FotoBerita DeputiDeputi 2

Hadapi Era Ekonomi Biru, Pelestarian Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan di Sektor Kelautan dan Perikanan Menjadi Prioritas

Dibaca: 22 Oleh Kamis, 25 Maret 2021Maret 27th, 2021Tidak ada komentar
Hadapi Era Ekonomi Biru, Pelestarian Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan di Sektor Kelautan dan Perikanan Menjadi Prioritas
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-192/HUM/ROKOM /SET.MARVES/III/2021

Marves – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Bank Dunia mengeluarkan laporan Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia (25-03-2021). Laporan yang dikepalai oleh Bank Dunia menjelaskan mengenai bagaimana ekonomi laut yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, lingkungan laut yang sehat, dan perekonomian nasional yang berkembang.

Pada dasarnya laporan ini memberikan masukan mengenai kebijakan dan rekomendasi investasi mengenai reformasi ekonomi biru di Indonesia. Pertama, yaitu menerapkan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional Republik Indonesia (WPPNRI) dan memperkuat area taman laut yang terus berkembang. Kemudian rekomendasi lainnya adalah mengenai perluasan moratorium alih fungsi hutan primer hingga meliputi seluruh ekosistem mangrove yang dapat mencegah kerusakan mangrove, serta mendukung sasaran restorasi mangrove yang ada saat ini. Pengurangan sampah plastik di laut juga masuk dalam laporan ini dengan menetapkan persyaratan minimum kandungan bahan daur ulang di dalam produk-produk tertentu dan memperluas larangan penggunaan produk-produk plastik yang dapat digantikan. Pengunjung destinasi wisata pesisir dan laut yang perlu diatur arusnya juga dibahas. Terakhir adalah rekomendasi untuk tetap melanjutkan upaya untuk meningkatkan data dan penghitungan jasa ekosistem, seperti potensi karbon yang tersimpan, habitat bagi keanekaragaman hayati, dan perlindungan dari badai.

Baca juga:  Menko Luhut menerima Tim Mayora di Kantor Maritim

Mewakili Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan sebagai pembicara kunci, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin menyampaikan bahwa rekomendasi yang dilaporkan dalam laporan tersebut sudah mulai dikerjakan oleh pemerintah Indonesia.

“Pemerintah Indonesia sudah mulai memperhatikan hal-hal yang mendukung adanya ekonomi biru, dimana laut menjadi sumber kesejahteraan yang utama bagi masyarakat Indonesia. Program pemerintah seperti Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi salah satu cara untuk mendukung ekonomi biru di Indonesia, dimana pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pesisir menjadi hal yang diutamakan dan berkesinambungan,” ujar Deputi Safri dalam pemaparannya mewakili Menko Luhut.

PEN memberikan bantuan kepada usaha kecil, menengah, dan informal. Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan dana sekitar Rp 579 Triliun untuk program PEN dan sekitar Rp 894,35 miliar untuk stimulus kelautan dan perikanan. Stimulus ini memberikan dukungan untuk  bibit ikan, pakan ikan, dan utilitas serta Partisipatif Pengelolaan Irigasi Kolam atau PITAP. Selain itu PEN juga digunakan untuk merestorasi 74,3 hektar terumbu karang di 1.606 hektar wilayah laut Bali yang melibatkan 10.171 orang. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2021 di 3 (tiga) Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) dan 6 (enam) kawasan Destinasi Wisata Bahari dan Konservasi Laut (Destinasi Wisata Bahari dan Konservasi Laut). Untuk mangrove, Indonesia akan melakukan penanaman kembali mangrove secara besar-besaran, dan restorasi seluas 600.000 hektar selama empat tahun hingga tahun 2024.

Baca juga:  Indonesia Akan Masukkan Blue Carbon Sebagai Andalan Dalam Skenario Pengurangan Emisi di Konferensi Iklim PBB

Program lainnya yang akan mulai dicanangkan sebagai bagian dari terciptanya ekonomi biru untuk menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan, yaitu Program Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang dan Mangrove LAUTRA (Laut Sejahtera). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan terumbu karang dan ekosistem mangrove serta kawasan konservasi, dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan, serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi; untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Proyek ini direncanakan akan dilaksanakan di 157 Kabupaten / Kota di 24 Provinsi, 12 Kawasan Konservasi, dan 3 Kawasan Pengelolaan Perikanan (714, 715, 718).

“Usaha menjaga laut dan lingkungan kita, sekaligus menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan yang berbasis ekonomi biru, semakin dekat melalui langkah-langkah yang kita lakukan.” pungkas Deputi Safri.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Pelaksana Bank Dunia untuk Kebijakan dan Kemitraan Pembangunan Mari Elka Pangestu dan Satu Kahkonen sebagai Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste yang menyambut baik adanya laporan ini dan melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang terus memperjuangkan adanya perubahan ekosistem ekonomi, menjadi ekonomi biru.

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Rakor 4 Menteri di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman

“Bank Dunia terus mendukung negara-negara dalam upaya menuju ekonomi biru, salah satunya melalui berbagai portfolio Bank Dunia di sektor ekonomi biru yang saat ini mencapai sekitar $5.6 miliar dolar AS. Dengan adanya ekonomi biru, negara-negara, termasuk Indonesia, dapat mencapai tiga manfaat, yaitu laut yang sehat, masyarakat pesisir yang tangguh, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Direktur Pelaksana Bank Dunia untuk Kebijakan dan Kemitraan Pembangunan Mari Pangestu.

“Dengan garis pantai yang panjang, keanekaragaman terumbu karang yang kaya, dan pemandangan laut yang menakjubkan, laut berperan penting dalam mendukung perekonomian dan mata pencaharian masyarakat Indonesia. Bank Dunia mendukung upaya pemerintah Indonesia menuju ekonomi biru melalui analisis, dukungan teknis, dan investasi,”  ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen.

Penerapan Ekonomi Biru membutuhkan keterlibatan multisektor dengan arah dan platform yang jelas untuk Lautan Berkelanjutan. Untuk itu, kami terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya untuk lebih meningkatkan implementasi ekonomi kelautan Indonesia yang berkelanjutan.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel