ArtikelBerita Deputi

Indonesia Berbagi Pengalaman dan Informasi Soal Kesetaraan Gender Dalam Kebijakan Perubahan Iklim di Sidang UNFCCC Jerman

Oleh 18 Jun 2019 Juni 19th, 2019 Tidak ada komentar
Indonesia Berbagi Pengalaman Dan Informasi Soal Kesetaraan Gender Dalam Kebijakan Perubahan Iklim Di Sidang Unfccc Jerman
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim—Bonn, Di hari kedua, delegasi Indonesia (Delri) mengikuti persidangan tentang Rencana Aksi Gender ( Gender Action Plan /GAP) di Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim, Selasa (18-6-2019), di Bonn, Jerman. Agenda utama yang dibawa oleh Delri dalam pertemuan itu adalah kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan.

“Di hari kedua dan pertama kalinya Indonesia mengikuti Gender Action Plan di Bonn, kita ingin berbagi informasi dan pengalaman serta penyusunan kebijakan yang menyertakan perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Alternate Ketua Delri Duta Besar  Nurmala Kartini Pandjaitan sebelum pertemuan.

Lebih lanjut diungkapkannya bahwa, kebijakan pemerintah Indonesia sudah sejalan dengan mandat COP 22 di Marakesh, Maroko untuk melanjutkan program kerja Lima tentang pelibatan sebanyak mungkin perempuan dalam berbagai kegiatan UNFCCC yang berkaitan dengan gender dan perubahan iklim. “Partisipasi dan komposisi perempuan dalam berbagai kegiatan UNFCCC bagi Indonesia bukanlah isu dan persoalan utama bagi Indonesia, yang berbeda dengan beberapa negara lainnya seperti Afrika misalnya,”jelas Kartini saat melakukan intervensi di persidangan.

Delegasi Indonesia mengemukakan tentang pentingnya peningkatan kapasitas serta pemberian pendidikan dan kapasitas yang setara bagi perempuan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terutama di Kawasan pesisir. “Bagi Indonesia hal ini bukan masalah karena isu kesetaraan gender sudah menjadi perhatian pemerintah sebagaimana kita telah mendirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sejak tahun 1976,” tukas Kartini. Poin-poin inilah menurutnya yang akan disampaikan tak hanya kepada negara berkembang namun juga negara maju dalam forum UNFCCC di Bonn, Jerman.

Sebagaimana disepakati dalam COP 22, gender harus dimasukkan dalam semua agenda negosiasi selama tiga tahun. Kemudian, kebijakan tersebut harus dikaji  pada COP ke-25 yang bakal digelar Bulan Desember mendatang di Santiago de Chile. Yang dianalisis, menurut dia, adalah sejauh mana perempuan dan laki-laki terlibat serta mendapatkan manfaat serta pengalaman dalam mengatasi perubahan iklim oleh setiap negara dan komunitas internasional.

Lebih jauh, untuk mendukung implementasi kebijakan berbasis gender dan mandat dari proses UNFCCC, dalam COP 23 di Jerman diadopsi Gender Action Plan (GAP). Ada lima area yang dibahas dalam GAP, yakni peningkatan kapasitas, tukar menukar informasi dan komunikasi, kesetaraan gender, partisipasi dan kepemimpinan perempuan, keselarasan antara kesetaraan gender dengan mandat dan proses di badan kerja UNFCCC, sekretariat PBB dan stakholder. Terakhir, implementasi dan alat implementasi yang berbasis gender, monitoring serta pelaporan.

Sementara itu, Delegasi dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusulkan pembentukan sekretariat untuk memberikan semua masukan tentang isu gender. Tugas sekretariat ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada semua sesi tentang keberadaan isu gender. (**)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel