BeritaFotoBerita DeputiDeputi 3

Genjot Peningkatkan Perekonomian Jawa Barat melalui Pembangunan Infrastruktur, Kemenko Marves Gelar FGD bersama Pemerintah Daerah, Akademisi, Komunitas, dan Media

Dibaca: 41 Oleh Kamis, 7 Oktober 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 10 07 at 20.21.52 4
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Siaran Pers
No.SP-631/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2021

Marves–Bandung, Dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Utama untuk Peningkatan Perekonomian Wilayah di Jawa Barat pada Kamis, 7 Oktober 2021 di Bandung, Jawa Barat.

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Djoko Hartoyo menyampaikan dalam pembukaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang diharapkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat.

Salah satunya adalah Tol Cisumdawu yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dari Bandung menuju Utara Jawa barat seperti Bandar Udara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Selanjutnya dapat membentuk pusat ekonomi baru sebagai penggerak utama pengembangan wilayah dan perekonomian lokal. Selain itu juga penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Cisumdawu akan meningkatkan perekonomian kawasan khususnya wilayah perlintasan seperti kabupaten Bandung, kabupaten Sumedang dan kabupaten Majalengka sehingga berpengaruh pada peningkatan ekonomi wilayah Jawa Barat. Partisipasi masyarakat lokal mempunyai peranan penting sebagai stakeholder untuk peningkatan perekonomian masyarakat,” kata Asdep Djoko.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari para narasumber. Pertama, pemaparan dari Ridwan Sutriadi dari Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB) mengenai Perkotaan dan Tantangan Peningkatan Perekonomian Wilayah Jawa Barat.

Ridwan menyampaikan permasalahan umum perkotaan dikelompokan ke dalam enam kelompok, terkaitan dengan identitas dan kekahasan kota, tata kelola dan pembiayaan, fisik dan infrastruktur, ketimpangan dan ekonomi, sosial dan demografis, serta lingkungan dan perubahan iklim.

“Menanggapi permasalahan perkotaan terkait peluang pertumbuhan ekonomi, perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu identitas dan kekhasan kota, tata kelola dan pembiayaan, fisik dan infrastruktur, ketimpangan dan ekonomi, sosial dan demografis, serta lingkungan dan perubahan iklim,” Lanjut Ridwan.

Baca juga:  Perbaiki Tata Kelola Pelindungan Pelaut Dan ABK Indonesia: Kemenko Marves Desak Segera Finalisasi RAN-PPAKP

Dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber kedua, yaitu Bagdja Muljarijadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran mengenai Dampak Pembangunan Infrastruktur Bagi Perkembangan Perekonomian. Ia menyampaikan manfaat pembangunan infrastruktur bagi perekonomian daerah yakni menciptakan kondisi yang diperlukan untuk fungsi proses produksi yang tidak terputus. Infrastruktur tidak semata-mata bisa meningkatkan produksi, akan tetapi juga terjadinya penurunan kemungkinan kerugian yang dapat dicegah oleh investasi tersebut.

“Sesuai dengan Perpres No. 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, maka beberapa fokus pembangunan ekonomi, sosial dan kelembagaan di bawah ini perlu segera dipertimbangkan, yaitu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas antar daerah, peningkatan daya saing ekonomi daerah, peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK, dan reformasi birokrasi/kelembagaan,” ungkap Bagdja.

Pemaparan selanjutnya adalah Optimalisasi Potensi dan Kelembagaan Lokal untuk Pengembangan Ekonomi Kawasan oleh Rudi Safrudin Darwis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjajaran. Pengembangan ekonomi lokal (PEL) dipandang akomodatif terhadap pendekatan pembangunan top-down maupun bottom-up. Perpaduan pembangunan wilayah dengan pengembangan ekonomi kawasan bersinergi dalam mengoptimalkan sumberdaya lokal. PEL perlu diwujudkan dalam kemitraan, disebut KPEL (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal), yakni potensi sumberdaya daerah, kontribusi swasta/masyarakat, mengurangi dominasi sektor.

“Hal mendasar yang perlu dilakukan dalam sinergi kebijakan: penyusunan langkah strategi (road map strategy), fasilitasi, partisipasi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Agar sinergi kebijakan berjalan secara efektif dan efisien, implementasinya berdasarkan pada prinsip demokrasi daerah setempat (locally democratic principle),” papar Rudi.

