ArtikelBerita Deputi

Indonesia Diminta menjadi Ketua LCIPP Kawasan Asia-Pasifik pada Konferensi UNFCCC di Bonn, Jerman

Indonesia Diminta Menjadi Ketua Lcipp Kawasan Asia-pasifik Pada Konferensi Unfccc Di Bonn, Jerman
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim–Bonn,Pada pertemuan UNFCCC di Bonn, Indonesia diminta untuk menjadi ketua regional kawasan Asia-Pasifik dalam kerangka kerja Local Community and Indigenous People Platform (LCIPP).

Permintaan ini muncul dari Ketua LCIPP UNFCCC (Periode 2019-2021) and sekaligus Ketua delegasi Iran, Majid Shafiepour, setelah bertemu dengan Alternate Ketua Delegasi Indonesia Duta Besar Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir di sela-sela konferensi Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bonn, Jerman, Rabu (19-6-2019).

“Kita punya suku-suku bangsa dan komunitas lokal yang jumlahnya melebihi 700-an oleh karena itu kita punya kepentingan (dalam LCIPP),” ujar Kartini. Sebagai negara yang pluralistik, lanjutnya, Delri menyambut positif permintaan ketua LCIPP yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Delegasi Iran Majid Rabu (19-6-2019) lalu.

Secara spesifik, menurut Kartini, Iran mengharapkan bahwa Indonesia mencalonkan perempuan sebagai ketua Alternate LCIPP kawasan Asia Pasifik. “Indonesia mendukung dan menerima usulan itu karena kita juga berfikir bahwa menominasikan perempuan adalah bagian affirmative action untuk memastikan keterwakilan perempuan di dalam UNFCCC,” ujar Kartini beralasan.

Sementara itu, Indonesia sangat berkepentingan untuk terlibat aktif dalam kegiatan LCIPP ” mengingat Indonesia dihuni oleh ratusan suku-suku bangsa dengan kearifan lokal masing-masing yg menyebar dari sabang sampai merauke.Tradisi kearifan lokal yg diwariskan turun temurun, dari generasi kegenerasi yg memastikan pemeliharaan lingkungan dan ketahanan pangan( food security) berlangsung secara efektif dan sistematik”, demikian disampaikan oleh Kartini.

Pada kesempatan terpisah, Wahyu Marjaka, Ketua Negosiator Delri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri sebagai pemegang mandat dalam LCIPP akan segera mengambil langkah tindak lanjut. Sehingga peran diplomasi Indonesia di percaturan UNFCCC semakin kuat.

“Keputusan bilateral meeting dengan Iran, positifnya diputuskan serta merta bahwa Indonesia harus mengambil peran dengan apapun resikonya dan ini adalah peluang sangat baik kalau menanggapi permintaan ketua LCIPP. Karena kenyataannya Indonesia memiliki sumber daya untuk terlibat di LCIPP sangat banyak,” beber Wahyu.

LCIPP merupakan sebuah kelompok kerja yang secara khusus membahas keterlibatan kelompok adat dan penduduk asli untuk berkontribusi dalam kegiatan mengurangi emisi karbon dalam UNFCCC. Forum ini dibentuk pada saat COP 24 tahun 2018 di Katowice, Polandia.

Platform yang dibentuk untuk memambah wawasan pengetahuan, teknologi, pengalaman penduduk lokal dan masyarakat adat untuk merespon pada dampak perubahan iklim. Selain itu, di dalam platform ini juga difasilitasi kegiatan saling bertukar informasi dan pengalaman dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta melibatkan lebih banyak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam proses di UNFCCC.

Biro Perencanaan Dan Informasi.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel