Berita DeputiFotoDeputi 3

Guna Melakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kota Bogor, Kemenko Marves Tinjau Lokasi Usulan

Dibaca: 34 Oleh Kamis, 14 Januari 2021Januari 28th, 2021Tidak ada komentar
Guna Melakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kota Bogor, Kemenko Marves Tinjau Lokasi Usulan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-17/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021


Marves – Bogor,
Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Djoko Hartoyo memimpin peninjauan titik-titik usulan pembangunan infrastruktur Kota Bogor pada Kamis (14-01-2021). “Sebelum dilakukan kunjungan ini, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti usulan percepatan pembangunan infrastruktur Kota Bogor hasil pertemuan Walikota Bogor dengan Presiden Joko Widodo, termasuk penyelenggaraan rapat yang baru dilakukan pada tanggal 18 Desember 2020 oleh Kantor Staf Presiden (KSP),” ungkap Asdep Djoko.

Munculnya usulan ini diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo yang menanyakan tentang perkembangan yang dapat dilakukan untuk Kota Bogor. Menjawab pertanyaan tersebut, Walikota Bogor membuat Surat Walikota Bogor Nomor 910/388-PUPR perihal Permohonan Realisasi Janji Presiden tanggal 30 Januari 2019 yang menyampaikan bahwa terdapat beberapa proyek yang diusulkan untuk menerima percepatan pembangunan infrastruktur. Percepatan tersebut diantaranya penataan pasar dan sekitar Pasar Bogor, pembangunan dan pembebasan lahan untuk underpass K. S. Tubung, penataan Gor Pajajaran, pelebaran Jembatan Otista, pembangunan dan pembebasan lahan jalan underpass Kebon Pedes-Pemuda, pembangunan flyover Jalan M. A. Salmun, pembangunan flyover Jembatan Merah, pembebasan lahan dan pembangunan Bogor Inner Ring Road, dan pembangunan underpass Baranangsiang.

Dari usulan yang disampaikan dalam Surat Walikota Bogor, terdapat beberapa prioritas yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah pusat, yaitu pembangunan _underpass_ di sejumlah titik untuk mengurai kemacetan di dalam kota, juga penataan pasar dan sekitar Pasar Bogor. “Di sini terdapat dua hal yang dapat diperbaiki. Pertama, terkait dimensi politik. Kami mengusulkan agar Istana Presiden menyatu dengan pusat kota, caranya dengan dibangun pedestrian di sekitarnya, yang juga dapat menjadi solusi kemacetan. Kedua, Bogor berperan sebagai etalase Indonesia sehingga perlu diakselerasi. Pembangunan infrastruktur yang diutamakan adalah pendirian flyover dan penggantian jembatan di Jalan M. A. Salmun, pembangunan underpass Kebon Pedes-Pemuda, pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR), pelebaran jembatan Jalan Otto Iskandardinata (Otista), serta penataan pasar dan sekitar Pasar Bogor,” ujar Walikota Bogor Bima Arya.

Baca juga:  Tingkatkan Keselamatan Maritim di Wilayah Konservasi, Pemerintah Gelar FGD Bahas Rencana Penetapan Wilayah Perairan Sangat Sensitif dan Wilayah Laut Yang Dilindungi

Di Jalan M. A. Salmun akan dibuat flyover dan penggantian jembatan. Jalan ini merupakan akses masyarakat untuk menuju ke Stasiun Bogor dan ke Pasar Bogor, akibatnya pergerakan kendaraan di wilayah ini tinggi. Ditambah lagi, terdapat kios-kios pasar di sepanjang jalan yang memperparah kemacetan jalan sehingga flyover di wilayah ini menjadi sebuah urgensi. Selain itu, jembatan yang terdapat di jalan ini, yang dibangun di atas jalur Sungai Cisadane Empang atau Sungai Cipakancilan, juga perlu dibangun ulang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1920 pada masa kolonial Belanda, kemudian mengalami pelebaran pada tahun 1982.

Pembangunan underpass pun menjadi penting, mengingat terdapat beragam moda transportasi di kota Bogor, mulai dari transportasi publik hingga transportasi pribadi. Di Kota Bogor, kereta beroperasi setiap satu menit hingga sepuluh menit sekali. “Target penumpang kereta api per hari saja mencapai satu juta orang. Ibaratnya, frekuensi kereta sering dan lalu-lalang kendaraan banyak,” ungkap Asdep Djoko.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor Chusnul Rozaqi pun menambahkan, “Sebenarnya hal ini juga sudah masuk di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.” Selain itu, angkot yang berasal dari kabupaten sekitar Bogor pun turut meningkatkan jumlah kendaraan di Kota Bogor, yang juga memberi dampak pada kemacetan.

Baca juga:  Menko Luhut tiba di Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Sumbawa

Selain di dua lokasi tersebut, pemerintah mengusulkan untuk melakukan pembebasan lahan dan pembangunan di Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR). Jembatan Otista juga diusulkan untuk memperoleh perluasan jalan, yakni dengan membangun ulang jembatan dan menambahkan empat lajur. Nantinya di sebelah kiri jalan juga akan dibangun trem Kota Bogor dengan rute Kebun Raya Bogor-Malamangsiang-Sawojajar-Sudirman. Dekat dengan Jembatan Otista, terdapat pusat perekonomian Bogor. Di Pasar Bogor ini akan didirikan wilayah park and ride. Diharapkan dengan begitu tata kota dapat menjadi lebih rapi dan bersih. Di titik ini, masyarakat dapat memarkirkan kendaraannya di gedung yang disediakan, kemudian melalui underpass yang mengarahkan langsung ke Kebun Raya Bogor. Penataan juga diusulkan untuk diaplikasikan di GOR Pajajaran agar dapat digunakan secara lebih optimal.

Walikota Bima melanjutkan, “Dari rencana pembangunan ini, satu hal yang menjadi tantangan adalah akselerasi perencanaan yang sudah siap dan akselerasi untuk pendanaan yang lain, baik melalui program Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun penyertaan modal.” Mendukung pernyataan Walikota Bima, Asdep Djoko menyatakan bahwa hal ini menjadi penting karena perlu dirancang alokasi dana yang efisien untuk pembangunan infrastruktur. Selain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mekanisme pembiayaan infrastruktur dalam dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Selain itu, dokumen kelengkapan di lokasi pengusulan pembangunan infrastruktur juga harus disiapkan, seperti Feasibility Study (FS), Detail Engineering Study (DED), izin lingkungan, dan dokumen pendukung lainnya,” ujar Asdep Djoko.

Baca juga:  Kemenko Marves Upayakan Percepatan Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung Guna Mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Lokasi-lokasi yang diusulkan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan infrastruktur Kota Bogor yang sudah diimplementasikan sebelumnya, yang didukung oleh Kementerian PUPR. Dua pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan jalur pedestrian Istana Bogor-Kebun Raya Bogor dan pembangunan flyover Jalan R. E. Martadinata.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel