelabuhanan, Ditjen HUBLA Kemenhub, Subagiyo; Kepala Sub-Direktorat Rancang Bangun, Stabilitas, dan Garis Muat Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen HUBLA Kemenhub Muhammad Syaiful; Vice President bidang Anak Perusahaan dan Pengembangan Cabang, PT Pelindo Indonesia II, Tanjung Priok Usman Saroni; Sebagai penanggap, hadir juga Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pesisir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dida Migfar Ridha, perwakilan dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan Indonesian National Shipowners Association (INSA).

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel