Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Hak Jawab Kemenko Perekonomian Terhadap Pemberitaan Koran Tempo 12 Januari 2018

By 16 Jan 2018 14:33 Artikel, Berita
a

Membaca Koran Tempo edisi Jumat, 12 Januari 2018 halaman 21 dalam berita bertajuk “Luhut Pastikan Proyek di Bawah Koordinasinya Tak Mangkrak”, kami perlu memberi tanggapan/hak jawab sebagai berikut:

1. Angle berita pada artikel tersebut bernuansa negatif bagi kementerian kami karena secara implisit mempertentangkan dua kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sementara data dalam tulisan tersebut tidak valid untuk dipertentangkan.

2. Koran Tempo mengambil judul tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, namun menempatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai lead berita. Tone-nya pun bertentangan, di judul disebut “Luhut Pastikan Proyek di Bawah Koordinasinya Tak Mangkrak”, sementara di lead berita disebut “Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat 190 proyek investasi belum terealisasi”. Hal ini dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kedua Kementerian Koordinator tidak sejalan.

3. Perlu diketahui, dalam konferensi pers yang disampaikan setelah rapat koordinasi percepatan penyelesaian masalah berusaha, data yang diberikan berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tim Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi dan Tim Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

4. Data 190 proyek yang bermasalah merupakan investasi swasta (selama periode tahun 2010 hingga tahun 2017) dan bukan proyek pemerintah. Oleh sebab itu, membandingkan kedua kementerian koordinator juga tidak tepat.

5. Investasi yang bermasalah, terdiri atas berbagai macam proyek lintas berbagai kementerian. Oleh sebab itulah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berusaha mencari solusi supaya permasalahan cepat selesai dan kepercayaan investor untuk berinvestasi terus bertambah.

6. Pemerintah, melalui Tim Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi dan Tim Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha akan terus mengoptimalkan koordinasi, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawal realisasi proyek investasi di Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla berusaha mengubah paradigma birokrasi bukan lagi sebagai pemberi izin tetapi sebagai pelayan.

7. Kami mohon redaksi Tempo lebih berhati-hati dalam menurunkan berita untuk mengurangi potensi ‘keributan’ dalam masyarakat yang tidak perlu. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu mendukung pemberitaan yang akurat dan mencerdaskan publik.

Demikian tanggapan/hak jawab ini kami sampaikan, sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, untuk dimuat dan diperlakukan sebagaimana peraturan yang berlaku.

Jakarta, 14 Januari 2018

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Siaran Pers Berita Deputi Foto Artikel
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Hak Jawab Kemenko Perekonomian Terhadap Pemberitaan Koran Tempo 12 Januari 2018