Hadir melalui zoom meeting, Dwi Indra Purnomo dari Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian, Universitas Padjajaran yang juga merupakan Deputy Director Indonesia Creative Cities Network (ICCN). Ia menyampaikan terkait aktivasi ekosistem inklusif dalam upaya peningkatan perekonomian wilayah di Jawa Barat. Ia memaparkan bagaimana caranya mengaktivasi komunitas anak muda kemudian dipasangkan dengan warga lokal dan mengaktivasi atau monetisasi produk-produk lokal. Pada era pandemi ini masuk ke era digital di mana seringkali melakukan proses proses aktivasi ke masyarakat baik luring ataupun daring. Kemudian berdampak bagi proses diseminasi struktur inovatif dan masyarakat diharapkan memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam membuat gerakan-gerakan yang mandiri.

Baca juga:  Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Arief Havas Oegroseno Menjadi Pembicara ASEAN Inter-Parliamentary Assembly

“Hadirnya gerakan-gerakan komunitas ini menjadi menarik karena komunitas seringkali adalah pihak yang dilibatkan dan saya senang sekali ketika Kemenko Marves hari ini mengundang banyak kawan-kawan penggerak di komunitas dan itu adalah salah satu sinyal yang sangat menggembirakan mudah-mudahan bisa dikonkretkan dengan bagaimana kita mengawal program pengembangan kapasitas dan kapabilitas kawan-kawan muda juga masyarakat. Ini adalah salah satu bukti bahwa kami melakukan proses-proses yang mandiri kemudian juga berkolaborasi dengan pembentukan Bagaimana kita bisa menciptakan model-model jenis wirausaha kreatif di desa-desa yang kemudian bisa dikaitkan dengan perkotaan atau wilayah lain. Melalui proses aktivasi ini anak-anak muda akan didorong untuk merajut ekosistem. Akhirnya menularkan dan membangun ekosistem yang aktif di sana sehingga bisa bergerak ekonomi oleh karena itu juga kami juga sering mengadakan berbagai proses perluasan akademik,” ungkap Dwi.

Narasumber terakhir yaitu Ida Widianingsih dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjajaran membahas mengenai Pengembangan Model Pengembangan Perekonomian Wilayah yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkelanjutan. Ia menggarisbawahi bahwa Perpres Nomor 87 Tahun 2021 ini perlu dikawal pelaksanaannya oleh berbagai pihak.

“Ini adalah blessing kepada Jawa Barat bahwa setelah sekian lama dikawal akhirnya disetujui. Ini kan peraturan baru jadi butuh waktu untuk mensosialisasikannya kepada semua aktor. Nah, beberapa program sudah banyak tetapi yang saya lihat perlu menjadi konsen kita adalah program-program pembangunan infrastruktur ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi jawa barat dapat diantisipasi dampak-dampak sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Ini perlu kita sharing model-model yang paling tepat. Salah satu dampak pembangunan infrastruktur adalah alih fungsi lahan dan bisa menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaannya dan dipaksa untuk pindah kepada profesi lain yang tidak dikuasai,” kata Ida.

Baca juga:  Sail Indonesia

Kegiatan diskusi kelompok terpumpun ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu tatap muka dan juga melalui zoom meeting yang dihadiri para akademisi dan pemerintah daerah. Diharapkan melalui diskusi ini mendapatkan informasi detail terkait faktor-faktor pendukung ekonomi di Kawasan perlintasan jalan tol cisumdawu seperti sarana dan prasarana/infrastruktur, potensi ekonomi kawasan dan pariwisata.

“Saya berharap dapat diidentifikasi data peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan kawasan Cirebon-Subang-Majalengka (Rebana) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ditambah klasifikasi kegiatan dan produk perekonomian di kawasan perlintasan jalan tol atau exit tol yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tak lupa identifikasi pemakai/pengguna jalan/jalur tol yang dapat memacu atau berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan jalan tol,” tambah Asdep Djoko.

Kepala Biro Hukum menyampaikan bahwa Perpres Nomor 87 Tahun 2021 ini merupakan Perpres yang cukup strategis karena memberikan percepatan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya di kawasan Rebana dan Jabar bagian selatan. Ia mengingatkan untuk selalu mengantisipasi dan mengawal berbagai dampak yang mungkin muncul dari pembangunan infrastruktur ini.

“Dengan penuh semangat pertemuan ini tidak akan berhenti karena begitu pembangunan infrastuktir dipercepat kita harus mengawal. Hal ini karena Kemenko Marves memiliki tugas untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan terhadap program-program strategis yang saat ini berjalan. Kami menyelesaikan semua bottle-necking yang terjadi karena kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak sosial, ekonomi, dan lainnya,” ungkap Karo Budi.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel