ArtikelPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

IImplementasi RB pada Area Penguatan Akuntabilitas: Penandatangan PK 2019 Pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman

Oleh 30 Jan 2019 Februari 6th, 2019 Tidak ada komentar
IImplementasi RB pada Area Penguatan Akuntabilitas: Penandatangan PK 2019 Pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim-Jakarta, Dalam rangka melaksanakan tuntutan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan MenpanRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Sekretariat Kemenko (Setmenko) Bidang Kemaritiman mengadakan Penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) 2019 kepada para Pejabat eselon 3 dan 4, di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (29-01-2019).

“Tertib anggaran dan tertib kegiatan. Ini semua tentunya yang kita harapkan. Dari assestment dan dari penandatanganan PK ini semoga kita mendapatkan kenaikan nilai Reformasi Birokrasi (RB),” jelas Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Bidang Kemaritiman Agus Purwoto dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Sesmenko Agus menegaskan bahwa PK ini bukan hanya untuk menjalankan sebuah sistem semata, namun dalam rangka penguatan akuntabilitas ini juga sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

Adapun unsur kompetensi yang telah dilaksanakan melalui assestment, bertujuan untuk mendongkrak kemampuan atau kredibilitas dari para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kunci utama adalah semua harus lulus assestment,” tegas Sesmenko Agus.

Seiring berjalannya waktu, beban kerja dan tuntutan organisasi yang diemban oleh Kemenko Bidang Kemaritiman memang semakin dinamis, Sesmenko Agus menyadari akan hal itu.

“Oleh karena itu saya berharap hal-hal riil semakin dikedepankan. Target kita tidak terlalu berlebihan, namun tidak terlalu rendah juga. Harapan ini, demi keberadaan Kemenko Bidang Kemaritiman ke depannya,” pungkasnya.

Penandatanganan PK Lingkup Kedeputian

Penandatanganan PK Tahun Anggaran (TA) 2019 lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim digelar di Kantor Maritim, Jakarta (31-01-2019).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Maritim (Jakarta,31-01-2019) menegaskan bahwa program dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku dan ditegaskan bahwa PK merupakan tolok ukur dan panduan keberhasilan dalam berkinerja. Pada kesempatan tersebut ditegaskan pula untuk dapat dioptimalkan capaian penyerapan anggaran 95%.

Untuk lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, penandatanganan PK Tahun Anggaran (TA) 2019 digelar di Ruang Rapat Deputi II, Kantor Kemaritiman (29-01-2019). Penandatanganan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono.

Selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur mengawali kegiatan tahun 2019 dengan Kick Off Program dan Kegiatan tahun 2019 serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019 dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dilaksanakan di Hotel Kuta Paradiso, Bali (21-01-2019).

Deputi Ridwan menegaskan bahwa dengan berpedoman kepada evaluasi kinerja tahun 2018 yang telah dilaksanakan, diharapkan kegiatan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapai sesuai target yang telah disepakati.

Terakhir, penandatanganan PK lingkup Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim tahun 2019 dilaksanakan di Kantor Maritim, Jakarta, pada Rabu (30-01-2019).

Sesuai dengan arahan Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan pada kegiatan tahun 2019, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang terwujud sebagai hasil kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Biro Informasi dan Hukum,
Kemenko Bidang Kemaritiman

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel