Siaran PersBerita

Hingga Vaksin Didapat Desember Mendatang, Pemerintah Terus Perketat Protokol Kesehatan

Dibaca: 67 Oleh Jumat, 18 September 2020September 22nd, 2020Tidak ada komentar
Hingga Vaksin Didapat Desember Mendatang, Pemerintah Terus Perketat Protokol Kesehatan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-164/HUM/ROKOM/SET-MARVES/VI/2020

Marves – Jakarta, Pemerintah memperkirakan bahwa masa kritis penularan Covid akan masih berlanjut hingga tiga bulan mendatang. Hal ini disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam konferensi pers virtual tentang pengendalian Covid 19 di 8 provinsi pada Hari Jumat (18-9-2020). “Hingga Desember 2020, kita harus menjaga satu sama lain dan harus kita upayakan jangan sampai ada outbreak (wabah),” ujar dia.

Pemerintah, lanjutnya, telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan mendapatkan vaksin sebanyak 20 juta. “Kita sudah dapat 20 juta dari Uni Emirat Arab dan akan mulai didistribusikan pada Bulan Desember, yang kita ingin tambahkan 10 juta. Jadi 30 juta maka akan cukup,” tambah Menko Luhut. Menurutnya, bila pada Januari 2021 Indonesia berhasil melakukan injeksi vaksin maka penularan covid-19 di Indonesia akan dapat dikendalikan.

“Prioritas utama kita saat ini adalah petugas kesehatan. Ketika vaksin telah berhasil di dapatkan, maka kita akan melakukan injeksi kepada seluruh petugas kesehatan di Indonesia. Jangan sampai ada lagi dokter atau perawat kita yang menjadi korban. Setelahnya, vaksin akan diberikan kepada daerah Jawa dan Bali sebagai sumber penularan covid-19 tertinggi saat ini,” dijelaskan oleh Menko Luhut.

Baca juga:  Menko Luhut: Bangun Perkawanan, Untuk Membangun Indonesia

Indonesia saat ini mengikuti Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) sehingga akan memperoleh akses vaksin sebesar 20 persen dari populasi atau sebanyak 52 juta dosis. Selain itu, Indonesia telah mengamankan 390 juta dosis vaksin dari kerjasama dengan Tiongkok. Namun, tidak hanya dengan Tiongkok, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN juga sedang mematangkan kerja sama pengadaan vaksin dengan Korea Selatan dan Australia.

“Prioritas utama kita saat ini adalah petugas kesehatan. Ketika vaksin telah berhasil di dapatkan, maka kita akan melakukan injeksi kepada seluruh petugas kesehatan di Indonesia. Jangan sampai ada lagi dokter atau perawat kita yang menjadi korban. Setelahnya, vaksin akan diberikan kepada daerah Jawa dan Bali sebagai sumber penularan covid-19 tertinggi saat ini,” dijelaskan oleh Menko Luhut.

Sampai vaksin berhasil didistribusikan, lanjut dia, pemerintah akan terus mengendalikan penularan Virus Corona melalui pengetatan protokol kesehatan dengan didukung oleh BNPB, TNI AD, Polri, serta Pemerintah Daerah setempat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa masih ada beberapa masyarakat di Indonesia yang percaya bahwa mereka tidak akan tertular covid-19. “Masyarakat harus sadar bahwa virus covid-19 merupakan virus berbahaya, utamanya bagi orang yang rentan. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bekerja dan melakukan aktifitas dari rumah. Dengan itu kita bisa menyelamatkan 85% masyarakat di Indonesia,” jelasnya.

Baca juga:  Soal Investasi Asing Di Industri Pelayaran, Menko Luhut : Kita Bagian Dari Masyarakat Internasional

Untuk menertibkan perilaku menggunakan masker dan jaga jarak, Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh TNI AD melakukan operasi yustisi. Penindakan yang dilakukan baik secara teguran lisan, tulisan, kurungan dan juga penutupan usaha. Operasi yang telah dilakukan berbentuk stasioner dan mobile. Dimana dalam operasi stasioner, maka anggota gabungan Polri dan Satpol PP ditempatkan di daerah masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar patuh kepada protokol kesehatan yang telah dilakukan. Telah dibentuk pula tim pemburu pelanggar covid-19 untuk melakukan operasi secara mobile.

“Sejak tanggal 14 – 17 September telah dilakukan penindakan dengan sasaran sebanyak 452.869 orang serta 30.495 tempat. Hasilnya berupa teguran lisan sebanyak 379.178, teguran tertulis 56.557, dan operasi pada 63 tempat wisata. Dan telah diberikan sanksi lainnya beserta denda bagi yang melanggar,” diinformasikan oleh Wakapolri Gatot Eddy Pramono.

Hadir dalam konferensi pers pengendalian Covid-19, Jumat ini antara lain Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa, dan Wakapolri Gatot Eddy Pramono.

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Rakor Persiapan Presentasi Pemri di Hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB dan Persiapan Intergovermental Conference (IGC)

“Kita harus kompak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh lembaga terkait. Sama-sama mematuhi protokol kesehatan sambil menunggu distribusi vaksin. Kita harus hadapi ini dengan tenang dan penularan Covid-19 akan kita selesaikan dengan baik,” tutup Menko Luhut dalam press conference ini (18-09-2020).

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator BIdang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel