Rakor RBArtikel

Hindari Penyalahgunaan Anggaran Negara, Kemenko Marves Gandeng BRI Kerja Sama Kartu Kredit Pemerintah

Dibaca: 35 Oleh Rabu, 22 Januari 2020Juni 17th, 2020Tidak ada komentar
Hindari Penyalahgunaan Anggaran Negara, Kemenko Marves Gandeng BRI Kerja Sama Kartu Kredit Pemerintah
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SP-17/HUM/ROKOM/MARVES/VI/2020

 

Marves-Jakarta, Demi akuntabiltas dan efektifitas penataan penggunaan anggaran negara, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

“Ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam transaksi dan menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran, serta mengurangi cost of fund dari penggunaan uang secara tunai, ini kerjasama untuk memenuhi prudence penanganan keuangan negara,” ujar Sekretaris Kemenko Marves, Agung Kuswandono, di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (22/01/2020).

Sesmenko Agung lalu mengingatkan kepada para pemegang kartu kredit, agar menggunakan fasilitas tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dan jangan terpikir sedikitpun untuk menyalahgunakan.

“Saya harap ini tidak akan dicederai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menguntungkan seseorang atau menguntungkan kelompok tertentu, saya ingatkan agar jangan ada kegiatan-kegiatan tersebut, ini semua untuk kepentingan negara, jadi penggunaan kartu kredit ini harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya di bawah meja,” tegasnya.

Baca juga:  Kemenko Marves Dukung Nestlé Bantu Komunitas Pekerja Pemungut Sampah Di Tengah Pandemi

Sementara itu, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Jakarta I Jon Sarjono mengatakan, pihaknya sangat antusias dengan adanya kerja sama semacam ini, sebab menurutnya, selain ini adalah program pemerintah, hal ini ini juga sebagai bentuk profesionalisme dalam penataan keuangan negara.

“Kami sangat antusias karena ini adalah program pemerintah, dari sisi akuntabilitas dan efektifitas anggaran ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Bila dilakukan secara tunai mungkin lebih beresiko dan rentan penyalahgunaan, sebab penggunaan keuangan tersebut bisa dimonitor secara baik karena ada reportnya. Sehingga masing-masing Satuan Kerja bisa dimonitor dengan baik,” tutupnya.

Adapun, program ini dicetuskan oleh Kementerian Keuangan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, yang dinilai banyak pihak rentan penyalahgunaan. Dan, hampir semua kementerian dan lembaga negara telah bergabung dalam program ini.

Biro Perencanaan dan Informasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel