ArtikelPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Guna Tingkatkan Implementasi RB, Kemenko Maritim Mengadakan Sosialiasi Kebijakan Pelaksanaan RB dan Pembangunan ZI

Oleh 09 Mei 2019 Mei 16th, 2019 Tidak ada komentar
Whatsapp Image 2019 05 10 At 8.23.49 Am
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim–Jakarta, Dalam rangka peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kantor kemaritiman, Kamis (9/5). Sosialisasi ini mengundang narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) diwakili oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan RB Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan, Ronald A. Annas.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agus Purwoto menyampaikan bahwa pada bulan April 2019, Kemenko Maritim telah melakukan benchmarking dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berhasil melaksanakan RB dengan baik sehingga mendapatkan nilai tertinggi yaitu AA. Melalui benchmarking tersebut, bisa menjadi motivasi untuk Kemenko Maritim untuk meraih nilai RB yang semakin baik ke depan.

“Mari kita sadari untuk saling melengkapi. Salah satunya bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan, diasesemen k
Kemenpanrb menjadi tolok ukur. Jadi jangan kemudian kita menganggap itu penghambat yang ada pada kita,” kata Agus.

Kepala Biro Perencanaan, Suparman juga menjelaskan pada tahun 2019, Kemenko Bidang Kemaritiman berupaya untuk mencapai tunjangan kinerja di tingkat 80% dan juga di sistem penilaian tunjangan kinerja sudah bisa berganti yang semula atas dasar absensi pegawai menjadi berbasis capaian kinerja pegawai.

“Kemenko Bidang Kemaritiman telah melakukan beberapa inovasi dalam mendukung PMPRB di antaranya penilaian kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) melalui balance scorecard per 3 (tiga) bulan dan penilaian pelaksanaan RB melalui aplikasi yang akan diluncurkan yaitu aplikasi E-RB,” kata Suparman.

Ia juga menambahkan bahwa perubahan pola penilaian RB di Tahun 2019 semula penilaian RB di level Kementerian menjadi penilaian RB sampai per unit di eselon 1. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ajum Muhtar menambahkan dengan adanya perubahan pola penilaian RB di tahun 2019, maka dibutuhkan operator yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) per unit.

Sebagai narasumber, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan RB Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan KemenPANRB, Ronald A. Annas menjelaskan capaian RB Kemenko Bidang Kemaritiman yaitu Tahun 2017 sebesar 62,82% dan Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 65,95%. Jadi, tentu saja perlu adanya peningkatan nilai RB melalui perubahan pola penilaian per eselon I melalui aplikasi PMPRB 2.5 yang menggantikan PMPRB 2.0 yang sudah ada.

“Terdapat 3 sasaran RB yaitu Pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, Pemerintah yang efektif dan efisien dan Pelayanan publik yang baik dan berkualitas,” kata Ronald.

Sekretaris Kemenko Maritim, Agus Purwoto juga menyampaikan harapannya dari bimbingan teknis yang diadakan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan nilai RB Kemenko Bidang Kemaritiman.

“Saya mohon ini nantinya dari bimtek ini untuk dipahami betul seperti apa tuntutan yang harus kita ikuti. Kita berharap meskipun ini menjelang akhir kabinet, kita bisa meletakkan satu titik yang nantinya bisa menjadi ¬†milestone untuk tahapan berikutnya,” tutup Agus.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan RB Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan KemenPANRB, Ronald A. Annas serta bimbingan teknis aplikasi PMPRB 2.5 yang dipandu oleh Kasubbid Analisis Perumusan Kebijakan Pengawasan KemenPANRB, Arif Tri H kepada Tim Kelompok Kerja RB unit eselon I dari Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman dan masing-masing Deputi di Kemenko Bidang Kemaritiman.

Biro Informasi dan Hukum
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel