FotoBerita DeputiDeputi 4

Hadapi Tantangan Perubahan Iklim, Tiap Sektor Berkolaborasi Demi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Dibaca: 45 Oleh Jumat, 9 Juli 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 07 09 at 20.49.02
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-417/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VII/2021

Marves – Jakarta, Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan kepulauan yang terhampar luas. Dimana sektor kemaritiman menjadi bagian penting bagi masyarakat, begitu pula berbagai unsur yang terlibat di dalamnya. Perubahan iklim dalam konteks pengelolaan pesisir menjadi salah satu dampak yang terjadi akibat aktivitas manusia, sehingga berbagai aktivitas mitigasi dan adaptasi harus terus dikawal. Dalam rangka tersebut, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkolaborasi dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) – Institut Pertanian Bogor (IPB) mengadakan Webinar Penguatan Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim Dalam Konteks Ketahanan Pesisir pada Jumat, (09-07-2021).

“Kita perlu mengumpulkan kembali kekuatan bersama agar isu pesisir laut secara resmi diperhitungkan dalam isu perubahan iklim,” buka Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Dr.Nani Hendiarti. Deputi Nani merasa aksi nyata harus sangat dikuatkan terkait isu perubahan iklim khususnya dalam konteks ketahanan pesisir. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dituntut untuk meningkatkan adaptasi terkait ketahanan hidupnya. Ini merupakan isu bersama yang tidak hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga negara-negara lain yang memiliki kesamaan geografis.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat Bersama Dengan Kepala BKPM

Isu ini telah menjadi prioritas nasional, dimana telah menjadi bagian dari RPJMN 2020-2024. “Kita harus memperkuat tataran implementasi dari regulasi yang ada,” tambah Deputi Nani. “Kami memohon masukan dari seluruh pakar yang ada disini agar bersama-sama kita terus gali solusi bagi masyarakat pesisir,” imbuhnya. Dibutuhkan penguatan aspek coastal resilience (ketahanan pesisir) demi menangani dampak ini khususnya dalam sosial-ekonomi masyarakat.

“Dalam konteks perubahan iklim, kita harus menguatkan upaya pencegahan dan menyesuaikan perubahan,” tegas Deputi Nani. Memperkuat kebijakan, membuat konsepsi yang melibatkan faktor geografis, sosial, ekonomi, budaya, serta kearifan lokal wilayah pesisir dan masyarakatnya, serta menerapkan perbaikan sumber daya pesisir (SDA) dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tujuan dari diselenggarakannya webinar ini. “pendekatan kita harus bersifat pentahelix demi menciptakan aksi yang berkelanjutan,” lanjut Deputi Nani.

Dalam webinar ini, Kemenko Marves dan IPB turut mengundang berbagai pakar dalam bidangnya sebagai narasumber dan penanggap. Hadir dalam Webinar Dr. Yonvitner dari IPB, Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA dari IPB, dan Dr. Dedi S. Adhuri dari LIPI selaku narasumber. Turut hadir pula Muhammad Yusuf, S. Hut, M. Si selaku Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. P4K), Ditjen. PRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Ir. Arif Wibowo, M.Sc selaku Kasubdit Identifikasi dan Analisis Kerentanan, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK sebagai penanggap. Tiap-tiap pengisi acara memaparkan materi yang mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan.

Baca juga:  Kunjungan Kerja Menko Luhut ke Dermaga Porsea, SMKN 3 Balige, Dermaga Balige, Toilet Wisata Desa Lintong

“Ekosistem pesisir dan laut berkontribusi besar dalam aspek kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat pesisir,” ungkap Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA dalam diskusinya. Berbagai kerusakan seperti kerusakan mangrove, terumbu karang, mengakibatkan krisis iklim yang mengkhawatirkan. Perlu adanya pendekatan pola pesisir terintegrasi yang berbasis solusi, mengingat budaya masyarakat yang beragam dan menciptakan sistematika yang efektif sebagai salah satu masukan yang direkomendasikan. Dibutuhkan kerjasama antar sektor dalam menangani perihal ini. Tidak hanya upaya adaptasi, tetapi perlu juga mengembangkan rencana mitigasi ekosistem dalam menghadapi krisis iklim dan tekanan yang semakin meningkat dalam pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir.

Diskusi dalam webinar berlangsung menarik dan interaktif. Dapat disimpulkan bahwa tiap aspek baik dari iklim, sosial budaya, ekosistem, dan aspek lainnya harus diperhitungkan dengan matang sebagai bagian dari indikator dalam peningkatan ketahanan pesisir. Perlu pengembangan lebih dalam mengenai metodologi untuk dapat mengukur resiliensi dan indikator-indikator yang bisa mengukur langsung dampak ketahanan pesisir terhadap masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim. Sebagai seri pertama, kedepannya akan berlangsung seri berikutnya yang berfokus pada pembahasan dukungan strategi dan kebijakan ketahanan pesisir dengan narasumber-narasumber ahli terkait. Diharapkan, diskusi akan lebih memberikan pandangan dan pemahaman dari berbagai sudut pandang serta menciptakan inovasi baru demi mencari solusi dan mendukung aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim di wilayah pesisir.

Baca juga:  Menko Luhut Keynote Speaker di acara Indonesia Outlook 2018 : Kenapa Kita Harus Bergegas

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel